Jakarta, Pikiranmerdeka.com – Kementerian Keuangan di bawah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerima tagihan kompensasi energi dari PT Pertamina dan PT PLN sebesar Rp53,8 triliun untuk kuartal I-2024. Tagihan tersebut kini sedang diaudit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Direktur Jenderal Keuangan Isa Rachmatarwata menyampaikan bahwa proses audit ini diharapkan selesai dalam beberapa pekan ke depan. “Tagihan kompensasi ini totalnya dari PLN dan Pertamina Rp53,8 triliun, tapi ini masih perlu diaudit,” kata Isa dalam konferensi pers APBN secara daring, Kamis (27/6/2024).
Isa menjelaskan bahwa hasil audit akan menentukan jadwal pembayaran kompensasi tersebut. “Untuk kuartal II, kita baru akan menerima tagihannya mungkin sekitar akhir Juni atau awal Agustus. Jadi untuk 2024 ini kita belum membayarkan kuartal I karena memang prosesnya sedang berlangsung,” jelasnya.
Isa juga menegaskan bahwa setiap tagihan kompensasi dan subsidi energi akan dilunasi oleh pemerintah. Ia mengingatkan bahwa pemerintah telah melunasi seluruh kompensasi energi untuk tahun 2023, yang totalnya mencapai Rp201 triliun untuk Pertamina dan PLN. “Subsidi dan kompensasi 2023 sudah lunas semua dibayar oleh pemerintah,” ujarnya.
Berbeda dengan kompensasi yang dibayarkan setiap tiga bulan setelah diaudit, pembayaran subsidi energi dilakukan setiap bulan. Hingga Mei 2024, subsidi yang telah disalurkan mencapai Rp56,9 triliun. “Subsidi dibayarkan setiap bulan, tapi untuk kompensasi, kita bayarkan tiga bulan sekali setelah diaudit oleh APIP atau BPKP,” ungkap Isa.
Editor: Agusto Sulistio