Nurzainuddin,S.Pi,MM., Kepala DKP Bantaeng Apresiasi Rakornas PKPN, Dukung Program Kampung Nelayan Merah Putih untuk Perkuat Swasembada Nasional

Jul 4, 2026

Pikiran merdeka.com, Jakarta – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, Nurzainuddin, S.Pi., M.M., menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atas pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Akselerasi Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Sektor Kelautan dan Perikanan untuk Mendukung Swasembada yang menjadi forum strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Rakornas tersebut secara resmi dibuka oleh  dan dihadiri oleh para kepala dinas yang membidangi kelautan dan perikanan serta pendamping Program Prioritas Nasional dari seluruh provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Nurzainuddin menyampaikan rasa terima kasih kepada Menteri Kelautan dan Perikanan beserta jajaran KKP yang terus mendorong berbagai program strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, nelayan, pembudidaya ikan, hingga pelaku usaha perikanan di daerah.

Menurutnya, Rakornas menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, sekaligus mempercepat implementasi berbagai program prioritas nasional agar dapat berjalan optimal hingga ke tingkat daerah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Menteri Kelautan dan Perikanan atas perhatian dan komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor kelautan dan perikanan melalui berbagai program prioritas nasional. Program-program ini sangat dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan mendukung ketahanan pangan nasional,” ujar Nurzainuddin.

Ia menilai, salah satu program unggulan yang saat ini menjadi perhatian pemerintah adalah Kampung Nelayan Merah Putih, yang dirancang sebagai kawasan percontohan dalam pembangunan desa nelayan yang modern, produktif, dan berkelanjutan.

Menurut Nurzainuddin, program tersebut memiliki manfaat yang sangat besar karena tidak hanya meningkatkan kualitas infrastruktur kawasan pesisir, tetapi juga mendorong peningkatan produktivitas nelayan, memperkuat kelembagaan masyarakat, meningkatkan nilai tambah hasil perikanan, serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat pesisir.

Ia berharap Kabupaten Bantaeng dapat terus bersinergi dengan pemerintah pusat sehingga berbagai program strategis KKP dapat direalisasikan secara optimal sesuai dengan potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki daerah.

Lebih lanjut, Nurzainuddin menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bantaeng melalui Dinas Kelautan dan Perikanan siap mendukung penuh pelaksanaan Program Kerja Prioritas Nasional sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan.

Menurutnya, keberhasilan program nasional sangat bergantung pada kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pendamping program, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat.

Kami siap mendukung seluruh kebijakan pemerintah pusat. Sinergi yang terbangun melalui Rakornas ini menjadi modal penting agar setiap program dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan,” katanya.

Rakornas juga menjadi forum evaluasi pelaksanaan berbagai program sekaligus penyusunan langkah-langkah percepatan implementasi Program Kerja Prioritas Nasional di seluruh Indonesia. Para peserta memperoleh arahan mengenai strategi penguatan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu pilar penting dalam mendukung swasembada nasional, peningkatan produksi perikanan, pembangunan kawasan pesisir, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Melalui pelaksanaan Rakornas tersebut, diharapkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat sehingga berbagai program prioritas, termasuk pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih, dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus memperkuat sektor kelautan dan perikanan Indonesia sebagai penopang pembangunan nasional.