Pikiranmerdeka.com – Jakarta | Terpilihnya Menteri Koperasi RI, Ferry Juliantono sebagai Presiden Lajnah Tanfidziyah Pimpinan Pusat Syarikat Islam (SI) periode 2026–2031 sebagai tanda SI memerlukan kepemimpinan yang kuat dalam konteks kelangsungan organisasi. Tak hanya SI sebagai organisasi bersejarah
Peristiwa ini selain memiliki makna sejarah karena SI sejak awal tumbuh dari persoalan ekonomi rakyat sebelum Indonesia Merdeka.
Eksistensinya masih diperlukan ditengah tantangan global ekonomi yang berpotensi melemahkan kemandirian daripada ekonomi rakyat.
Ferry terpilih secara aklamasi dalam Majelis Tahkim/Kongres Nasional ke-42 SI di Surabaya, Senin, 19 Oktober 2026. Dalam forum yang sama, Hamdan Zoelva ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pusat/Dewan Syuro SI periode 2026–2031. Ferry sebelumnya menjabat Sekretaris Jenderal PP SI. Setelah ditetapkan, ia langsung dilantik dan menyatakan siap menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab.
Ferry menegaskan kepemimpinannya akan memperkuat dakwah ekonomi SI melalui ekonomi syariah, koperasi, zakat, wakaf dan perluasan akses permodalan bagi pengusaha umat. Menurutnya, dakwah ekonomi harus menjadi jalan membangun kemandirian umat, memperkuat ekonomi rakyat dan menuju kemerdekaan sejati.
Dari Samanhudi, Ekonomi Menjadi Jalan Perjuangan
Pada awal abad ke-20, Haji Samanhudi membangun Sarekat Dagang Islam (SDI) dari lingkungan pedagang batik pribumi di Surakarta. Gerakan tersebut lahir dari kebutuhan menghadapi persoalan perdagangan dan memperkuat posisi pedagang pribumi melalui persatuan.
Artinya, akar SI bukan semata gerakan politik, melainkan gerakan penguatan ekonomi masyarakat.
Dalam perkembangannya, SDI berubah menjadi Sarekat Islam. H.O.S. Tjokroaminoto kemudian memainkan peran besar dalam memperluas gerakan tersebut. SI tidak lagi terbatas pada kepentingan pedagang, tetapi berkembang menjadi gerakan sosial, ekonomi dan kebangsaan yang memiliki pengaruh luas.
Dalam Kongres SI ke-42 di Surabaya, gagasan ekonomi kerakyatan kembali mendapatkan penekanan. Ketua Dewan Pusat SI, Hamdan Zoelva, menyampaikan bahwa sosialisme Islam menjadi salah satu pijakan perjuangan SI dalam membangun ekonomi kebangsaan dan kerakyatan.
Menteri Ferry dan Babak Baru Ekonomi Rakyat
Jika Samanhudi menghadapi persoalan perdagangan pada masa kolonial, Ferry menghadapi medan yang berbeda. Tantangannya adalah bagaimana membuat rakyat memiliki daya tawar di tengah ekonomi modern yang dipengaruhi teknologi, modal besar, rantai pasok panjang dan persaingan global.
Karena itu, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) tidak boleh berhenti pada pembangunan gedung, pembentukan badan hukum atau aktivitas administratif.
Pertanyaan utamanya adalah, apakah KDMP benar-benar mampu meningkatkan posisi ekonomi masyarakat desa?
Petani membutuhkan akses pasar yang lebih baik. Nelayan memerlukan pembiayaan dan distribusi yang adil. UMKM membutuhkan modal, teknologi dan pemasaran. Masyarakat desa membutuhkan lembaga ekonomi yang mampu mengurangi ketergantungan kepada tengkulak maupun pembiayaan yang membebani. Karenanya koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi yang nyata.
Pasal 33 Bukan Hanya Simbol
Amanat tersebut sesungguhnya telah diletakkan dalam konstitusi. Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ayat (4) menegaskan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, kemandirian serta keseimbangan kemajuan ekonomi nasional.
Karena itu, keberhasilan KDMP semestinya tidak diukur hanya dari jumlah koperasi yang terbentuk, melainkan dari manfaat ekonominya bagi rakyat.
Tantangan yang dihadapi Ferry Julianto menjadi strategis, yakni membawa dua amanah yang memiliki titik temu, sebagai Menteri Koperasi, yang berada di pemerintahan, menjalankan kebijakan ekonomi kerakyatan; sebagai Presiden Lajnah Tanfidziyah SI, beliau memimpin organisasi yang memiliki sejarah panjang dalam perjuangan ekonomi umat.
Koperasi Jangan Hanya Slogan
Sejarah memberikan pelajaran penting. Samanhudi menunjukkan bahwa rakyat kecil dapat memiliki kekuatan melalui persatuan. Tjokroaminoto memperlihatkan bagaimana kekuatan ekonomi dapat berkembang menjadi gerakan sosial dan kebangsaan.
Ferry kini menghadapi pertanyaan yang lebih modern, tetapi substansinya sama, mampukah rakyat menjadi pelaku utama ekonomi, bukan sekadar pasar bagi produk dan modal pihak lain?
KDMP dapat menjadi jawaban apabila dikelola profesional, transparan, sehat dan benar-benar memperkuat anggota serta masyarakat. Sebaliknya, apabila hanya menjadi program administratif dari atas, kehilangan partisipasi masyarakat, tidak memiliki model bisnis yang sehat dan terus bergantung pada bantuan, cita-cita ekonomi kerakyatan akan sulit terwujud.
Karena itu, amanah Menteri Ferry Julianto bukan pekerjaan ringan, menuntut pembuktikan bahwa koperasi mampu mengangkat harkat ekonomi masyarakat.
Jika dahulu Samanhudi menghimpun pedagang pribumi melalui SDI dan Tjokroaminoto mengembangkan kekuatan itu menjadi gerakan sosial kebangsaan, maka tantangan Menteri Ferry pada abad ke-21 adalah mengubah koperasi desa menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang modern, mandiri dan berdaya saing.
Sejarah SI menemukan relevansinya kembali, ketika di era kini tantangan lebih luas ditengah persoalan ekonomi global, dan persaingan negara ekonomi besar dunia.
Kemerdekaan sejati tidak hanya berarti bebas secara politik. Kemerdekaan juga berarti rakyat memiliki kemampuan berdiri dengan kekuatan ekonominya sendiri, dan seberapa nyata rakyat merasakan bahwa ekonomi benar-benar dibangun untuk sebesar-besarnya kemakmuran mereka.
Oleh: Agusto Sulistio – Pegiat Sosmed.
Kalibata, Jaksel, Selasa 20 Oktober 2026, 05:45 Wib.