Pikiran merdeka.com JAKARTA 1 Oktober 2026 — Rizal, salah satu mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), turut menyampaikan aspirasi dalam aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, 1 Oktober 2026.
Dalam aksi tersebut, Rizal menyampaikan tuntutan agar pemerintah memberikan kepastian mengenai pengoperasian dapur SPPG yang telah dibangun dan dipersiapkan oleh para mitra untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Rizal mengungkapkan, dirinya telah membangun tiga dapur SPPG dengan menggunakan dana investasi yang sebagian diperoleh melalui pinjaman dari bank. Untuk mendapatkan pinjaman tersebut, ia mengaku memberikan tanah sebagai agunan kepada pihak bank.
Menurut Rizal, pembangunan dan persiapan fasilitas dapur tersebut telah dilakukan secara maksimal. Ia menyebut satu dapur SPPG membutuhkan biaya sekitar Rp2 miliar.
Dengan tiga dapur yang telah dibangun, total dana yang telah dikeluarkan Rizal diperkirakan mencapai sekitar Rp6 miliar.
Saya membangun tiga dapur. Satu dapur habis dana sekitar Rp2 miliar. Saya sampai meminjam uang ke bank dengan memberikan agunan tanah kepada bank,” jelas Rizal saat menyampaikan aspirasi di Gedung DPR RI, Jakarta.
Rizal menegaskan, investasi tersebut bukan hanya untuk pembangunan gedung dapur. Berbagai fasilitas pendukung juga telah dipersiapkan untuk menunjang operasional SPPG.
Ia menyebut bangunan dapur telah selesai 100 persen, demikian pula dengan peralatan yang dibutuhkan. Selain itu, fasilitas listrik dan kendaraan juga telah disediakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dapur SPPG.
Bangunan 100 persen, peralatan 100 persen, listrik dan mobil sudah disediakan,” ungkapnya.
Namun, persoalan muncul ketika dapur yang telah dibangun dan dilengkapi tersebut belum dapat beroperasi sebagaimana yang diharapkan.
Kondisi tersebut, menurut Rizal, menimbulkan beban bagi para mitra karena sebagian investasi dilakukan melalui pinjaman kepada perbankan. Ia meminta pemerintah memberikan kepastian mengenai kapan dapur-dapur SPPG yang telah memenuhi berbagai persiapan tersebut dapat mulai beroperasi.
Rizal juga meminta DPR RI dan pemerintah memperhatikan kondisi para mitra yang telah mengeluarkan modal besar untuk mendukung program MBG.
Kalau dapur tidak beroperasi, kami meminta ada antisipasi agar dapur-dapur yang sudah dibangun dapat diganti,” kata Rizal.
Menurutnya, para mitra pada dasarnya merupakan pihak yang ikut membantu pemerintah dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis. Para mitra telah menyiapkan bangunan, peralatan, kendaraan, listrik, hingga fasilitas lainnya yang diperlukan untuk mendukung operasional SPPG.
Sebagai mitra, seharusnya dengan kemitraan ini program pemerintah dapat dibantu dan berjalan. Karena pembangunan dapur mitra, kami yang membangun dan melengkapi fasilitas keseluruhan,” jelasnya.
Tuntut Janji Pengoperasian Dapur SPPG
Dalam penyampaian aspirasinya, Rizal juga meminta pemerintah merealisasikan janji terkait pengoperasian dapur-dapur SPPG.
Ia meminta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memberikan kepastian kepada para mitra mengenai keberlanjutan operasional dapur yang telah mereka bangun.
Kita meminta janji Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional, yang menyampaikan bahwa dua bulan setelah diangkat menjadi Kepala BGN, dapur-dapur akan segera dibuka,” ujar Rizal.
Rizal mempertanyakan alasan masih adanya dapur mitra yang belum beroperasi meskipun pembangunan dan berbagai fasilitas pendukung telah disiapkan.
Kenapa sampai sekarang belum berjalan? Pemerintah yang meminta kita menjadi mitra, tetapi sampai sekarang belum juga berjalan,” tegasnya.
Menurut Rizal, persoalan tersebut bukan semata-mata menyangkut kepentingan pribadi para mitra. Menurut dia, kepastian operasional dapur juga berkaitan langsung dengan keberlangsungan program MBG.
Para mitra, kata Rizal, membutuhkan kepastian agar investasi yang telah dikeluarkan tidak menjadi beban berkepanjangan tanpa kejelasan mengenai waktu pengoperasian.
Minta Moratorium SPPG Dicabut
Selain meminta kepastian pengoperasian dapur, Rizal bersama para mitra dalam aksi tersebut juga menyampaikan tuntutan agar moratorium SPPG dicabut.
Menurutnya, dapur-dapur yang telah dibangun dan dipersiapkan oleh para mitra harus mendapatkan kejelasan mengenai status dan kesempatan untuk beroperasi apabila telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.
Yang kita minta adalah keberlanjutan program MBG, pencabutan moratorium SPPG, penyelesaian investasi dan operasional SPPG,” kata Rizal.
Ia juga meminta adanya penyelesaian terhadap persoalan investasi yang telah dikeluarkan para mitra.
Rizal menilai perlu ada mekanisme yang jelas apabila dapur yang telah dibangun ternyata tidak dapat dioperasikan. Hal tersebut dinilai penting karena sebagian mitra menggunakan pinjaman perbankan untuk membangun fasilitas SPPG.
Minta Perlindungan Hukum dan Mekanisme Pengembalian Modal
Rizal juga meminta adanya perlindungan hukum bagi para mitra SPPG.
Menurutnya, posisi para mitra harus mendapatkan kepastian dan perlakuan yang jelas dalam pelaksanaan program pemerintah tersebut. Kepastian hukum dinilai penting karena para mitra telah menanamkan modal dan menyediakan fasilitas untuk mendukung program MBG.
Kita juga meminta perlindungan hukum dan kesetaraan posisi,” jelas Rizal.
Selain perlindungan hukum, Rizal meminta pemerintah mempertimbangkan skema insentif yang dapat menjadi mekanisme pengembalian modal bagi para mitra.
Menurutnya, investasi yang telah dikeluarkan harus memiliki mekanisme penyelesaian yang jelas, terutama bagi mitra yang dapurnya belum dapat beroperasi.
Kita meminta skema insentif sebagai mekanisme pengembalian modal,” ujarnya.
Rizal menegaskan bahwa dirinya bersama para mitra tidak bermaksud menghambat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Sebaliknya, para mitra mengaku telah mengambil bagian dengan menyiapkan berbagai fasilitas yang dibutuhkan agar program pemerintah tersebut dapat berjalan.
Kita ini mitra dan kita membantu suksesnya program Makan Bergizi Gratis,” jelasnya.
Ia berharap pemerintah, BGN, dan DPR RI dapat memberikan perhatian terhadap persoalan yang dihadapi para mitra SPPG.
Rizal meminta adanya komunikasi dan penyelesaian konkret agar investasi yang telah dikeluarkan para mitra tidak menjadi persoalan berkepanjangan.
Kita adalah mitra yang membantu pemerintah menyukseskan program Makan Bergizi Gratis. Karena itu, kita meminta kepastian. Kalau pemerintah meminta kita menjadi mitra, maka pemerintah juga harus memberikan kepastian kepada para mitra,” kata Rizal.
Rizal menambahkan, dirinya tetap mendukung pelaksanaan program MBG karena program tersebut merupakan program pemerintah yang bertujuan memberikan pemenuhan gizi kepada masyarakat.
Namun, menurutnya, dukungan para mitra perlu diikuti dengan kepastian mengenai aturan, operasional dapur, perlindungan hukum, serta mekanisme penyelesaian investasi apabila dapur yang telah dibangun belum dapat beroperasi.
Ia berharap pemerintah segera membuka ruang komunikasi dengan para mitra SPPG untuk mencari solusi terhadap persoalan tersebut.
Rizal menilai penyelesaian yang jelas diperlukan agar dapur-dapur SPPG yang telah dibangun dan dilengkapi fasilitas dapat segera memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
Aksi penyampaian aspirasi di Gedung DPR RI, Jakarta, pada 1 Oktober 2026 tersebut menjadi momentum bagi Rizal dan para mitra SPPG untuk meminta kepastian mengenai keberlanjutan program MBG, pengoperasian dapur, perlindungan hukum, serta penyelesaian terhadap investasi yang telah dikeluarkan.
Para mitra berharap pemerintah dan DPR RI dapat menindaklanjuti aspirasi tersebut sehingga terdapat kepastian bagi para mitra yang telah membangun dan mempersiapkan fasilitas SPPG untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.