Oleh: Agusto Sulistio – Pegiat Sosmed.
Dalam perhelatan Pilpres 2024, pandangan kritis terhadap sistem perhitungan suara menjadi sorotan utama, terutama dari para pakar IT kedua kubu kandidat 01 (Anies-Muhaimin) dan 03 (Ganjar-Mahfud). Mereka menyoroti aplikasi Sirekap sebagai salah satu penyebab potensial terjadinya perhitungan suara yang tidak sesuai dengan fakta.
Pendapat-pendapat ini didorong salah satunya oleh pernyataan Pakar IT alumni Institut Tekhnologi Bandung (ITB) angkatan 1987, Dr. Leony, yang melalui sebuah video pendek di media sosial mengungkapkan sejumlah anomali dan kesalahan fatal pada aplikasi Sirekap. Pertama, kesalahan pembacaan data pada tahap input awal dapat mengakibatkan perbedaan angka yang signifikan. Kedua, fitur atau fungsi validasi yang tidak memadai bisa jadi tidak hanya kelalaian, tetapi juga unsur kesengajaan yang bisa melewati logika standar. Ketiga, kebijakan KPU yang menghapus fitur verifikasi dapat menghilangkan validitas data oleh KPPS, memungkinkan intervensi yang tidak kompeten dan merugikan integritas data.
Menanggapi hal ini, penulis, dengan latar belakang sebagai praktisi IT, development Website dan Search Engine Optimization (SEO), melihat bahwa pernyataan Dr. Leony sangatlah beralasan. Dalam disiplin ilmu pemrograman, setiap operasi transaksi atau pengolahan data harus dijalankan dengan tepat dan sesuai dengan logika yang telah ditetapkan. Pentingnya validasi data pada tahap awal input menjadi kunci utama dalam menjamin keamanan dan keakuratan perhitungan suara. Seharusnya, proses input data tidak hanya mengandalkan teknologi Optical Character Recognition (OCR) untuk mengubah teks dari foto C1 menjadi format yang dapat dibaca oleh komputer, tetapi juga memerlukan konfirmasi dari Kepala TPS. Tanpa konfirmasi ini, data input tidak dapat diproses atau dilaporkan lebih lanjut. Selain itu, fitur editing juga harus melalui konfirmasi dari pihak terkait TPS dan para saksi parpol untuk memastikan integritas dan keabsahan data.
Menelusuri Kelayakan Aplikasi Sirekap
Pertanyaannya apakah Sirekap telah menerapkan hal prinsip tersebut di atas. Jika semua prinsip dasar terkait otentisitas, keamanan data, dll telah diterapkan, maka logikanya kesalahan yang terjadi dapat segera diatasi. Apakah KPU telah melibatkan pihak internasional independen yang memiliki kewenangan atas kelayakan sebuah program yang digunakan? Selanjutnya, siapa saja yang dilibatkan KPU sebagai pemegang proyek yang terlibat dalam penggunaan aplikasi Sirekap sehingga memiliki akses masuk ke dalam aplikasi program. Ini sangat penting disoroti karena tidak menutup kemungkinan terjadi tindakan ilegal dalam penggunaan aplikasi Sirekap. Namun semua ini kembali kepada keterbukaan dan keberpihakan KPU semata untuk Pemilu yang jujur dan adil.
Implikasi untuk Masa Depan Demokrasi
Kesimpulannya, keberhasilan suatu program sistem aplikasi perhitungan suara tidak hanya menentukan nasib kandidat dalam pemilihan, tetapi juga masa depan bangsa dan negara. Karena itu, penting bagi semua pihak untuk memastikan keamanan, keakuratan, dan keabsahan data dalam proses pemungutan suara.
Dengan adanya dugaan kecurangan dalam perhitungan suara, pertanyaan mendasar pun muncul: Apakah pihak yang merasa Pilpres 2024 tidak fair masih mau menunggu hasil resmi KPU pada 20 Maret 2024, atau apakah langkah-langkah hukum dan investigasi akan diambil jika kecurangan terbukti kuat? Ini menjadi tantangan besar bagi semua lembaga terkait untuk menjamin integritas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
Kekisruhan Pemilu 2020 Amerika
Meski tak serupa, bahwa hal yang kini tengah kita hadapi, bahwa negara besar dengan demokrasi yang lebih matang pun alami kekisruhan dalam pelaksanaan Pilpresnya.
Dalam pemilu presiden Amerika Serikat tahun 2020, kandidat dari Partai Republik adalah petahana Presiden Donald Trump dan wakilnya Wakil Presiden Mike Pence. Sementara itu, dari Partai Demokrat, kandidatnya adalah Joe Biden, mantan Wakil Presiden di bawah pemerintahan Barack Obama, dan wakilnya adalah Senator Kamala Harris. Amerika saat itu menghadapi kontroversial karena penggunaan teknologi pemungutan suara elektronik. Para pakar IT dan ahli keamanan cyber saat itu menyuarakan keprihatinan tentang kerentanan sistem terhadap serangan siber dan manipulasi data.
Sebelum pemilu, pakar IT dan ahli keamanan cyber mengkhawatirkan kerentanan sistem pemungutan suara elektronik terhadap serangan siber dan manipulasi data. Beberapa pakar IT dan lembaga pemantau cyber mengklaim memiliki bukti upaya pengaruh dari pihak luar termasuk serangan siber yang diduga berasal dari negara-negara asing, dugaan keterlibatan Rusia dan RRC.
Setelah pemungutan suara dan perhitungan yang panjang, Joe Biden dan Kamala Harris akhirnya memenangkan pemilu presiden AS tahun 2020. Biden-Harris memperoleh lebih dari 270 suara elektoral yang diperlukan untuk memenangkan pemilu presiden, mengalahkan petahana Donald Trump dan Mike Pence.
Namun demikian kontroversi terus berlanjut setelah pemilu, dengan tuduhan kecurangan dan manipulasi data dari kedua kubu. Evaluasi pasca-pemilu dilakukan untuk menilai efektivitas langkah-langkah keamanan dan potensi ancaman terhadap sistem pemungutan suara berbasis tekhnologi.
Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat 15 Maret 2024, 09:09 Wib.
.