Wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dilontarkan sejumlah partai politik yakni, Ketua Umum PKB Muhamin Iskandar dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, bukanlah hal pertama kali terjadi.
Catatan redaksi Pikiranmerdeka, bahwa perpanjangan masa jabatan presiden pun pernah terjadi di era periode kedua Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono memimpin. Namun hal itu tak terwujud oleh karena ketika itu banyak penolakan dari masyarakat.
Hal serupa pun terjadi diera periode kedua masa jabatan presiden Jokowi, oleh karenanya tak hentinya berbagai kalangan, khususnya tokoh Nasional Rizal Ramli angkat bicara soal mencuatnya isu dan usulan perpanjangan masa jabatan Presiden.
Menurut RR, sapaannya, jika Jokowi mengamini usulan tersebut, maka orang nomor satu di Indonesia itu akan mengkhianati pengorbanan para pejuang.
RR pun mengingatkan bahwa sembilan bulan lalu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi telah digelorakan.
Bahkan, kala itu elit negara mengembor-gemborkan soal big data rakyat yang menginginkan perpanjangan masa jabatan Presiden.
“Tapikan dihantam semua temen-teman pro demokrasi, dan akhirnya gagal bubar. Sehabis itu mereka mengambil plan B, yaitu mendorong Ganjar sebagai capres boneka. Tetapi ternyata juga payah gak bisa apa-apa,” beber RR, Jumat,(23/12/2022).
RR melanjutkan, bahwa langkah selanjutnya dari kelompok itu ialah plan 3 yakni usulan agar Jokowi dapat menjadi wakil presiden Prabowo.
“Jokowi jadi kepikir ide begini aja udah gendeng gituloh. Tapi itu sempet dibahas di kalangan mereka dan di kalangan taipan-taipan. Tadi poin-nya akhirnya sadar gak mungkin Prabowo setelah jadi presiden mengundurkan diri setelah 1 tahun,” imbuh RR, melansir kedaipena.com
RR pun menambahkan bahwa pada akhirnya semua kembali kepada skenario awal yaitu mendorong agar Jokowi dapat menjabat tiga sampai lima tahun lagi.
“Akhirnya binggung, bagimana skenario berikutnya, akhirnya kembali lagi ke skenario mereka yaitu apapun mendorong agar Jokowi bisa nambah jabatan 3 tahun atau 5 tahun dana-dana taipan sudah dikumpulin,” jelas RR.
Dengan demikian, RR menegaskan, bahwa usulan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden ini layaknya orkestra musik.
“Jadi kaya orkestra ini musiknya itu sudah siap partiturnya udah siap, siapa yang mesti nyanyi masuk menit ke berapa udah siap, bandar pun udah siap bayar mangkanya mereka all out,” jelas RR.
Orkestra itu, lanjut RR, termasuk dengan melibatkan petinggi lembaga negara ketua DPD ketua MPR dan sebagainya.
“Kemudian survei abal-abal, coba hari gini ada perusahaan survei yang bilang rakyat 82% puas, itu kan gendeng, kebangetan gituloh,” pungkas RR.
(Agt/PM)