Pikiranmerdeka.com, Jakarta – Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden semakin dekat. Para Capres – Cawapres mulai gencar mendekati ulama dan kiai demi menarik suara pemilih Islam yang sebagian besar tinggal di perdesaan.
“Apakah aspirasi dan kebutuhan umat Islam di perdesaan benar-benar diperhatikan?,” itu menjadi pertanyaan bagi Najib Salim Atamimi, dalam konferensi pers bersama Marsudi Syuhud, Hendardi dan Satya Wira Yudha di Hotel Mulia Senayan, Jakarta pada Rabu (1/11/2023).
Lebih lanjut, Najib Salim Atamimi selaku Pembina Panitia Mujadalah Kiai Kampung Se- Indonesia 2023 mengungkapkan, bahwa faktanya dari sekitar 74.957 desa dan 8.974 kelurahan yang ada di Indonesia, sebagian besar mengalami persoalan kesejahteraan.
“Angka kemiskinan terbesar masih berada di kawasan perdesaan meskipun pemerintah telah mengucurkan (dan terus menambah) alokasi Dana Desa hingga mampu menekan angka kemiskinan menjadi 9,36 Y6 atau setara 25,90 juta orang (data BPS Maret 2023),” terangnya.
Najib menyebut, jumlah warga miskin desa mencapai 14,16 juta orang (12,22 persen) atau berada diatas angka kemiskinan kota yang berjumlah 11.74 juta orang (7,29 persen).
Berdasarkan hal tersebut, kata Najib, Jami’iyah Lil Maslahatil Ummah terdorong untuk menagih komitmen para Calon Presiden dan Wakil Presiden di 2024 untuk menuntaskan persoalan kemiskinan di desa.
“Karna itu, Jami’iyah akan menyelenggarakan Mujadalah Kiai Kampung Se-Indonesia (yang telah merumuskan beberapa persoalan dasar kemiskinan desa) dan menyampaikannya kepada para Calon Presiden dan Wakil Presiden.
Rumusan ini disusun dari serangkaian diskusi yang telah diselenggarakan oleh Jami’iyah dengan para kiai kampung,” paparnya.
Najib mengurai, beberapa persoalan yang menjadi faktor penghambat kesejahteraan warga desa adalah pertama, rendahnya dukungan pemerintah terhadap petani dan kemajuan sektor pertanian.
“Petani mengalami kesulitan mengakses pupuk dan rendahnya harga jual produk pertanian,” ujarnya.
Kedua kata Najib, adanya disparitas kualitas pendidikan untuk warga desa di pondok pesantren.
“untuk itulah, Para kiai kampung mengusulkan kesetaraan anggaran untuk murid dan guru di sekolah negeri dengan pesantren,” tandasnya.
Dan yang ketiga, kata Najib, masih adanya ketimpangan pelayanan kesehatan akibat rendahnya kualitas fasilitas kesehatan di perdesaan.
Menimpali Najib, Hendardi sebagai Pengarah Panitia Mujadalah Kiai Kampung Se- Indonesia 2023 mengatakan, bahwa ketiga hal utama inilah (dan beberapa soal lain) yang akan menjadi bahasan dalam Mujadalah Kiai Kampung yang akan diselenggarakan di Malang Jawa Timur pada 18 November 2023. Para peserta Mujadalah adalah kiai dari sejumlah pondok pesantren terpilih di seluruh Indonesia.
“Yaitu para kiai yang mengasuh dan memiliki majelis (jamaah), memi!iki jaringan (networking) dalam dakwah dan aktif dalam gerakan sosial di area (lokal) daerahnya. Dari data para koordinator wilayah, diperkirakan Mujadalah akan dihadiri oleh 200 kiai kampung,” sebut Herdardi menutupnya.
Sebagai tambahan, Jami’iyah Ulama Lil Maslahatil Ummah (Perkumpulan Ulama Untuk Kemaslahatan Umat) adalah organisasi sosial keagamaan yang berdiri di Pandaan Pasuruan Jawa Timur sejak tahun 2004 dan dipimpin oleh Syech Najib Salim Atamimi.
Jami’iyah aktif bergerak dalam berbagai kegiatan keagamaan dan membina Yayasan Al Hassanah (Al Hassanah Foundation) yang mengelola lembaga pendidikan Islam di Suko Kecamatan Maron Probolinggo,Jawa Timur. (Amhar)