Keterangan foto: Faisal Basri, Refli Harun, Ferry Juliantono, Gus Aam, LaNyalla, Hamdan Zoelva, Rocky Gerung.
PikiranMerdeka.com – Kualitas gerakan Civil Society mulai menampakkan jati diri dan menemukan jalannya. Individu yang apatis, kini perlahan berubah menjadi individu warga negara mulai menuadari pentingnya memiliki tanggung jawabnya akan keberpihakannya kepada nilai-nilai keadilan, kemanusiaan (HAM) dan demokrasi.
Tanggung jawab akan kultur nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi dan keadilan dari setiap individu itu merupakan bukti Civil Society yang sehat.
Harapannya jika Civil Society ini terus bertambah kuat, maka kekuasaan negara serta strukturnya yang selama reformasi ini melemah, akan segera dapat dikontrol dan dikembalikan kepada fungsi dan perannya oleh masyarakat itu sendiri.
Terkait itu, Pimpinan Pusat Syarikat Islam (PP SI) menyelenggarakan “sarasehan kebangsaan jilid 2” dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 77.
Sarasehan yang beragendakan diskusi ini mengambil thema’Menuju Kemerdekaan Sejati, Kedaulatan Ekonomi & Keadilan Sosial, pada hari Minggu siang tadi (14/8/2022) bertempat di markas PP SI, Taman Amir Hamzah, Menteng Jakarta Pusat.
Narasumber yang hadir antara lain, Ketua DPD-RI La Nyala Matalitti, Presiden Syarikat Islam Dr. Hamdan Zoelva, Sekjend SI Dr. Ferry Juliantono, pakar tata negara Prof. Refly Harun, pengamat politik Rocky Gerung dan ekonom universitas Indonesia Dr. Faisal basri.
Selain itu hadir ratusan peserta dari berbagai organisasi Islam (SI, dll), Akademisi, Aktivis, Pengamat, Mahasiswa dan Emak-emak militan. Mereka antara lain, Koor Aksi Aliansi Sejuta Buruh, Ketum KSPSI – Muh Jumhur Hidayat, Plt.Sekjend Forum API – Asrianty Purwantini, Aktivis Pergerakan Demokrasi – Andrianto, Setya Dharma, Qadri Hasan, Rinjani, Desi, Eki Pitung, dll.
Dalam paparannya didepan peserta, La Nyala Matalitti, sampaikan hasil pertemuannya dengan Presiden Jokowi meminta Pemerintah untuk kembali kepada cita-cita bangsa yang tercantum dalam konstitusi tentang keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia melalui Konstitusi Negara UUD 1945 naskah asli dengan addendum.
“Pilihan kita berbangsa tinggal dua yaitu tunduk pada oligarki yang kuasai sumber daya ekonomi atau tegakkan kedaulatan rakyat sesuai amanat konstitusi,” tegas La Nyalla
Hamdan Zoelva dalam penjelasannya lebih menyoroti kepada nilai-nilai dan amanat Syarikat Islam yang didirikan olehHOS Cokroaminoto dan tokoh-tokoh bangsa lainnya dimasa itu tentang makna dan arti kemerdekaan sejati bangsa bagi Indonesia.
Ferry Juliantono, dalam pandangan yang disampaikan tadi lebih menyoroti keadaan saat ini, bahwa menurutnya ditengah situasi global yang tak menentu paska Covid 19, perang Rusia vs Ukraina serta potensi perang China vs Taiwan maka pemerintah Indonesia harus mengantisiapasi dengan sigap dan jangan sampai gagap melihat potensi guncangan ekonomi akibat ledakan perang di dunia.
Menutup paparannya, Ferry sampaikan bahwa Syarikat Islam berencana akan menyelenggarakan ‘pengajian akbar’ di lapangan Monas dalam waktu dekat ini untuk merespon berbagai isu yang di hadapi Indonesia untuk mengingatkan pemerintah agar lebih sigap menghadapi tantangan global ini.
Sedangkan ekonom nasional, Faisal Basri menyoroti ketimpangan ekonomi Indonesia dngan negara lain. Menurutnya negara kita starnya barengan misalkan th 1950an GNP kita 400 USD sama dengan Korea Selatan, Malaysia dan Thailand. Tapi setelah 70 tahun ini negara Korea Selatan memiliki GNP 40.000 USD, Malaysia 13.000 USD, Thailand 14.000 USD, sedangkan kita 4.000 USD. Kita naik 10 x lipat, sementara negara lain naik ratusan kali lipatnya.
Lebih lanjut Faisal jelaskan terkait oligarki yang utamanya kuasai tambang batubara demikian makmurnya. Ironis, hanya dimiliki 11 orang tapi kuasai 70 % tambang. Dia juga jelaskan bahwa tahun lalu berpendapatan 500an triliun tapi tidak di kenai cukai oleh negara, ada indikasi uang tersebut buat dana politik.
Sedangkan Refli Harun tetap fokus menyoroti tentang Presidential Threshold yang masih 20%. Hal ini tidak akan merubah bangsa negara ini, kecuali kita mampu membuat PT itu menjadi 0%, sehingga peluang pemimpin yang akan masuk dalam bursa capres akan lebih demokratis dan tidak tersandera oleh kepentingan oligarki.
Ditanya soal tanggapan acara ini, Aktivis yang pernah dipenjara politik semasa orde baru, Andrianto menyambut baik gelaran diskusi kebangsaan ke 2 Syarikat Islam, apalagi ini jelang hari kemerdekaan negara kita yang ke 77. Ia pun memaknai bahwa hari kemerdekaan makin jauh dr harapan masyarakat, masih banyak resource SDA yang dinikmati para Oligarkhys yang masih ngotot ingin pertahankan dominasi politiknya untuk mencengkram ekonomi. Kemudian upaya untuk amandemen 3 periode terus di lakukan baik sembunyi maupun terbukaa. Jokowipun makin aktif menggalang para relawannya maupun galang parpol di luar PDIP.
Menurut Andrianto, adalah lucu bilamana ada menterinya malah sibuk pencapresan,
padahal dunia diambang krisis energi dan pangan, dan ini perlu ada gerakan masyarakat seperti yang ditunjukan dalam Demo Aksi Aliansi Sejuta Buruh yang bisa menjadi “snowball”.
(Agt/PM)