Pikiranmerdeka.com, Jakarta – Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) XVIII pada 11–15 November 2026 di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, dengan tema “Transformasi PKBI Menuju Organisasi yang Kuat, Inklusif, dan Berkelanjutan.”
Munas XVIII dihadiri 169 peserta yang berasal dari 26 Pengurus Daerah, 142 Pengurus Cabang, serta perwakilan Forum Remaja Nasional. Pembukaan Munas juga dihadiri Regional Director IPPF East, South East Asia & Oceania Region dan sejumlah mitra strategis PKBI.
Dalam sambutannya, Dr. Ichsan Malik, MSi (Ketua Pengurus Nasional PKBI) mengungkapkan bahwa transformasi PKBI sebagai Keharusan Organisasi dan memastikan relevansi organisasi di masa depan.
Atas dasar itu, kata Dr. Ichsan, Munas XVIII mengusung tiga agenda utama transformasi, yakni:
Pertama, Kuat: membangun tata kelola yang baik, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menjaga integritas, memperkuat kapasitas kelembagaan, serta mewujudkan kemandirian pendanaan.
Kedua, Inklusif: memastikan akses layanan bagi kelompok rentan dan marginal, sekaligus memperluas partisipasi bermakna masyarakat dan remaja dalam proses pengambilan keputusan.
Ketiga, Berkelanjutan: mendiversifikasi sumber pendanaan, memperluas kemitraan strategis, dan mengembangkan model layanan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Selama lima hari pelaksanaan, Munas membahas laporan pertanggungjawaban kepengurusan periode 2023–2026, penyempurnaan AD/ART, Rencana Strategis, peta jalan transformasi, serta pemilihan Pengurus Nasional dan Badan Pengawas periode 2026–2029.
“Bagi PKBI, Munas XVIII bukan sekadar forum untuk mengevaluasi dan menetapkan keputusan organisasi. Lebih dari itu, forum ini harus menjadi momentum perubahan yang diterjemahkan ke dalam langkah konkret oleh seluruh tingkatan organisasi,” ujar Ketua Pengurus Nasional PKBI.
Memperjuangkan Hak dan Menegakkan Prinsip Negara Hukum
Di tengah agenda pembaruan organisasi, PKBI juga tengah memperjuangkan persoalan mendasar terkait penggusuran dan peruntuhan gedung PKBI oleh Kementerian Kesehatan.
Gedung tersebut bukan sekadar aset fisik. Di dalamnya tersimpan sejarah pemberian lahan oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu, Ali Sadikin, proses pembangunan, dokumen perizinan, serta rekam jejak panjang pengabdian PKBI kepada masyarakat Indonesia.
Kami menegaskan bahwa gedung PKBI bukan bangunan liar. Keberadaannya memiliki latar belakang sejarah, dokumen, dan aspek hukum yang harus dihormati serta diuji melalui mekanisme yang berlaku.
Kami memahami bahwa pemerintah memiliki kewenangan dalam menjalankan tugasnya. Namun, kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak. Setiap tindakan pemerintahan wajib memiliki dasar hukum yang jelas, mengikuti prosedur yang sah, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Oleh karena itu, persoalan penggunaan Sertifikat Hak Pakai, dasar hukum penggusuran, prosedur pelaksanaannya, hingga pertanggungjawaban pihak-pihak terkait harus memperoleh pengujian secara terbuka dan objektif berdasarkan hukum.
Dalam perkembangan terakhir, kami menyambut baik keputusan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan PKBI sehingga perkara ini dapat diperiksa melalui persidangan.
Keputusan tersebut merupakan langkah penting untuk memastikan tersedianya ruang bagi semua pihak dalam menyampaikan bukti, argumentasi, dan landasan hukum masing-masing di
hadapan pengadilan.
Kami menghormati proses peradilan dan menyadari bahwa pokok perkara belum diputus. Namun, satu prinsip harus kita pegang bersama: tidak boleh ada tindakan maupun kewenangan yang berada di luar jangkauan pengujian hukum, termasuk kewenangan pemerintah.
“PKBI tidak meminta perlakuan istimewa. Kami hanya menuntut kesetaraan di hadapan hukum. Sebab, dalam negara hukum, pemerintah sekalipun wajib tunduk pada hukum,” tegas Dr. Ichsan Malik.
Transformasi dan Perjuangan Keadilan Berjalan Bersama
PKBI tidak sedang melawan negara. Kami justru memperjuangkan agar prinsip negara hukum benar-benar ditegakkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Kami akan terus membenahi organisasi, menjaga keberlanjutan pelayanan, dan
memperjuangkan pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi masyarakat. Bersamaan dengan itu, kami akan menggunakan seluruh jalur hukum yang tersedia untuk memperjuangkan
hak-hak PKBI.
“Bagi kami, transformasi tidak berarti meninggalkan sejarah. Sebaliknya, sejarah merupakan fondasi untuk membangun masa depan yang lebih baik,” kata Dr. Ichsan Malik.
Lanjutnya, kami ingin menghadirkan PKBI yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus memastikan bahwa keberadaan, kontribusi, dan hak-hak organisasi masyarakat sipil mendapatkan penghormatan sebagaimana mestinya.
Ada satu hal yang ingin kami tegaskan
Sebuah bangunan dapat diruntuhkan dengan alat berat, tetapi sejarah tidak dapat dihapus oleh kekuasaan. Hak tidak boleh dihilangkan melalui keputusan sepihak. Dan keadilan tidak boleh dikalahkan oleh kesewenang-wenangan.
PKBI akan terus bertransformasi, melayani masyarakat, memperjuangkan pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi, serta mempertahankan hak-haknya melalui jalur hukum.
“Kami percaya, kekuatan sebuah negara tidak diukur dari besarnya kekuasaan yang dimiliki, melainkan dari kesediaannya membatasi kekuasaan dan menempatkan hukum di atas segala kepentingan,” pungkas Dr. Ichsan Malik, MSi.
Kontributor: Amhar Batu AttoZ