(Pemimpin Demokratis Harus Menjadi Teladan Demokrasi)
Oleh: Agusto Sulistio – Pendiri The Activist Cyber, Mantan Kepala Dept. Aksi dan Advokasi PIJAR Semarang.
Reformasi 1998 dapat diartikan sebagai munculnya semangat demokrasi baru di Indonesia, yang mengarah pada perubahan politik dan sosial menuju sistem demokrasi yang melibatkan partisipasi publik dengan keragamannya.
Dalam pelaksanaannya, reformasi menuntut perubahan signifikan dalam sistem politik, pemilihan umum yang bebas dan adil, kebebasan pers, perlindungan HAM, aparatur negara yang profesional dan partisipasi publik. Menjadi komitmen bersama untuk menciptakan fondasi demokrasi kuat dengan prinsip kebebasan, keadilan, dan partisipasi masyarakat menjadi landasan yang harus dapat diimplementasikan oleh setiap pemimpin pemerintahan.
Pada era Presiden B.J. Habibie, penyelenggaraan Pemilihan Umum 1999 adalah contoh agenda reformasi pemilu yang demokratis, bebas, dan adil. Momen ini menandai langkah awal dalam transisi demokrasi pasca-Orde Baru, di mana Presiden Habibie menunjukkan komitmen terhadap ruang demokrasi dan hak suara rakyat. Pelaksanaan pemilu memberikan kesempatan bersaing secara adil, mencerminkan semangat reformasi untuk membuka kompetisi politik yang lebih terbuka dan demokratis.
Pelaksanaan Pemilihan Umum 1999 di era Presiden Habibie menandai langkah awal positif dalam reformasi politik Indonesia, mencerminkan perubahan menuju pemerintahan yang lebih demokratis. Meskipun perjalanan reformasi diwarnai oleh dinamika politik zaman, pemimpin yang konsisten akan tetap menjunjung tinggi prinsip reformasi menunjukkan tekad untuk memperkuat demokrasi dan keadilan di tengah tantangan politik.
Dalam kajian rutin Indonesia Democracy Monitor (InDemo) beberapa tahun lalu, dr. Hariman Siregar menekankan bahwa perilaku demokrasi dapat terwujud melalui pemimpin yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi, keterbukaan, kemampuan mendengar dan berdialog, pemahaman tentang kekuasaan yang terbatas, pentingnya sistem pengawasan, serta upaya meningkatkan pendidikan dan kesadaran demokrasi. Ini mencerminkan esensi pemimpin yang mendukung, menerapkan, dan memperkuat prinsip-prinsip demokrasi untuk mewujudkan tatanan politik yang partisipan dan berkeadilan.
Sehingga dalam mewujudkan demokrasi diperlukan keteladanan dari pemimpin yang demokratis, mendukung proses demokrasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menyadari bahwa demokrasi bukan hanya tentang memenangkan kekuasaan, tetapi juga membangun masyarakat yang adil dan berkelanjutan.
Menuju Pilpres 2024
Pada HUT Indemo (Indonesia Demokrasi Monitor) yang ke-23 yang bertajuk “Menolak Lupa: Pertahankan Demokrasi” yang digelar di Taman Ismail Marzuki, Senin siang 16/01/23, Ratusan aktivis dari berbagai angkatan dan daerah tumplek hadir memadati ruangan. Yang mencolok pada peringatan itu ada spanduk putih yang dibentangkan di dalam ruangan resepsi, yakni meplesetkan pernyaataan Raja Prancis Louis XIV, L’etat C’est moi (negara adalah saya) menjadi: “negara bukan milik moyangmu!”
Dalam sambutannya didepan ratusan aktivis, Hariman Siregar merasa aneh ada keinginan 3 (tiga) periode dan tunda pemilu dengan alasan tak ada biaya. Pertanyaannya, jika tak ada uang kenapa malah bangun IKN?
Selain menggugat sistem pemilu, Rizal Ramli, tokoh aktivis mahasiswa 78 yang beberapa kali masuk dalam pemerintahan bahwa anggota KPU wajib diganti oleh perwakilan partai sehingga masing-masing anggota KPU akan mengawal suaranya. Menurut Rizal Ramli, Jokowi yang tidak pernah berjuang untuk demorasi dan bisa mengantarkannya ke kuasaan sekarang malah memreteli demokrasi.
InDemo yang didirikan oleh salah satunya, Hariman Siregar, Alm. Buyung Nasution, Alm. Mulyanah W Kusumah, Alm. Alm. Amir Husin Daulay, dll pada tahun 2000, telah menjadi rumah para aktivis lintas generasi dalam menjaga, memantau, dan memastikan demokrasi agar tetap utuh dan berjalan. Melalui kajian dan diskusi rutin yang dilakukan secara konsisten sejak tahun 2000 hingga saat ini, InDemo tidak memiliki kepentingan terhadap kekuasaan, kecuali berupaya untuk memastikan demokratisasi, HAM, rule of law dan civil society dapat berjalan.
Komitmen Pemerintahan Jokowi dalam melaksanakan demokrasi mewujudkan masyarakat adil makmur serta pemerintahan yang bersih dari KKN serta penyelenggaraan pemilu yang transparan, bebas dan adil, menjadi sorotan publik pada umumnya, khususnya lembaga yang konsen pada soal-soal demokrasi, civil society, HAM dan rule of law.
Kekhawatiran atas pelaksanaan demokrasi di masa pemerintah Jokowi telah lama menjadi catatan khusus dan bahan diskusi rutin di InDemo.
Kekhawatiran itu perlahan mulai terlihat. Dinasti politik keluarga Presiden Jokowi semakin nyata dan merusak tatanan politik dan konstitusi. Mahkamah Konstitusi menjadi alat kekuasaan dengan menempatkan adik ipar Jokowi sebagai Ketua Majelis Hakim MK, yang kemudian memutuskan dengan persepsinya sendiri atas gugatan persyaratan usia calon wakil presiden. Dalam hal ini meloloskan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan keponakan Ketua Majelis Hakim MK, Anwar Usman menjadi Calon Wakil Presiden dalam Pilpres 2024.
Ganjar Pranowo – Mahfud MD Memastikan Demokrasi Berjalan
Usai acara pengambilan nomor urut pasangan Capres Cawapres 2024, di Gedung KPU, Selasa Malam, 14/11/2023. Pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo – Mahfudz MD dalam sambutannya menyoroti situasi politik terakhir.
Ganjar ungkap situasi belakangan ini, yang mana publik disuguhkan oleh situasi politik yang di istilahkan sebagai “Drama Korea”. Dirinya menyesalkan situasi itu, yang semestinya tidak terjadi di alam demokrasi.
Momen ini menurut mantan Gubernur Jawa Tengah dapat dijadikan awal pelaksanaan pesta demokrasi melalui pemilu yang jujur, adil, dan transparan.
Namun suasana kebatinan kita saat ini terusik oleh situasi politik yang tidak semestinya, maka kami pasangan Ganjar dan Mahfud tentu mendengarkan banyak pihak dan menangkap kegelisahan dan suasana kebatinan yang muncul di masyarakat, dari tokoh bangsa, guru bangsa, kalangan agama, budayawan, jurnalis, pemred, aktivis, mahasiswa.
Kewajiban kita atas keadaan itu adalah memastikan bahwa demokrasi berjalan dengan baik, meskipun saat ini keadaan demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja.
Kesemuanya dapat diatasi oleh optimisme dan partisipasi publik yang memiliki kesadaran dan komitnen untuk menjaga demokrasi tetap berjalan. Perjalanan demokrasi tak selalu lurus, namun yakinlah bahwa demokrasi akan mengikuti bathinnya, bagaikan air dia akan mencari jalannya, dan tak bisa dibendung oleh cara apapun. Dan jika upaya membendung air itu tetap dipaksakan, dia akan mencari jalannya sampai tiba di muara demokrasi yang kita dambakan. Sehingga arah dan agenda reformasi dapat dituntaskan, memastikan pemilu berjalan secara demokratis jujur dan adil, dengan memiliki integritas yang jauh dari unsur KKN dan jaminan terlaksananya kepastian hukum / rule of law.
Komitmen yang disampaikan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfudz MD adalah cita-cita dan harapan elemen bangsa. Hal itu juga merupakan salah satu konsen kajian dan diskusi rutin InDemo untuk diperjuangkan bersama, sejak InDemo berdiri hingga saat ini.
Kalibata, Jakarta Selatan, 16/11/2023, 10:36 Wib.