Pikiran merdeka.com JAKARTA 9 November 2026 – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gema Keadilan menggelar diskusi publik bertajuk “Pemakzulan Gibran: Aspirasi Rakyat atau Konstitusi yang Diuji?” Diskusi tersebut membahas sejumlah persoalan yang dinilai menjadi perhatian publik terkait proses pencalonan hingga persoalan persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam diskusi tersebut, Ketua Umum Gema Keadilan, Rahmat Saleh, menyampaikan pandangannya bahwa persoalan yang berkaitan dengan pencalonan Gibran sejak awal telah menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan, kepatuhan terhadap konstitusi, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.
Rahmat Saleh menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2023 mengenai persyaratan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Menurutnya, perubahan ketentuan tersebut menjadi perhatian masyarakat karena dinilai menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai proses pengambilan keputusan dan potensi adanya kepentingan tertentu.
Ia juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2026 serta putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 yang berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan ijazah atau pendidikan Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Rahmat, rangkaian persoalan dan putusan hukum tersebut semakin memperkuat kekhawatiran masyarakat, khususnya kalangan generasi muda, mengenai pentingnya pendidikan, persyaratan akademik, serta prinsip keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Rahmat menilai, jangan sampai persoalan yang menjadi perdebatan publik tersebut justru memberikan contoh yang keliru kepada generasi muda. Ia mengingatkan bahwa pendidikan merupakan sesuatu yang harus diperjuangkan melalui proses dan usaha, bukan dengan mencari jalan pintas.
Ini berbahaya. Jangan sampai generasi muda menjadi malas sekolah karena melihat contoh jalan pintas yang diambil. Anak-anak muda harus memiliki semangat pendidikan dan percaya bahwa masa depan dapat diraih melalui proses yang benar,” tegas Rahmat.
Lebih lanjut, Ketua Umum Gema Keadilan itu menilai bahwa persoalan tersebut sudah cukup menjadi alasan untuk mendorong proses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.
Menurut Rahmat, langkah yang disampaikan Gema Keadilan merupakan bentuk penyampaian aspirasi dan hak masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Ia menegaskan bahwa pihaknya ingin agar persoalan tersebut mendapatkan perhatian serius melalui mekanisme yang tersedia di parlemen.
Keadilan terusik. Kami menyampaikan hak untuk berpendapat. Kami menunggu mekanisme yang berlaku di parlemen,” ujar Rahmat.
Ia juga menegaskan bahwa apabila Gibran tidak bersedia mengundurkan diri, maka proses pemakzulan harus menjadi jalan yang ditempuh sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Kalau Gibran tidak mau mundur, harus dimundurkan melalui mekanisme yang berlaku. Ini merupakan bagian dari hak kami untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi,” ungkapnya.
Dalam pandangan Rahmat, persoalan hukum yang menjadi perhatian mereka telah melalui proses peradilan. Karena itu, perhatian selanjutnya menurutnya perlu diarahkan pada proses politik dan mekanisme konstitusional di lembaga perwakilan rakyat.
Proses hukum sudah selesai. Sekarang yang ditunggu adalah proses politiknya,” tegas Rahmat.
Sementara itu, dalam diskusi publik tersebut turut hadir Brahma Aryana, Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), yang turut memberikan pandangan mengenai persoalan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung serta persyaratan Gibran yang menjadi perdebatan di tengah masyarakat.
Selain itu, hadir pula Ray Rangkuti yang menyampaikan pandangannya mengenai persoalan pemakzulan tersebut. Menurut Ray, akan jauh lebih terhormat apabila Gibran memilih mengundurkan diri dari jabatannya di tengah berbagai persoalan dan polemik yang berkembang.
Jauh lebih terhormat kalau dipecat melalui mekanisme pemakzulan,” demikian pandangan Ray Rangkuti dalam diskusi tersebut.
Diskusi publik yang diselenggarakan DPP Gema Keadilan ini menjadi ruang penyampaian aspirasi dan pertukaran pandangan mengenai persoalan kepemimpinan, konstitusi, serta tanggung jawab pejabat negara kepada masyarakat.
Rahmat Saleh menegaskan bahwa perjuangan menyampaikan aspirasi tersebut akan tetap dilakukan dengan menunggu mekanisme yang berlaku di parlemen. Baginya, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut sosok seorang wakil presiden, melainkan juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap hukum, keadilan, dan masa depan demokrasi Indonesia.
Ia berharap lembaga-lembaga negara dapat menjalankan kewenangannya secara transparan, adil, dan sesuai konstitusi, sehingga seluruh persoalan yang menjadi perhatian publik dapat memperoleh penyelesaian melalui jalur yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.(jfr)