Melihat mahalnya biaya pemilu yang tak masuk akal, membuat ekonom senior nasional DR Rizal Ramli (RR) gelisah dan khawatir. Pasalnya, hal itu terjadi di tengah kemiskinan serta merosotnya daya beli masyarakat, dan naiknya harga pangan dan energi.
Terkait itu, RR melalui akun Instagram pribadinya, 8 Mei 2022 lalu, pernah ungkapkan beberapa cara agar Pemilu 2024 mendatang berlangsung secara jujur, adil, terpercaya, dan efisien/murah.
“Biaya Pemilu Pemilu Februari 2024 dan Pilkada serentak November 2024 diperkirakan Rp110 triliun. Biaya itu sangat besar, apakah pantas? Apakah akan menghasilan pemimpin-pemimpin hebat, atau hanya pemimpin-pemimpin kelas boneka yang hanya bermodalkan pencitraan berbayar via PollsteRp dan MediaRp?” tulis Rizal Ramli, Instagram @rizalramli.official
Jika Pemilu 2024 ingin diperbaiki, menurutnya, harus belajar dari keberhasilan Pemilu Indonesia tahun 1955 dan 1999 era Habibie.
“Kedua benar-benar jujur dan adil, nyaris tanpa kecurangan. Dan biaya murah. Pemilu 1999 dipercepat dari 2002, hanya Rp1,3 trilliun, bandingkan Rp110Trilliun untuk 2024,” sambungnya.
Menurutnya pemilu tersebut seharusnya diselenggarakan di tahun 2002. Oleh karena desakan publik untuk melaksanakan agenda reformasi 1998, dan mengganti para anggota DPR yang dianggap tak legitimit, maka kemudian Presiden BJ. Habibie mempercepat Pemilu dari 2002 ke tahun 1999.
“Salah satu kunci keberhasilan Pemilu 1955 dan 1999, sehingga benar-benar jujur, adil dan murah adalah anggota-anggota KPU dan Bawaslu terdiri dari wakil semua partai-partai peserta pemilu, mereka saling-awasi dan saling-intip sehingga tidak ada kecurangan. Internal Cross-Checking. Bukan wakil-wakil Ormas,” jelasnya.
Jadi kalau mau Pemilu yang jujur, adil dan murah seperti 1955 dan 1999, menurut Rizal Ramli anggota-anggota KPU dan Bawaslu harus wakil-wakil Partai, sehingga terjadi internal cross-checking, bukan dari Ormas-ormas yang dipilih dan di-stir oleh yang saat ini berkuasa.
“Dengan teknologi digital hari ini, data Pemilu dari 88.000 TPS bisa langsung dikirim dan ditabulasi oleh Komputer KPU secara online, aman dan reliable. Tidak perlu lagi kardus-kardus di kirim ke kecamatan, kabupaten, Ibu kota Provinsi karena di titik-titik itulah terjadi kecurangan-kecurangan, ganti data,” sambung mantan Menko Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri tersebut.
Lebih lanjut menurut Rizal Ramli, data-data pemilu hanya data numerik, lebih canggih data facial recognation technology.
“Tidak perlu lagi biaya saksi-saksi karena yang mampu bayar hanya partai-partai dibiayai cukong! Di TPS cukup saksi wakil-wakil partai dan rakyat,” pungkasnya.
(Agt/PM – Konfrontasi)