(Sri Mulyani Harus Ungkap berbagai kasus korupsi, khususnya pencucian uang 349 Trilyun)
Oleh: Agusto Sulistio – Mantan Kepala Aksi & Advokasi PIJAR era 90an.
Belakangan beredar isu, Menteri Keuangan Kabinet Pemerintahan Jokowi mundur. Terlepas benar atau tidak rumor yang beredar, penulis mengingatkan pentingnya Sri Mulyani (SM) mengungkap sejumlah kasus Mega Korupsi, khususnya kasus tindakan pidana pencucian uang sebesar 349 trilyun, sebelum mundur dari jabatan menteri keuangan.
Jika SM mundur dari jabatan tanpa mengungkap kasus korupsi, itu artinya menutupi para pelaku kasus korupsi, khususnya yang terjadi di lingkungannya dan pemerintahan. Jabatan Menteri Keuangan adalah sangat strategis, sebab mengetahui hal-hal.yang berkaitan asal usul, termasuk lalu lintas dan kebijakan keuangan. Kejujuran SM sangat menentukan masa depan bangsa dan negara, khususnya ditengah pro-kontra bayang-bayang pilpres dengan segala gimik dan skenarionya.
Ada apa dibalik Pilpres yang terkesan dipaksakan?
Kasus dugaan tindakan pidana pencucian uang sebesar 349 triliun yang diduga melibatkan oknum di Kementerian Keuangan, hingga kini belum terungkap.
Calon Wakil Presiden nomor urut 3, yang juga sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, sebelumnya telah mengumumkan kasus ini kepada publik, menyebut keterlibatan pihak-pihak dari Kementerian Keuangan.
Pernyataan Menkopolhukam tersebut menegaskan pentingnya penyelesaian kasus ini oleh Sri Mulyani, Menteri Keuangan saat itu, tanpa terpengaruh oleh drama Korea (Drakor) atau agenda politik terkait Pemilihan Presiden (Pilpres). Terlepas dari keberlangsungan Pilpres, penyelesaian masalah keuangan negara harus menjadi prioritas, terutama mengingat banyaknya kasus korupsi yang melibatkan oknum di pemerintahan yang belum terungkap.
Poin pentingnya adalah bahwa penegakan hukum dan prinsip rule of law harus diutamakan, dan tidak boleh dijadikan alasan untuk ditunda, bahkan dalam konteks Pilpres. Jika kasus-kasus korupsi yang merugikan keuangan negara dibiarkan tanpa tindakan, penulis mengingatkan bahwa hal ini dapat menyulitkan kehidupan rakyat dan menghambat pencapaian janji-janji para Calon Presiden. Selain itu, pembiaran terhadap kasus mega korupsi dapat merusak integritas proses Pilpres, menciptakan pemerintahan yang dicap sebagai korup, dan meningkatkan resiko dana hasil korupsi mengalir ke dalam proses pemilihan dan kandidat Presiden dan Wakil Presiden.
(Jika kasus-kasus korupsi yang merugikan keuangan negara tidak ditangani dengan tegas dan terbukti terjadi pembiaran oleh penyelenggara negara, maka hasil Pilpres 2024 dapat dianggap cacat hukum)
Sri Mulyani Harus Segera Ungkap Persoalan Keuangan Negara
Menteri Keuangan harus segera mengungkap berbagai persoalan keuangan negara sebelum mundur dari jabatannya.
Akuntabilitas Publik, pengungkapan persoalan keuangan memastikan akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan negara. Sebab masyarakat perlu mengetahui dan memahami kondisi keuangan negara serta potensi masalah yang harus diatasi.
Penegakan Hukum, pengungkapan masalah keuangan memudahkan proses penegakan hukum terhadap tindakan yang melanggar aturan keuangan negara, hal ini akan mendukung upaya pemberantasan korupsi dan penyelewengan dana publik.
Pencegahan Penyelewengan, dengan mengungkap persoalan keuangan, Menteri Keuangan dapat membantu mencegah penyelewengan dana negara, memberikan pelajaran berharga bagi pemerintah berikutnya, dan menguatkan kontrol internal.
Integritas dan Kredibilitas, tindakan mengungkapkan masalah keuangan sebelum mundur menunjukkan integritas dan komitmen terhadap tata kelola keuangan yang lebih baik. Hal ini memperkuat kredibilitas Menteri Keuangan dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan negara.
Pesiapan Masa Depan, pengungkapan masalah keuangan membantu pemerintah selanjutnya dalam memahami tantangan dan mempersiapkan solusi yang tepat guna mengelola keuangan negara secara lebih efektif.
Kejujuran dan proaktif Sri Mulyani akan memberikan kontribusi positif terhadap tata kelola keuangan negara dan memberikan landasan yang kuat untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, khususnya pada proses pemilihan presiden 2024.