Pikiran merdeka.com, Jakarta 3/juli 2026– Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, Drs. Eko Rahdippa, MM, menegaskan pentingnya sinergi dan koordinasi lintas instansi dalam mendukung percepatan pelaksanaan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) sektor kelautan dan perikanan menuju terwujudnya swasembada nasional.
Hal tersebut disampaikan Eko Rahdippa saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Akselerasi Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Sektor Kelautan dan Perikanan untuk Mendukung Swasembada, yang diikuti oleh kepala dinas kelautan dan perikanan serta Pendamping Program Prioritas (PKP) dari seluruh provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia.
Rakornas tersebut secara resmi dibuka oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan berbagai program strategis nasional di bidang kelautan dan perikanan.
Menurut Eko Rahdippa, forum Rakornas menjadi wadah yang sangat penting untuk menyamakan persepsi sekaligus mencari solusi atas berbagai kendala yang selama ini dihadapi dalam pelaksanaan program di daerah.
Melalui Rakornas ini, hal-hal yang menjadi hambatan di antara instansi dapat dibahas bersama dan dicarikan jalan keluarnya. Dengan komunikasi yang baik, koordinasi antarlembaga akan semakin kuat sehingga pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan lebih efektif,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa dalam Rakornas tersebut dibahas pentingnya pendampingan hukum terhadap pelaksanaan program pemerintah. Menurutnya, keterlibatan unsur Kejaksaan memberikan kepastian dan rasa aman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program prioritas.
Ada pendampingan dari pihak Kejaksaan terhadap program-program kementerian. Hal ini sangat baik karena dapat disinergikan dengan pemerintah daerah sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai aturan dan memiliki kepastian hukum,” jelas Eko.
Lebih lanjut, Eko berharap seluruh hasil pembahasan dan kesepakatan yang telah dirumuskan dalam Rakornas tidak berhenti sebatas forum diskusi, melainkan benar-benar diimplementasikan oleh seluruh instansi sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing.
Harapan kami, apa yang sudah disetting dan disepakati dalam Rakornas ini dapat dijalankan oleh masing-masing instansi. Dengan demikian, program-program prioritas pemerintah dapat terlaksana secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya para pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir,” katanya.
Eko menilai kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta para pendamping program menjadi kunci utama dalam mempercepat pencapaian target pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
Rakornas Akselerasi Program Kerja Prioritas Nasional sektor kelautan dan perikanan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan dalam mendukung agenda swasembada nasional. Melalui koordinasi yang terintegrasi, pemerintah berharap setiap program strategis dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sektor kelautan dan perikanan di seluruh Indonesia.(jfr)