Foto: Prabowo memanggil kepala dan wakil kepala Bakom ke kediamannya (Instagram Setkab/@sekretariat.kabinet)
Pikiranmerdeka.com – Jakarta | Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) tidak hanya bertugas menyampaikan program dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat, tetapi juga menjadi saluran untuk mendengar suara rakyat.
Pesan tersebut disampaikan Prabowo saat memanggil Kepala Bakom Syahganda Nainggolan dan Wakil Kepala Bakom Fadli Tri Hartono ke kediamannya pada Minggu sore, 4 Oktober 2026.
Pertemuan itu dikonfirmasi melalui akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet, @sekretariat.kabinet.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo membahas penguatan peran Bakom agar komunikasi pemerintah dengan masyarakat menjadi lebih dekat. Menurut Sekretariat Kabinet, Bakom diharapkan mampu menjelaskan program, hasil kerja, serta manfaat kebijakan pemerintah dengan cara yang mudah dipahami masyarakat.
Pesan ini penting karena komunikasi pemerintah bukan sekedar soal menyampaikan informasi. Masyarakat juga perlu memahami mengapa sebuah kebijakan dibuat, apa tujuannya, dan bagaimana dampaknya bagi kehidupan sehari-hari.
Karena itu, Prabowo meminta agar pemerintah menggunakan bahasa yang sederhana dan tidak terlalu dipenuhi istilah birokrasi. Dengan bahasa yang mudah dipahami, informasi mengenai kebijakan negara diharapkan tidak berhenti di lingkungan pemerintah, tetapi benar-benar sampai kepada masyarakat.
Namun, komunikasi yang dibangun pemerintah menurut Prabowo tidak boleh berjalan satu arah.
Bakom juga diminta mendengarkan keluhan, masukan, bahkan kritik dari masyarakat. Kritik tersebut selanjutnya harus diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk kepada Presiden.
Artinya, Bakom diharapkan tidak menjadi semacam pengeras suara (Toa) pemerintah yang hanya menyampaikan keberhasilan. Lembaga ini juga harus menjadi telinga pemerintah, sehingga persoalan yang dirasakan masyarakat dapat diketahui dan ditindaklanjuti.
Pola komunikasi seperti ini menjadi penting dalam pemerintahan. Sebab, tidak semua kebijakan yang dirancang di tingkat pusat langsung dirasakan dengan cara yang sama oleh masyarakat di lapangan. Ada kebijakan yang berjalan baik, tetapi ada pula yang masih menimbulkan persoalan atau membutuhkan perbaikan.
Kritik masyarakat, dengan demikian, tidak selalu harus dipandang sebagai bentuk penolakan terhadap pemerintah. Kritik yang disampaikan secara konstruktif justru dapat menjadi bahan evaluasi agar kebijakan semakin tepat sasaran.
Sekretariat Kabinet menyebut pertemuan tersebut diharapkan memperkuat komunikasi pemerintah yang lebih terbuka, dialogis, dan berkesinambungan antara pemerintah, media, dan masyarakat.
Komunikasi publik yang sehat bukan hanya membuat masyarakat mengetahui apa yang dilakukan pemerintah. Lebih jauh dari itu, masyarakat perlu memahami alasan di balik suatu kebijakan, sementara pemerintah juga perlu mengetahui apa yang dirasakan rakyat setelah kebijakan tersebut diterapkan.
Pesan Prabowo kepada Bakom itu sederhana, pemerintah harus mampu berbicara kepada rakyat dengan bahasa yang mudah dipahami, tetapi pada saat yang sama juga harus mau mendengar ketika rakyat berbicara.
Jika dua arah komunikasi tersebut berjalan baik, maka hubungan pemerintah dan masyarakat tidak hanya dibangun melalui penyampaian informasi, tetapi melalui dialog, kepercayaan, dan ruang untuk melakukan perbaikan bersama.
Editor: Agusto Sulistio