Para aktivis angkatan 80-90, yang masih konsisten dan komitmen terciptanya pemilihan umum yang demokratis, bebas dan aktif, kembali turun ditengah situasi krisis politik saat ini.
Mereka yang tergabung dalam “Kaukus 89” telah merumuskan suatu antisipasi dari adanya keserakahan kekuasaan melalui proses pemilu, yang jelas nyata adanya, ungkap Standarkiaa kepada redaksi Pikiranmerdeka.com, Sabtu pagi, 4/11/2023.
Pemilihan Umum 2024 semakin dekat namun, pemilu yang sejatinya harus berjalan secara jujur dan adil menjadi jauh panggang dari api. Potensi kecurangan sudah kasat mata dipertontonkan. Alih-alih menjaga netralitas dan bersikap adil terhadap semua kontestan pemilu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru semakin condong pada pasangan tertentu. Cawe-cawe politik Jokowi tidak terlepas dari majunya putra tertua yang melenggang ke bursa pilpres.
Cawe-cawe politik Jokowi untuk terus berkuasa jauh hari sudah dirancang sedemikian rapih lewat berbagai macam cara: dari penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan, dan keinginan jabatan 3 periode. Hingga akhirnya, menempatkan putra tertuanya maju dalam pilpres lewat keputusan kontroversial Mahkamah Konstitusi.
“Cawe-cawe politik Jokowi untuk mempertahankan kekuasaanya sangat terorkrestasi dengan rapih melalui tangan-tangan pembantunya. Apa yang dilakukan Jokowi semata-mata hanya mementingkan keluarga dan golongannya.” ucap Standarkiaa Latief, pentolan Kaukus 89.
Pemilu yang seharusnya jadi pesta demokrasi, kini menjadi gelanggang untuk mengukuhkan politik dinasti Jokowi. Sulit dibayangkan pemilu 2024 akan berjalan secara jurdil dan menghasilkan pemerintahan yang bermartabat dan demokratis. Dengan kekuasaan Jokowi saat ini sangat dimungkinkan pelibatan aparatus negara dan birokrasi untuk memenangkan putra tertuanya.
“Publik bisa melihat belakangan ini bagaimana Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, atau Wamendes Paiman Raharjo memberi pengarahan pemenangan untuk Gibran Rakabuming Raka. Ini hanya satu contoh yang kasat mata kecurangan itu sudah dimulai.”, terang Fery Haryono Machsus, Aktivis era 90an yang masih konsisten dalam Kaukus 80-90.
Bagi Kaukus 89: Aktivis 80-90, Pemilu 2024 harus dipandang sebagai agenda perubahan untuk Indonesia yang berkeadilan dan kesejahteraan rakyat bukan untuk memperjuangan kepentingan satu-dua keluarga untuk berkuasa. Tidak ada jalan lain bahwa Pemilu 2024 harus diawasi dan dikawal bersama-sama dengan kekuatan rakyat.
“Menjadi tugas bersama bahwa penyuaraan atas kecurangan pemilu harus disiarkan termasuk juga menjaga dan mengawasi TPS-TPS yang rawan kecurangan,” imbuh Kia, panggilan Standarkiaa Latief.
(Agt/PM)