Oleh: Agusto Sulistio – Pegiat Sosmed.
Hari ini bangsa Indonesia akan melaksanakan pemilihan umum tahun 2024. Pemilihan serempak untuk memilih presiden dan legislatif telah diputuskan oleh KPU dilaksanakan pada hari ini, Rabu 14 Februari 2024 untuk wilayah Indonesia, dan luar negeri telah dilaksanakan beberapa hari yang lalu.
Pemilihan Presiden 2024 diwarnai oleh berbagai pro kontra oleh adanya berbagai wacana elit soal perpanjangan jabatan presiden, dll. Hal ini kemudian menjadi salah satu indikator bahwa pilpres 2024 akan berlangsung tidak fair dan berpotensi melanggar aturan.
Pemilihan presiden 2024, merupakan rangkaian Pemilu sejak Indonesia Merdeka, dan ini sebagai tonggak penting dalam sistem demokrasi, menjadi sorotan utama ketika dipandang sebagai agenda yang tidak demokratis, penuh dengan pelanggaran aturan, dan diarahkan oleh oligarki kapitalis yang telah lama menguasai puncak kekuasaan.
Situasi ini semakin rumit dengan minimnya penolakan dari kandidat calon presiden terhadap penyelenggaraan pemilihan presiden yang dianggap curang. Paradoks ini menimbulkan kecurigaan publik, mempertanyakan integritas dan niat para kandidat capres yang tetap berpartisipasi dalam pemilihan yang dianggapnya telah terang-terangan lakukan praktik pelanggaran aturan dan konstitusi.
Oligarki Kapitalis dan Kekhawatiran Publik
Oligarki kapitalis, sebagai kekuatan dominan di balik layar, telah lama menjadi sumber ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam kehidupan politik. Kontrol mereka terhadap berbagai sektor, termasuk media dan bisnis, memberikan pengaruh signifikan terhadap arah politik dan kebijakan negara.
Pemilihan presiden yang dipandang tidak demokratis menjadi refleksi dari dominasi oligarki kapitalis. Agenda ini, yang diarahkan untuk mempertahankan kepentingan kelompok tertentu, merongrong esensi demokrasi yang seharusnya memberdayakan suara rakyat.
Tantangan Kandidat Calon Presiden
Ketidaksetujuan para capres, khususnya paslon no 1 dan 3 terhadap kecurangan dalam pemilihan presiden menjadi hal kritis yang seharusnya ditekankan oleh kandidat calon presiden dan parpol pendukung. Namun, minimnya penolakan dari pihak mereka menimbulkan kebingungan dan kecurigaan publik. Pertanyaannya muncul: mengapa para calon presiden yang menyadari kecurangan ini masih bersedia ikut serta?
Potensi Konspirasi Politik
Keengganan para kandidat calon presiden untuk menolak pemilihan yang dianggap curang menimbulkan dugaan kuat akan adanya konspirasi politik. Publik mulai bertanya-tanya apakah ada kesepakatan di antara mereka atau ada tekanan yang membuat mereka tetap terlibat. Hal ini membuka ruang bagi spekulasi dan meningkatkan kecurigaan akan integritas politik yang seharusnya menjadi garda terdepan demokrasi.
Dampak pada Kesejahteraan Rakyat
Partisipasi para kandidat dalam pemilihan yang dipenuhi kecurangan berpotensi merugikan rakyat. Dengan tetapnya kandidat dalam proses yang diragukan integritasnya, masyarakat dapat kehilangan kepercayaan pada proses demokrasi itu sendiri. Ini merupakan tantangan serius bagi kesejahteraan rakyat, karena demokrasi yang seharusnya menjadi alat untuk perubahan positif dapat terkikis oleh ketidakpercayaan.
Kesimpulan
Pemilihan presiden 2024, menurut banyak sumber berita diwarnai oleh kecurangan dan minimnya penolakan dari kandidat calon presiden menjadi tantangan serius bagi demokrasi. Konspirasi politik, ketidaksetujuan terhadap pelanggaran aturan, dan dampak pada kesejahteraan rakyat memerlukan perhatian serius. Demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi yang jujur dan tegas dari semua pihak, sehingga suara rakyat dapat benar-benar tercermin dan dihargai dalam setiap tahapan pemilihan presiden.
Kalibata, 14 Februari 2024, 03.45 Wib.