Oleh: Asrianty Purwantini – plt sekjen Forum Alumni Perguruan Tinggi Indonesia.
(editor: Agusto)
PikiranMerdeka.com – Menurut para pengamat, negara masih ada pilihan untuk tidak menaikkan BBM, dll. Salah satunya memperketat pengawasan penggunaan BBM subsidi agar tetap peruntukannya tepat sasaran.
Hal lain kenaikan BBM di negara kita menjadi pertanyaan, disaat harga minyak dunia sedang mengalami penurunan. Seperti yang disampaikan ekonom nasional, Dr. Rizal Ramli, BBM di negara lain tidak naik, namun dinegara kita malah naik.
Daripada menaikkan BBM lebih realistis bila Pemerintah menghemat bengkaknya pengeluaran APBN yang dialokasikan untuk proyek-proyek mercusuar yang tidak terlalu penting untuk rakyat secara langsung.
Jangan siksa Rakyat, bantuan sosial setiap BBM naik sangat menyakitkan
Menegangkan, tolak ini, DPP KSPSI serukan galang aksi massa turun ke jalan
Salah satu contoh mengurangi pengeluaran proyek pembangunan IKN, KA Cepat Bandung – Jakarta kerjasama dengan RRC. Atau menghentikan sementara proyek-proyek infrastruktur lainnya yang bukan menjadi kebutuhan mendesak saat ini.
Sungguh aneh kebijakan pemimpin kita, ketika negara-negara di dunia sedang menghadapi krisis ekonomi, termasuk Indonesia sendiri, namun Pemerintah kita tetap ngotot prioritaskan proyek-proyek mercusuar.
Jika kita ibaratkan hidup didalam rumah tangga, Sang Ayah dan Bunda harus mengatur bagaimana keuangan keluarga yang terbatas harus bisa mencukupi hidup sehari-hari. Sementara ada alokasi anggaran untuk membangun rumah baru. Tak ada jalan lain, Ayah dan Bunda harus menunda pembangunan rumah itu, dan mengutamakan untuk kebutuhan sehari-hari anak-anaknya.
BBM naik lagi, Rizal Ramli: Negara lain turun, Indonesia malah dinaikkan
Cara MAFIA, mantan Ka.BAIS: jika prosedur penyelidikan awal salah, kita berharap apa?
Mempertahankan proyek, kemudian berencana akan memangkas dana pensiun PNS, tunjangan guru dan dosen. Subsidi BBM dicabut yang jelas secara rumus akan berdampak pada naiknya harga kebutuhan pokok (beras, gula, migor, obat-obatan) dan biaya transportasi. Sehingga terjadinya lnflasi akan tinggi, seperti saat ini yang sedang dialami AS, Uni-Eropa, China atau Jepang, bahkan di Singapore. Ini hanya soal waktu saja, akan akan terjadi ledakan kembali di negeri ini, jika seperti cara pemerintah mengatasinya.
Padahal baru beberapa bulan ekonomi mulai bergeliat bangkit kembali dari keterpurukan akibat pandemi covid-19 sekitar hampir 3 tahun.
Mari kita lihat proyeksi anggaran sebagian anggara proyek pemerintah yang sedang/akan dilakukan.
Pemerintah dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 telah mematok dana pembiayaan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur sebesar Rp23,6 triliun untuk tahun depan.
Namun, nilai ini ternyata masih jauh dari total kebutuhan anggaran pembangunan IKN. Presiden Joko Widodo mengatakan proyek ini membutuhkan anggaran US$33 miliar atau Rp.487,31 triliun (kurs Rp14.767). Namun, anggaran tersebut bisa berubah, jika pembangunan financial center di IKN menjadi lebih besar dari rencana semula.
Dari nilai tersebut, sekitar 20 persen akan ditarik dari APBN. Sisanya, 80 persen akan didukung investasi dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Terkait investor untuk proyek IKN menurut info resmi sampai hari ini belum ada yang valid.
Selain itu pemerintah akan terus melanjutkan proyek infrastruktur Kereta Api hingga pelabuhan. Pemerintah saat ini terus melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan seluruh daerah di Indonesia.
Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bahwa tahun depan pembangunan infrastruktur konektivitas ini diharapkan bisa mendukung ekonomi wilayah dan berdampak untuk masyarakat.
Sebelum pengumuman BBM naik.oleh Presiden Jokowi pada hari Sabtu 3/9/2022, menteri keuangan telah mempersiapkan skema bantuan sosial jika BBM naik.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah telah menganggarkan total Rp24,17 triliun untuk bantuan tunai mengahadapi kenaikan BBM.
Sebanyak 20,65 juta keluarga dan 16 juta pekerja di Indonesia akan menerima bantuan sosial sebagai bentuk pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Terkait itu Sri Mulyani dalam suatu konferensi pers di Jakarta, Senin (29/08), dirinnya mengharap bantuan bisa mengurangi tekanan kepada masyarakat, bahkan mengurangi kemiskinan sehingga kita bisa memberikan dukungan kepada masyarakat yang memang hari-hari ini dihadapkan pada tekanan kenaikan harga.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa 20,65 juta keluarga yang terdaftar akan menerima bantuan sebesar Rp150.000 sebanyak empat kali. Namun, pembayarannya akan dilakukan sebanyak dua kali dengan nilai Rp300.000.
Selain itu, Menteri Keuangan pastikan 16 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta akan mendapat bantuan langsung tunai sebesar Rp600.000 per bulan.
Dalam artikel Pikiran Merdeka (PM) yang dirilis pada 30/9/2022 terkait Bantuan sosial yang disampaikan Sri Mulyani yang disiapkan jika BBM naik, dalam opininya sampaikan bangsa aneka bantuan sosial hanya menyisakan kesedihan diasyarakat. Hal itu akibat bantuan sosial banyak tidak mengena ke sasaran, serta jumlah bantuan yang tidak sesuai, sebab disisi lain terjadi kenaikan harga-harga kebutuhan pokok.
Terkait subsidi yang dialokasikan Pemerintah, pengamat Politik Nasional, Rocky Gerung dalam video pendek yang beredar di sosmed, bahwa semestinya bukan subsidi yang diberikan kepada rakyat. Menurut Rocky justru konstitusi mengatur supaya pemerintah memelihara fakir miskin, orang-orang terlantar atau rakyat miskin.
Rocky jelaskan, dalam hal pemberian subsidi seolah pemerintah telah berupaya memberikan subsidi, padahal yang harus dilakukan pemerintah adalah memelihara rakyat miskin. Beda maknanya memelihara rakyat miskin dan subsidi. Pemerintah harus paham maksudnya ini.