Pikiran merdeka.com JAKARTA 1 Oktober 2026 – Suparwoto, salah satu mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, turut menyampaikan aspirasi dalam aksi demonstrasi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, 1 Oktober 2026.
Dalam aksi tersebut, Suparwoto bersama sejumlah mitra SPPG lainnya menyuarakan tuntutan terkait kepastian operasional dapur SPPG yang telah dibangun dan dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Suparwoto mengatakan, dirinya telah membangun dua dapur SPPG berdasarkan titik yang telah diberikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, kedua dapur tersebut saat ini telah selesai dibangun dan seluruh peralatan dapur juga telah dipersiapkan.
Sebagai mitra, saya sudah membangun dua dapur berdasarkan titik dari BGN. Kondisi bangunan sudah 100 persen dan peralatan dapur juga sudah 100 persen,” ujar Suparwoto saat ditemui dalam aksi penyampaian aspirasi di Gedung DPR RI, Jakarta.
Ia menjelaskan, pembangunan setiap dapur membutuhkan investasi sekitar Rp2 miliar. Dengan demikian, pembangunan dua dapur tersebut membutuhkan investasi yang tidak sedikit.
Menurut Suparwoto, investasi tersebut dikeluarkan karena para mitra sejak awal berkomitmen mendukung pelaksanaan program MBG. Namun, setelah fasilitas selesai dipersiapkan, dirinya masih mempertanyakan alasan dapur tersebut belum dapat beroperasi.
Untuk satu dapur itu menghabiskan sekitar Rp2 miliar. Kami sudah membangun dan mempersiapkan semuanya. Pertanyaannya, mengapa portal dari BGN belum dibuka?” katanya.
Suparwoto menyebut titik lokasi yang diberikan kepada dirinya juga telah tersedia dan telah melalui proses verifikasi. Selain itu, kebutuhan tenaga ahli gizi menurutnya juga telah dipersiapkan.
Titiknya sudah ada, sudah diverifikasi, ahli gizi juga sudah ada. Jadi kami mempertanyakan kenapa dapur yang sudah siap ini belum dibuka,” jelasnya.
Ia berharap pemerintah, khususnya BGN, memberikan kejelasan kepada para mitra mengenai status dan waktu operasional dapur SPPG yang telah selesai dibangun.
Menurut Suparwoto, persoalan yang dihadapi para mitra yang datang ke Gedung DPR RI pada 1 Oktober 2026 pada dasarnya memiliki kesamaan, yakni terkait kepastian operasional dapur yang telah mereka bangun dengan menggunakan investasi masing-masing.
Harapan kami, semua mitra yang datang ke DPR RI ini mendapatkan penyelesaian. Permasalahannya hampir sama. Dapur-dapur sudah dibangun oleh mitra, lalu bagaimana nasib mitra?” ujar Suparwoto.
Minta Kepastian atas Investasi Mitra
Suparwoto menegaskan, para mitra SPPG bukan sekadar menunggu keuntungan dari pelaksanaan program MBG. Mereka, kata dia, telah terlebih dahulu mengeluarkan modal untuk membangun fasilitas, membeli peralatan, serta mempersiapkan kebutuhan operasional dapur.
Karena itu, ia meminta pemerintah memberikan kepastian mengenai keberlanjutan operasional dapur-dapur SPPG yang telah dibangun.
Kita ini mitra dan kita membantu menyukseskan program Makan Bergizi Gratis,” katanya.
Suparwoto juga mempertanyakan kondisi para mitra yang telah memenuhi berbagai persiapan sesuai dengan titik yang diberikan, tetapi belum memperoleh kepastian mengenai kapan dapur tersebut dapat mulai beroperasi.
Kenapa sampai sekarang belum berjalan? Pemerintah yang meminta kita menjadi mitra, tetapi sampai sekarang belum juga berjalan,” tegasnya.
Menurutnya, ketidakpastian tersebut menjadi persoalan penting bagi mitra karena investasi yang telah dikeluarkan harus dipertanggungjawabkan. Para mitra, lanjut Suparwoto, membutuhkan kepastian agar pembangunan fasilitas yang telah dilakukan tidak berhenti tanpa kejelasan mengenai pengoperasiannya.
Tuntutan Pencabutan Moratorium SPPG
Dalam aksi tersebut, Suparwoto bersama para mitra SPPG juga menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah dan DPR RI.
Salah satu tuntutan yang disampaikan adalah keberlanjutan program MBG serta pencabutan moratorium SPPG, sehingga dapur-dapur yang telah memenuhi persyaratan dan siap beroperasi dapat memperoleh kepastian.
Yang kita minta adalah keberlanjutan program MBG, pencabutan moratorium SPPG, serta penyelesaian investasi dan operasional SPPG,” kata Suparwoto.
Selain persoalan operasional, ia juga meminta adanya perlindungan hukum bagi para mitra SPPG. Menurutnya, posisi mitra dalam pelaksanaan program pemerintah perlu mendapatkan kepastian dan perlakuan yang jelas.
Kita juga meminta perlindungan hukum dan kesetaraan posisi,” jelasnya.
Suparwoto menilai kepastian hukum penting bagi para mitra yang telah mengeluarkan investasi untuk membangun dapur SPPG. Dengan adanya kepastian tersebut, para mitra dapat mengetahui secara jelas hak, kewajiban, serta mekanisme pelaksanaan kerja sama dalam program MBG.
Minta Skema Insentif untuk Pengembalian Modal
Suparwoto juga menyampaikan perlunya skema insentif bagi para mitra SPPG sebagai salah satu mekanisme pengembalian modal yang telah dikeluarkan.
Menurutnya, investasi yang telah ditanamkan untuk pembangunan dapur dan penyediaan peralatan membutuhkan mekanisme yang jelas, terutama apabila operasional dapur belum dapat berjalan sesuai dengan rencana.
Kita meminta skema insentif sebagai mekanisme pengembalian modal,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah dapat memberikan jawaban konkret terhadap berbagai aspirasi yang disampaikan para mitra dalam aksi di Gedung DPR RI tersebut.
Suparwoto menegaskan, dirinya bersama para mitra lainnya tetap mendukung pelaksanaan program MBG. Namun, dukungan tersebut menurutnya harus disertai kepastian mengenai aturan, operasional dapur, perlindungan hukum, serta mekanisme investasi dan pengembalian modal.
Kita adalah mitra yang membantu pemerintah menyukseskan program Makan Bergizi Gratis. Karena itu, kita meminta kepastian. Kalau pemerintah meminta kita menjadi mitra, maka pemerintah juga harus memberikan kepastian kepada para mitra,” tegas Suparwoto.
Ia berharap pemerintah, BGN, dan pihak terkait dapat segera membuka komunikasi dengan para mitra untuk mencari penyelesaian atas persoalan yang mereka hadapi.
Bagi Suparwoto, penyelesaian tersebut penting karena dirinya bersama mitra lainnya telah mengeluarkan investasi dan mempersiapkan dapur sesuai dengan titik yang diberikan serta melengkapi berbagai kebutuhan pendukung.
Kami sudah membangun dua dapur. Bangunannya sudah 100 persen, peralatan juga 100 persen, titik sudah ada dan sudah diverifikasi, ahli gizi juga sudah ada. Kami hanya meminta kepastian, bagaimana dapur yang sudah kami bangun ini bisa segera beroperasi,” pungkasnya.
Aksi penyampaian aspirasi di Gedung DPR RI, Jakarta, pada 1 Oktober 2026 menjadi momentum bagi Suparwoto dan para mitra SPPG untuk meminta kejelasan mengenai keberlanjutan program MBG, status operasional dapur, investasi yang telah dikeluarkan, serta perlindungan terhadap para mitra.
Para mitra berharap pemerintah dan DPR RI dapat memperhatikan aspirasi tersebut sehingga persoalan mengenai dapur SPPG yang telah dibangun namun belum beroperasi dapat memperoleh penyelesaian dan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat.