Oleh: Agusto Sulistio – Pegiat Sosmed, Pendiri The Activist Cyber.
Pikiranmerdeka.com – Surat hutang merupakan dokumen keuangan yang menunjukkan bahwa pihak yang mengeluarkan surat itu telah meminjam uang dari pihak lain dan akan membayar kembali jumlah yang dipinjam dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama beserta bunga hutangnya.
Surat hutang dapat berupa obligasi, promes, wesel bayar, atau surat-surat berharga lainnya. Surat hutang umumnya memiliki tanggal jatuh tempo, bunga atau imbalan atas pinjaman tersebut, serta kondisi-kondisi lain yang diatur dalam perjanjian antara pihak yang meminjam dan pihak pemberi pinjaman.
Setiap negara di dunia, termasuk pemerintah Indonesia memerlukan surat hutang. Apalagi Indonesia.sebagai negara berkembang tentu memerlukan pendanaan untuk mendanai berbagai program pembangunan atau pengeluaran rutin seperti gaji pegawai, subsidi, dan infrastruktur.
Dengan menerbitkan surat hutang, pemerintah dapat mengumpulkan dana secara efisien dari investor dan lembaga keuangan, yang kemudian dapat digunakan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan dan program pengeluaran lainnya. Selain itu, pemerintah juga dapat memanfaatkan surat hutang untuk membantu membiayai defisit anggaran yang mungkin terjadi.
Surat hutang juga dapat memberikan kesempatan bagi investor untuk berinvestasi di dalam negeri, dengan mendapatkan imbal hasil yang tinggi dari obligasi pemerintah.
Dalam jangka panjang, penggunaan surat hutang oleh pemerintah dapat membantu mengembangkan pasar modal di Indonesia, sehingga memungkinkan pengembangan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Selama pemerintahan Presiden Jokowi dari tahun 2014 hingga saat ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai jenis surat hutang seperti Surat Utang Negara (SUN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan Global Bond untuk memperoleh dana untuk mendanai berbagai program pembangunan dan pengeluaran pemerintah.
Akibat itu pemerintah Indonesia memperoleh dana melalui lelang di pasar modal dalam negeri dan luar negeri, dengan tingkat bunga yang bervariasi tergantung pada kondisi pasar. Surat hutang ini memiliki jangka waktu dan nilai yang berbeda-beda.
Di kawasan Asia Tenggara posisi suku bunga hutang dan rating negara kita bersaing dengan Vietnam. Rating atau nilai kepercayaan Indonesia terpait sedikit dengan Vietnam, rating BBB untuk negara kita dan BB untuk Vietnam.
Idealnya semakin baik ratingnya maka semakin rendah suku bunga surat hutangnya. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan suku bunga dapat ditentukan dengan keadaan suatu negara dan tingkat defisitnya.
Mari kita perhatikan secara seksama suku bunga dan rating Pemerintah Indonesia dengan Vietnam, dari tahun 2014 hingga 2023.
Tahun 2014: Suku bunga 10 tahun sekitar 7,87%. Rating: Moody’s Baa3, S&P BBB-, Fitch BBB-
Tahun 2015: Suku bunga 10 tahun sekitar 8,3%. Rating: Moody’s Baa3, S&P BBB-, Fitch BBB-
Taun 2016: Suku bunga 10 tahun sekitar 7,64%. Rating: Moody’s Baa3, S&P BBB-, Fitch BBB-
Tahun 2017: Suku bunga 10 tahun sekitar 6,9%. Rating: Moody’s Baa3, S&P BBB-, Fitch BBB-
Tahun 2018: Suku bunga 10 tahun sekitar 7,7%. Rating: Moody’s Baa2, S&P BBB, Fitch BBB
Tahun 2019: Suku bunga 10 tahun sekitar 6,86%. Rating: Moody’s Baa2, S&P BBB, Fitch BBB
Tahun 2020: Suku bunga 10 tahun sekitar 6,67%. Rating: Moody’s Baa2, S&P BBB, Fitch BBB
Tahun 2021: Suku bunga 10 tahun sekitar 6,57%. Rating: Moody’s Baa2, S&P BBB, Fitch BBB
*Vietnam:*
Tahun 2014: Suku bunga 10 tahun sekitar 6,57%. Rating: Moody’s B1, S&P BB-, Fitch BB-
Tahun 2015: Suku bunga 10 tahun sekitar 6,68%. Rating: Moody’s B1, S&P BB-, Fitch BB-
Tahun 2016: Suku bunga 10 tahun sekitar 6,43%. Rating: Moody’s B1, S&P BB-, Fitch BB-
Tahun 2017: Suku bunga 10 tahun sekitar 6,15%. Rating: Moody’s B1, S&P BB-, Fitch BB-
Tahun 2018: Suku bunga 10 tahun sekitar 4,98%. Rating: Moody’s Ba3, S&P BB, Fitch BB
Tahun 2019: Suku bunga 10 tahun sekitar 4,76%. Rating: Moody’s Ba3, S&P BB, Fitch BB
Tahun 2020: Suku bunga 10 tahun sekitar 3,85%. Rating: Moody’s Ba3, S&P BB, Fitch BB
Tahun 2021: Suku bunga 10 tahun sekitar 2,87%. Rating: Moody’s Ba3, S&P BB, Fitch BB
Kemudian untuk tahun 2023,
surat hutang pemerintah Indonesia dengan tenor 10 tahun pada Maret 2023 memiliki yield suku bunga sekitar 6,4%.
Sedangkan Vietnam memiliki yield pada surat hutang dengan tenor 10 tahun pada Maret 2023 sekitar 3,5%.
Terkait dengan surat hutang, bahwa pemerintah RI menyerahkan pengelolaan hal ini diserahkan kepada kementerian keuangan, lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur kebijakan fiskal negara dan salah satu fungsinya untuk membiayai pengeluaran pemerintah melalui berbagai sumber pendanaan, termasuk dengan menerbitkan surat hutang negara atau obligasi.
Penerbitan surat hutang negara dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui *Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko*, yang bertanggung jawab untuk mengelola pembayaran bunga dan pokok atas surat hutang negara serta memastikan ketersediaan dana untuk membiayai program dan proyek pemerintah.
xxxxx
Banyaknya prilaku pejabat negara yang menggunakan anggaran hutang negara untuk kepentingan yang tidak semestinta dapat berakibat negatif, antara lain; beban hutang yang berat, rendahnya daya saing, menurunnya kredibilitas pemerintah, meningkatnya inflasi.
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menggunakan hutang negara dengan bijak dan efektif. Pengelolaan hutang yang baik akan memastikan sumber daya yang diperoleh dari hutang tersebut digunakan untuk mendanai program dan proyek yang produktif dan membantu pertumbuhan ekonomi, serta memastikan bahwa hutang dapat dikembalikan dengan tepat waktu.