Pikiran merdeka.com JAKARTA 1 Oktober 2026 — Hendrik Irawan, salah satu mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Padalarang, Jawa Barat, turut menyampaikan aspirasi dalam aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, 1 Oktober 2026. Aksi tersebut salah satunya menyuarakan tuntutan terkait keberlanjutan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk kepastian operasional dapur SPPG milik para mitra.
Dalam kesempatan tersebut, Hendrik meminta pemerintah memberikan kepastian kepada para mitra SPPG yang telah melakukan investasi dan mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan program MBG.
Menurut Hendrik, para mitra selama ini telah menunjukkan komitmen untuk membantu pemerintah menyukseskan program Makan Bergizi Gratis. Namun, sejumlah dapur SPPG milik mitra hingga kini belum dapat beroperasi sebagaimana yang diharapkan.
Hendrik mengatakan, dirinya bersama para mitra lainnya menunggu realisasi janji pemerintah terkait pembukaan dan pengoperasian dapur-dapur SPPG.
Ia secara khusus meminta agar janji Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dapat segera direalisasikan. Menurut Hendrik, sebelumnya terdapat penyampaian bahwa dalam waktu dua bulan setelah Sudaryono diangkat sebagai Kepala BGN, dapur-dapur SPPG akan segera dibuka dan mulai beroperasi.
Kita meminta janji Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional, yang menyampaikan bahwa dua bulan setelah diangkat menjadi Kepala BGN, dapur-dapur akan segera dibuka,” ujar Hendrik saat menyampaikan aspirasi di Gedung DPR RI, Jakarta.
Hendrik menegaskan bahwa para mitra bukan pihak yang hanya menunggu keuntungan dari program pemerintah. Menurutnya, para mitra SPPG telah ikut mengambil bagian dalam mendukung keberhasilan program MBG dengan menyiapkan investasi, sarana, prasarana, serta kebutuhan operasional.
Kita ini mitra dan kita membantu suksesnya program Makan Bergizi Gratis,” jelasnya.
Sebagai mitra SPPG Padalarang, Jawa Barat, Hendrik berharap pemerintah memberikan kepastian terhadap keberlanjutan operasional dapur yang telah dipersiapkan oleh para mitra.
Ia mempertanyakan kondisi para mitra yang sudah diminta pemerintah untuk ikut mendukung program MBG, tetapi sampai saat ini masih terdapat dapur SPPG yang belum berjalan.
Kenapa sampai sekarang belum berjalan? Pemerintah yang meminta kita menjadi mitra, tetapi sampai sekarang belum juga berjalan,” tegas Hendrik.
Menurut Hendrik, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut kepentingan pribadi para mitra, tetapi juga berkaitan dengan keberlanjutan program MBG. Para mitra, kata dia, membutuhkan kepastian agar investasi yang telah dikeluarkan tidak menjadi beban tanpa kejelasan mengenai waktu dan mekanisme pengoperasian SPPG.
Dalam aksi tersebut, Hendrik bersama para mitra menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah dan DPR RI. Salah satu tuntutan utama adalah kepastian mengenai keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis serta kejelasan status dan operasional SPPG yang telah dipersiapkan para mitra.
Selain itu, para mitra meminta pencabutan moratorium SPPG agar dapur-dapur yang telah memenuhi persyaratan dapat segera mendapatkan kepastian untuk beroperasi.
Hendrik juga meminta pemerintah menyelesaikan persoalan investasi dan operasional SPPG. Menurutnya, para mitra telah mengeluarkan modal untuk mempersiapkan fasilitas yang nantinya digunakan dalam mendukung program MBG.
Yang kita minta adalah keberlanjutan program MBG, pencabutan moratorium SPPG, penyelesaian investasi dan operasional SPPG,” kata Hendrik.
Tidak hanya persoalan operasional, Hendrik juga meminta adanya perlindungan hukum bagi para mitra SPPG. Menurutnya, posisi mitra harus mendapatkan kepastian dan perlakuan yang jelas dalam pelaksanaan program pemerintah tersebut.
Ia menilai perlindungan hukum penting agar para mitra memiliki kepastian dalam menjalankan investasi dan operasional SPPG.
Kita juga meminta perlindungan hukum dan kesetaraan posisi,” jelas Hendrik.
Selain itu, Hendrik menyampaikan pentingnya adanya skema insentif yang dapat menjadi mekanisme pengembalian modal bagi para mitra SPPG.
Menurutnya, investasi yang telah dikeluarkan para mitra harus memiliki mekanisme pengembalian yang jelas dan terukur, terutama apabila operasional dapur SPPG belum dapat berjalan sesuai dengan rencana.
Kita meminta skema insentif sebagai mekanisme pengembalian modal,” ujarnya.
Hendrik berharap pemerintah dapat memberikan jawaban konkret terhadap aspirasi yang disampaikan para mitra dalam aksi di DPR RI tersebut. Ia meminta persoalan SPPG tidak dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut keberlanjutan investasi dan kesiapan para mitra dalam mendukung program MBG.
Sebagai mitra SPPG Padalarang, Hendrik menegaskan kembali bahwa dirinya bersama para mitra lainnya pada prinsipnya mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Namun, dukungan tersebut menurutnya harus disertai dengan kepastian mengenai aturan, operasional, perlindungan hukum, serta mekanisme pengembalian investasi.
Kita adalah mitra yang membantu pemerintah menyukseskan program Makan Bergizi Gratis. Karena itu, kita meminta kepastian. Kalau pemerintah meminta kita menjadi mitra, maka pemerintah juga harus memberikan kepastian kepada para mitra,” kata Hendrik.
Ia berharap pemerintah, BGN, serta pihak terkait dapat segera membuka komunikasi dengan para mitra untuk mencari penyelesaian terhadap persoalan yang terjadi.
Hendrik menilai penyelesaian tersebut penting agar dapur-dapur SPPG yang telah dipersiapkan dapat segera beroperasi dan memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan program MBG.
Aksi penyampaian aspirasi di Gedung DPR RI, Jakarta, pada 1 Oktober 2026 tersebut menjadi momentum bagi Hendrik dan para mitra SPPG untuk meminta pemerintah memberikan kepastian atas keberlanjutan program, status operasional dapur, investasi yang telah dikeluarkan, serta perlindungan terhadap para mitra.
Para mitra berharap tuntutan tersebut mendapat perhatian dari pemerintah dan DPR RI sehingga persoalan yang mereka hadapi dapat segera memperoleh penyelesaian yang jelas dan dapat memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.