Pikiran merdeka.com JAKARTA 1 Oktober 2026— Rasa solidaritas terhadap sesama mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendorong Putri Amara, salah satu mitra SPPG asal Kabupaten Bogor, Jawa Barat, turut hadir dalam aksi penyampaian aspirasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, 1 Oktober 2026.
Kehadiran Putri Amara dalam aksi tersebut bukan semata-mata untuk menyuarakan kepentingan pribadi. Ia mengatakan dirinya datang sebagai bentuk solidaritas kepada para mitra SPPG lainnya yang tengah menyampaikan aspirasi terkait keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk kepastian pengoperasian dapur-dapur SPPG yang telah dibangun dan dipersiapkan oleh para mitra.
Putri menilai pemerintah, khususnya Badan Gizi Nasional (BGN), perlu memahami posisi para mitra yang telah mengeluarkan investasi cukup besar untuk mendukung program MBG.
Menurut Putri, para mitra bukan hanya pihak yang menerima manfaat dari program pemerintah, tetapi juga telah mengambil bagian dengan menyiapkan modal, membangun dapur, menyediakan peralatan, serta memenuhi berbagai kebutuhan yang diperlukan agar program MBG dapat berjalan.
Kami ini jelas mitra. Itu yang harus dipahami BGN. Mitra menyetorkan dan berinvestasi untuk membangun dapur. Satu dapur investasinya bisa mencapai sekitar Rp2 miliar,” ujar Putri saat menyampaikan aspirasinya di Gedung DPR RI, Jakarta.
Ia mengatakan investasi tersebut dilakukan para mitra dengan tujuan mendukung program pemerintah, khususnya pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
Karena itu, Putri meminta pemerintah memberikan kepastian kepada para mitra mengenai keberlanjutan operasional dapur SPPG yang telah dipersiapkan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian Putri adalah terkait dapur SPPG di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang menurutnya perlu segera mendapatkan kepastian pembukaan dan pengoperasian.
Kami meminta teman-teman mitra, terutama yang 3T, supaya cepat dibuka. BGN jangan terlalu menyulitkan mitra. Kami ini mitra dan sudah berinvestasi untuk mendukung program Presiden,” tegasnya.
Putri juga menyinggung mengenai adanya anggaran sebesar Rp6 juta yang menurutnya perlu dijelaskan secara terbuka kepada para mitra maupun masyarakat.
Menurut dia, dana tersebut bukan semata-mata uang yang dapat diterima sebagai keuntungan oleh mitra, melainkan berkaitan dengan kebutuhan penggantian dan peremajaan sejumlah perlengkapan dapur.
Enam juta yang diberikan BGN itu untuk pengembalian modal. Bukan diterima mitra semuanya. Itu untuk peremajaan dapur, untuk penggantian talenan, sendok, piring, dan perlengkapan lainnya,” jelas Putri.
Ia berharap BGN dapat memberikan penjelasan dan sosialisasi yang lebih terbuka mengenai mekanisme anggaran maupun ketentuan yang berkaitan dengan para mitra SPPG. Menurutnya, pemahaman yang jelas diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah, BGN, mitra, dan masyarakat.
Putri menegaskan bahwa para mitra pada dasarnya tidak keberatan apabila terdapat perubahan aturan atau regulasi dalam pelaksanaan program MBG. Namun, menurutnya, setiap perubahan regulasi perlu diberikan masa penyesuaian yang wajar kepada para mitra.
Mitra tidak keberatan dari satu regulasi ke regulasi lainnya, tetapi beri mitra waktunya juga,” katanya.
Ia berharap perubahan kebijakan tidak dilakukan dengan cara yang justru membebani para mitra yang telah mengeluarkan investasi untuk mendukung program pemerintah.
Putri juga meminta agar persoalan yang terjadi dalam pengelolaan program MBG tidak secara otomatis dikaitkan dengan seluruh mitra SPPG. Menurutnya, apabila terdapat dugaan pelanggaran atau persoalan hukum dalam pelaksanaan program, hal tersebut harus ditangani sesuai fakta dan pihak yang bertanggung jawab.
Jangan gara-gara kejadian korupsi, mitra yang disalahkan,” tegas Putri.
Ia menilai para mitra yang telah menjalankan kewajibannya dan melakukan investasi untuk mendukung program pemerintah perlu mendapatkan perlakuan yang adil serta kepastian hukum.
Selain persoalan operasional dapur, Putri juga menyampaikan pentingnya kepastian mengenai investasi yang telah dikeluarkan para mitra. Ia mengatakan sebagian mitra bahkan harus menggunakan fasilitas pinjaman untuk membangun dapur SPPG.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah karena para mitra telah mengeluarkan modal sebelum dapur dapat beroperasi secara optimal.
Kami membangun dapur untuk mendukung program pemerintah. Investasi yang dikeluarkan bukan sedikit. Karena itu, kami membutuhkan kepastian mengenai kapan dapur bisa beroperasi,” ujarnya.
Putri menambahkan, dirinya hadir dalam aksi di DPR RI sebagai bentuk solidaritas terhadap teman-teman sesama mitra SPPG. Ia berharap para mitra yang memiliki persoalan serupa tidak hanya menunggu, tetapi turut menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah dan DPR RI.
Ini bentuk solidaritas saya kepada teman-teman mitra. Saya datang untuk ikut menyampaikan aspirasi di DPR RI. Seharusnya para mitra juga datang dan menyampaikan aspirasinya,” ungkapnya.
Dalam aksi tersebut, Putri bersama para mitra menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain kepastian keberlanjutan program MBG, percepatan operasional dapur SPPG yang telah dipersiapkan, perhatian terhadap dapur SPPG di wilayah 3T, serta kepastian terhadap investasi yang telah dikeluarkan para mitra.
Para mitra juga meminta agar pemerintah memberikan perlindungan hukum dan kejelasan posisi mitra dalam pelaksanaan program MBG.
Putri menegaskan bahwa dirinya bersama para mitra tetap mendukung program Makan Bergizi Gratis. Namun, dukungan tersebut menurutnya harus berjalan seiring dengan kepastian regulasi, mekanisme operasional, perlindungan hukum, serta kejelasan mengenai investasi yang telah dikeluarkan.
Kami sebagai mitra mendukung program Presiden. Kami ingin program ini berjalan dengan baik. Tetapi kami juga meminta agar posisi mitra dipahami dan diberikan kepastian,” jelas Putri.
Ia berharap pemerintah dan BGN dapat membuka komunikasi secara lebih intensif dengan para mitra SPPG sehingga berbagai persoalan yang muncul dapat diselesaikan melalui dialog dan mekanisme yang jelas.
Putri juga berharap DPR RI dapat menampung aspirasi para mitra dan ikut mendorong adanya penyelesaian terhadap persoalan operasional maupun investasi yang dihadapi para mitra SPPG.
Menurutnya, keberhasilan program MBG tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh pihak yang terlibat, termasuk para mitra SPPG yang telah menyiapkan sarana dan prasarana di lapangan.
Aksi penyampaian aspirasi di Gedung DPR RI pada 1 Oktober 2026 tersebut menjadi momentum bagi Putri Amara dan para mitra SPPG untuk menyampaikan secara langsung berbagai persoalan yang mereka hadapi.
Putri menegaskan bahwa kehadirannya dalam aksi tersebut merupakan bentuk solidaritas sesama mitra sekaligus upaya menyampaikan aspirasi agar terdapat kepastian dalam pelaksanaan program MBG.
Kami datang bukan untuk menolak program MBG. Kami mendukung program ini. Kami hanya meminta pemerintah memberikan kepastian kepada kami sebagai mitra yang sudah ikut berinvestasi dan membantu menjalankan program ini,” pungkas Putri Amara.