Oleh: Agusto Sulistio – Aktivis PIJAR tahun 90an.
Beredar foto Pahlawan Nasional, Panglima Soedirman, dan salah seorang tokoh dijaman itu.
Terlepas salah satu tokoh yang ada dalam foto itu kemudian dikaitkan dengan salah satu Capres, kita harus tetap memaknai, bahwa foto itu adalah bagian dari sejarah bangsa kita.
Foto itu mencerminkan keakraban Bung Karno, Panglima Soedirman dan salah satu “Tokoh Pahlawan” Indonesia yang berwajah keturunan Timur Tengah. Dari foto itu, ketiganya pancarkan kebersamaan, kharisma dan kewibawaan, tanpa membedakan suku bangsa, untuk bersama wujudkan Indonesia Merdeka Adil dan Makmur.
Sayang. Pancaran nilai mulia dari foto itu kemudian menjadi samar2, ketika tokoh2 dalam foto itu mulai dihubungkan dan diklaim ke salah satu capres, untuk upaya menaikkan elektabilitas Capres demi kepentingan elektoral. Bung Karno diklaim oleh si A, Partai A, kemudian tokoh keturunan Timur Tengah, diklaim oleh si B, Parta B, dll. Sejak inilah maka pembodohan terhadap bangsa terjadi. Para pemilih diarahkan memilih capres bukan karena kualitas, dan moral yang melekat pada diri Capres. Lalu apa kerja KPU, Bawaslu, dan lembaga terkait? Lemah terhadap hal seperti ini.
Tempatkan segala sesuatu pada tempatnya, agar estetika, indah dan harmonis.
Jelang Pilpres 2024, banyak upaya yang dilakukan para timses, pendukung, agar idolanya, Capresnya bisa diterima dan didukung oleh semua orang. Namun yang perlu kita ingat dan yakini adalah memilih Pemimpin bukan karena melihat atau mendengar dia keturunan siapa, hanya mendengar dan melihat penampilannya tanpa mau melihat manfaat yang telah diberikan kepada Bangsa dan Negara.
Bahkan ia lemah terhadap berbagai kebijakan rezim yang dinilai telah melanggar konstitusi. Dan ironisnya, meninggalkan mereka yang pernah berjasa padanya, lalu kemudian bergabung mereka yang justru bagian dari kekuasaan.
Disisi lain. Sejumlah kelompok yang diduga “Timses” dan “Pendukung” Capres, tak jarang membully siapapun yang mengkritik capres pilihannya. Entah ini murni dilakukan atas kesadaran dirinya, atau adanya suatu keterikatan. Faktanya ini terjadi saat ini di Medsos.
Tak sadar, bahwa apa yang mereka lakukan, tak bedanya dengan sikap para pendukung Capres sebelumnya. Satu sama lain saling mengklaim, menghujat, mengancam, dan saling bermuker. Kandidatnya pun terkadang lakukan pembiaran, bahkan larut dalam kondisi ini. Memunculkan sinyal yang absurd, sehingga ditafsirkan pendukungnya keliru dan menabrak konstitusi, tanpa ada klarifikasi yang jelas dan tegas. Begitu juga pihak terkait yang terkesan membiarkan sistem Pemilu yang jauh dari prinsip netralitas dan demokrasi
Nilai2 Civil Society, struktur negara yang seharusnya kritis terhadap kekuasaan dilemahkan. Para pemilih terjebak kedalam keberpihakan relawan Capres2, sehingga akhirnya melemahkan kontrol civil society terhadap jalannya Pemerintahan. Sejatinya keberpihakan itu hanya terjadi didalam bilik suara, saat kita akan mencoblos kandidat calon pemimpin.