Oleh: Rahman Toha – Aktivis 98, Ketum PP KAMMI Th. 2008.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan salah satu program kerakyatan terbesar yang lahir dari keinginan kuat negara untuk membantu rakyat kecil, khususnya anak-anak Indonesia agar memperoleh asupan gizi yang layak.
Karena itu, kepada para pejabat terkait, aparat pelaksana, pengelola program, vendor, yayasan, mitra kerja, hingga seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam MBG, jangan menjadikan program kerakyatan pemerintah ini sebagai sarana mencari keuntungan pribadi maupun kelompok. Jangan memanfaatkan kedekatan dengan kekuasaan untuk bermain proyek, menjual pengaruh, atau mencari rente atas nama program rakyat. Sebab program yang dibangun dengan niat baik untuk membantu masyarakat kecil harus dijaga dengan amanah, kejujuran, dan tanggung jawab moral.
MBG bukan semata proyek anggaran negara, melainkan bagian dari cita-cita besar membangun masa depan bangsa melalui generasi yang sehat, kuat, dan cerdas. Presiden Prabowo memahami bahwa bangsa yang ingin maju tidak boleh membiarkan anak-anaknya tumbuh dalam kekurangan gizi.
Inilah sebabnya program MBG dirancang sebagai investasi jangka panjang demi menyelamatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.
Namun yang perlu dipahami bersama, keberhasilan program kerakyatan seperti MBG bukan hanya bergantung pada besarnya anggaran atau luasnya cakupan program, melainkan juga pada kejujuran dan integritas orang-orang yang menjalankannya.
Karena itu sekali lagi, jangan mencurangi program kerakyatan pemerintah.
Pemerintah sendiri sejatinya telah membuka ruang yang luas kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan MBG, seperi: pelaku UMKM, pengusaha lokal, koperasi, yayasan sosial, pengelola katering, hingga masyarakat daerah.
Semangatnya adalah gotong royong dan pemerataan ekonomi rakyat. Presiden memberikan kesempatan kepada banyak pihak agar manfaat program ini dapat dirasakan luas oleh masyarakat.
Ini menunjukkan adanya ketulusan dan keterbukaan pemerintah dalam menjalankan program rakyat.
Ironis, kadang niat baik tak selalu menuai kebaikan. Kadang, kedekatan dengan kekuasaan dijadikan alat untuk mencari keuntungan pribadi. Relasi dengan pejabat terkait dijadikan jalan untuk mengolah suatu proyek. Nama Presiden jangan dipakai untuk menjual pengaruh demi memperoleh keuntungan kelompok tertentu.
Program rakyat jangan dijadikan bancakan. Sebab ketika program sosial mulai dimasuki praktek jual beli pengaruh, broker proyek, hingga permainan kepentingan, maka tata kelola program MBG akan rusak, dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah akan merosot.
Belakangan mulai muncul berbagai catatan penyimpangan yang dilakukan oknum di lapangan, misalnya penyimpangan jual beli titik dapur MBG, munculnya broker proyek, yayasan dadakan, permainan vendor, hingga oknum yang mengaku dekat dengan kekuasaan untuk memperoleh akses tertentu.
Fenomena seperti ini sangat berbahaya, dan harus diantisipasi hingga tindakan hukum yang tegas.
Kalau program kerakyatan mulai diperdagangkan, maka semangat pengabdian berubah menjadi semangat perburuan keuntungan. Akibatnya, tujuan mulia membantu rakyat perlahan tertutupi oleh kepentingan pribadi dan kelompok.
Padahal rakyat tidak peduli siapa pengelola proyeknya, siapa vendornya, atau siapa orang di belakang layar. Yang rakyat tahu hanya satu yakni “Presiden,” ya alih – alih Presiden yang harus disalahkan, jelas ini keliru dan tak adil.
Karena itulah setiap penyimpangan di lapangan pada akhirnya akan berdampak langsung terhadap citra Presiden Prabowo Subianto dan pemerintahannya.
Lebih memprihatinkan lagi, di beberapa tempat mulai muncul persoalan kualitas makanan, seperti, makanan basi, bahan tidak layak, dapur yang belum memenuhi standar, hingga dugaan pengurangan kualitas menu demi mengejar keuntungan lebih besar.
Kalau hal seperti ini dibiarkan, maka yang dikorbankan bukan hanya uang negara, tetapi juga kesehatan anak-anak Indonesia.
Di sinilah pentingnya ketegasan negara.
Program kerakyatan pemerintah harus dijaga bersama, dan siapa pun yang mencoba mencurangi program rakyat harus ditindak tegas tanpa tebang pilih.
Penegakan hukum tidak boleh kalah oleh kedekatan politik, relasi kekuasaan, atau kepentingan kelompok tertentu. Aparat penegak hukum harus berani membersihkan para oknum yang menjadikan MBG sebagai ladang rente dan permainan proyek.
Ketegasan hukum justru diperlukan untuk menyelamatkan program Presiden dari para penumpang gelap yang memanfaatkan kebaikan negara demi keuntungan pribadi.
Sebab bila hukum lemah, maka para mafia proyek akan semakin berani bermain. Akibatnya rakyat kehilangan kepercayaan, sementara nama baik pemerintah ikut tercoreng.
Karena itu pengawasan harus diperkuat dari hulu hingga hilir, mulai dari, pengadaan bahan pangan, penunjukan vendor, distribusi makanan, pembangunan dapur, hingga laporan administrasi.
Semua harus transparan dan terbuka untuk diawasi publik.
Selain aparat pemerintah, masyarakat juga perlu ikut mengawasi. Kepala sekolah, orang tua murid, tokoh masyarakat, media, dan masyarakat sipil harus dilibatkan agar program ini tetap berjalan sesuai tujuan awalnya.
Bangsa ini terlalu sering memiliki program bagus yang rusak bukan karena konsepnya salah, tetapi karena mental sebagian pelaksana yang lebih sibuk memikirkan keuntungan pribadi dibanding kepentingan rakyat.
Karena itu pesan pentimg moralnya sederhana: “Jangan mencurangi program kerakyatan pemerintah”.
Kalau MBG dijalankan dengan amanah, profesional, dan bersih, maka program ini dapat menjadi warisan besar pemerintahan Presiden Prabowo bagi masa depan Indonesia.
Namun jika dipenuhi perilaku rente, permainan proyek, dan konflik kepentingan, maka program mulia ini justru berpotensi melukai kepercayaan rakyat dan merusak nama baik pemerintah sendiri.
Pada akhirnya, keberhasilan sebuah program rakyat tak hanya ditentukan oleh besar kecilnya anggaran, tetapi oleh adanya kejujuran orang-orang yang dipercaya menjalankannya.
Jakarta, Sabtu 23 Mei 2026.