Oleh: Agusto Sulistio – Pendiri The Activist Cyber.
Sekitar 89 hari memasuki Pilpres 2024 (14 Februari 2024), kita tidak hanya dihadapkan pada dinamika politik yang kompleks, tetapi juga pada revolusi informasi digital yang sedang berlangsung.
Kendati evolusi teknologi telekomunikasi membawa kita ke era komunikasi digital, ironisnya, kecerdasan dalam menggunakan internet tampaknya belum sepenuhnya merata di kalangan masyarakat.
Dalam situasi politik yang penuh kontroversi, manuver politik kekuasaan mengambil peran utama. Intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi, perubahan syarat usia calon wakil presiden, serta politik identitas yang memanfaatkan kelompok Islam dan menyentuh isu korban perang di Palestina menjadi poin-poin kritis yang memenuhi panggung politik konvensional maupun digital/dunia maya sosial media.
Dengan evolusi teknologi, perdebatan politik juga telah bermetamorfosis ke dunia maya. Pemilihan Presiden 2024 tidak hanya diperebutkan di panggung fisik, tetapi juga di ranah internet.
Hal itu sayangnya, keberhasilan migrasi ini terhambat oleh ketidaksiapan pengguna internet dalam memilah informasi dengan bijak dan cerdas. Jangan pula kita menyalahkan percepatan informasi berbasis internet 4.0 pasca pandemi covid 19 menjadi korban bully, padahal kesalahan ada pada diri kita sendiri.
Ancaman dan Kontroversi dalam Pilpres 2024
Ironisnya, kendati teknologi digital menyediakan platform untuk kampanye yang lebih efisien, Pilpres 2024 berpotensi menjadi penyelenggaraan terburuk dalam sejarah demokrasi Indonesia. Sistem Presidential Threshold 20% dan maraknya hoaks di media sosial menciptakan atmosfer yang membingungkan bagi netizen, mempengaruhi pemilihan kandidat secara tidak sehat.
Di tengah perkembangan informasi digital, model kampanye masih tertinggal dengan baliho, spanduk, dan stiker capres yang berserakan. Capres belum secara signifikan mengedepankan ide dan gagasan secara efektif melalui media informasi digital.
Ketidakmampuan beradaptasi dengan tren baru menyisakan kekumuhan pemandangan politik.
Tantangan Cyber dalam Pilpres 2024
Penulis yang merupakan pendiri The Activist Cyber, telah mengingatkan (podcast, Hamid Nasution youtube: Perang Cyber) bahwa Pilpres 2024 akan menjadi panggung perang cyber, diwarnai oleh informasi yang cenderung mengarahkan dukungan kepada salah satu capres. Namun, kesiapan masyarakat dalam memahami dan menilai informasi tersebut masih menjadi pertanyaan besar.
Kemajuan internet tidak bisa dihindari, namun kesiapan masyarakat menjadi tantangan utama. Pemerintah harus memainkan peran penting dalam mendidik masyarakat agar menjadi pengguna internet yang cerdas dan bijak, terhindar dari penyebaran hoaks dan prilaku negatif.
Masa Depan Demokrasi Digital
Dalam konteks Pilpres 2024, pentingnya kesiapan masyarakat dan peran pemerintah dalam mencerdaskan penggunaan internet menjadi penentu masa depan demokrasi digital di Indonesia. Pembiaran dapat membawa konsekuensi serius, termasuk pemilihan presiden yang tidak sesuai harapan rakyat akibat informasi yang keliru dan disetting.
Memanfaatkan Aplikasi Digital dalam Pilpres
Dalam era teknologi saat ini, masyarakat diperkenalkan pada beragam aplikasi yang memudahkan kehidupan sehari-hari. Meskipun memberikan kemudahan, ternyata aplikasi-aplikasi tersebut juga dapat menjadi senjata ganda yang dapat disalahgunakan untuk kepentingan politik, terutama menjelang Pemilihan Presiden 2024.
Aplikasi desain gambar, video, dan suara telah menjadi kebutuhan umum dan dapat diakses secara mudah dan gratis. Namun, kecanggihan ini membawa risiko tersendiri ketika penggunaannya disalahgunakan untuk memojokkan salah satu capres. Munculnya konten negatif dan manipulatif dapat merusak citra calon dan memengaruhi persepsi publik.
Dalam menyikapi tantangan ini, perlu ada aturan yang jelas dan tindakan tegas dari pemerintah, khususnya Departemen Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Tantangan terbesar adalah menjaga agar penggunaan aplikasi digital tidak merugikan salah satu capres, menjelang momen penting dalam menentukan masa depan negara.
Pemerintah harus memastikan adanya regulasi yang mengatur penggunaan aplikasi digital, terutama dalam konteks politik. Aturan tersebut haruslah melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pengembang aplikasi dan platform penyedia konten. Keterlibatan ini penting untuk mencegah penyalahgunaan teknologi dalam konteks politik.
Pilpres Bukan Hanya Pemilihan Sosok
Perlu diingat bahwa Pemilihan Presiden bukan sekadar memilih sosok, tetapi menentukan arah dan masa depan bangsa. Oleh karena itu, masyarakat perlu sadar akan dampak dari informasi yang mereka terima, terutama yang bersumber dari aplikasi digital. Edukasi mengenai kecerdasan digital dan literasi informasi menjadi kunci dalam menyikapi tantangan ini.
Departemen Menkominfo memiliki peran sentral dalam mengawasi dan mengatur perkembangan serta penggunaan internet di Indonesia. Tidak hanya mengeluarkan regulasi, tetapi juga mendidik masyarakat agar menggunakan internet secara cerdas dan bijak. Melalui kampanye edukasi, pemerintah dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko penyalahgunaan teknologi dalam konteks politik.
Jaminan penggunaan internet yang cerdas dan bijak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat itu sendiri. Kesadaran akan risiko dan dampak dari informasi yang tersebar luas di platform digital dapat melibatkan masyarakat dalam memerangi disinformasi dan hoaks.
Kesimpulan
Menghadapi tantangan kompleks ini, kolaborasi antara pemerintah, pengembang aplikasi, dan masyarakat menjadi kunci. Hanya dengan langkah-langkah konkret dan edukasi yang mendalam, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang sehat dan mendukung proses demokrasi tanpa adanya manipulasi yang merugikan. Pilpres 2024 harus menjadi momentum untuk mengokohkan kedewasaan teknologi dalam masyarakat Indonesia.
Kalibata, Jakarta Selatan, 23 November 2023, 15:14 Wib.