Mengukur komitmen Jokowi terkait kreteria Capres-Cawapres harus paham ekonomi

Nov 9, 2022

Oleh: Agusto Sulistio – Pegiat Sosmed

Tantangan Indonesia kedepan akan jauh lebih pelik dan rumit. Kalimat ini disampaikan oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo, dalam suatu wawancara khusus dengan media nasional.

Jika menelisik makna dan arah kalimat itu, bahwa Presiden memahami betul apa yang akan dihadapi oleh pemimpin Indonesia selanjutnya, setelah Presiden Jokowi habis masa jabatannya.

Ada dua hal pandangan yang dapat disimpulkan dari kalimat yang dilontarkan oleh orang nomer satu di Indonesia.

Pertama, Jokowi dalam fikiran alam sadarya menyadari bahwa setelah masa jabatannya berakhir konstitusi tidak mengatur adanya presiden tiga periode.

Kedua, Jokowi menyadari sulitnya mengatur dalam negerinya ditengah keadaan dunia yang sedang alami krisis, setelah dilanda pandemi dunia yakni covid-19, perang Rusia Ukraina, dan berbagai hal lainnya.

Jika menggaris bawahi dua kesimpulan itu, maka jelas Jokowi terkait Pilpres memiiki harapan akan munculnya pemimpin Indonesia yang mampu hadapi tantangan dalam negeri dan internasional, setelah dia tak lagi menjabat sebagai presiden.

Namun jika kita kaitkan dengan berbagai wacana Jokowi Presiden tiga periode yang viral dan telah disampaikan oleh beberapa pimpinan parpol, tentu kontradiktif dengan pernyataan Jokowi tersebut.

Apapun itu, kita harus tetap berpegang pada konstitusi negara kita, bahwa tidak ada aturan yang membolehkan jabatan presiden hingga tiga periode.

Kita harus terus mengontrol jalannya kekuasaan, meski Jokowi secara tidak langsung dalam pidatonya memberi sinyal soal kreteria presiden selanjutnya. Pidato Jokowi itu bukan UU, namun ucapanya dapat diartikan sebagai pesan moral yang terikat komitmen, sebab dalam dirinya melekat jabatan kepala negara.

Kemudian usai pidato itu, Jokowi menyampaikan kreteria presiden kedepan, mengutip wawancara kompas.id dengan Jokowi, Sabtu (5/11/2022).

Bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai calon presiden serta calon wakil presiden (Capres-Cawapres) pada 2024 mendatang membutuhkan kandidat yang menguasai persoalan ekonomi makro dan mikro.

Jokowi pun menilai, bahwa kriteria lain yang sebaiknya dipenuhi oleh Capres-Cawapres 2024 mendatang adalah mahir dalam mencerna data serta melakukan eksekusi kebijakan di lapangan.

Kreteria itu sangatlah tepat dan telah sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Terlepas dari segala kekurangan Jokowi sebagai kepala negara.

Maka kemudian kita sebagai elemen bangsa harus mendukung pandangan Presiden yersebut, dan kemudian mendorong agar harapan positif itu terealisasi.

Agar harapan itu tak sekedar lips service atau omdo (omong doang), maka presiden harus mendukung berbagai kebijakan pemilu yang menghambat kreterianya. Seperti misal aturan Presidential Threshold (PT) yang masih menerapkan ambang batas 20%, yang secara nyata telah terbukti menghambat lahirnya pemimpin transaksional, tersandera oleh kompromi2 politik dengan koalisi partai.

Jika penulis gunakan pikiran positif, maka sejatinya dari pernyataan Jokowi soal kreteria tersebut, dirinya secara tidak langsung menyadari dirinya adalah produk dari PT 20%. Tentu Jokowi pun pasti merasakan konsekwensi dari kompromi2 itu berpengaruh pada berbagai kebijakannya.

Jika demikian, maka penulis melihat ada kesadaran baru untuk segera melakukan perubaha sistem pemilu dan pilpres. Tentu untuk mewujudkan harapan Jokowi, perlu segera dukungan konkrit, dan bukan sekedar wacana yang berujung pada pencitraan.

Kemudian untuk merujuk pada semangat perubahan itu, maka Jokowi harus menghentikan wacana terkait Presiden tiga periode. Segera mewujudkan kreteria capres cawapres yang disampaikan olehnya, dengan tidak lagi mempopulerkan capres2 yang telah nyata muncul dan deklarasi melalui parpol jalur PT 20%, dan telah melakukan kompromi2 politik dengan parpol.

Disamping menyelesaikan program nasional, Jokowi harus mulai mengkampanyekan gagasan kreteria pemimpin kedepan itu, tanpa melihat like and dislike, semata untuk kebaikan bangsa dan negara.

Penulis sangat yakin, bahwa Presiden mengetahui siapa sosok pemimpin kedepan yang dimaksud. Tentu kita pun bisa meraba sosok memahami, memiliki kemampuan, pengalaman di bidang ekonomi. Tak elok jika penulis menyebut nama sosok itu, pastinya dia bukan capres yang selama ini dielu-elukan oleh sebagian kecil kelompok. Sosok kreteria yang disampaikan presiden pun bukan capres yang dikondisikan dengan berbagai prestasi dalam dan luar negeri.

Namun tanpa Jokowi mampu mendorong secara konkrit kreteria capres – cawapres yang dia sampaikan, maka percayalah, ucapan Jokowi sebagai kepala negara merupakan pencitraan yang konyol dan pembohongan publik. Maka kemudian Jokowi akan dikenang oleh rakyatnya sebagai Presiden Omdo (omong doang), yang hanya selalu memberi janji surga kepada rakyatnya.