Pikiran merdeka.com JAKARTA 10 November 2026– Dugaan penyadapan terhadap Kepala Negara atau Presiden yang belakangan menjadi perhatian publik mendapat tanggapan dari aktivis hukum sekaligus advokat dan pengacara, Dolfie Rompas, S.Sos., S.H., M.H. Ia menilai dugaan tindakan penyadapan terhadap seorang Presiden merupakan persoalan serius yang harus ditelusuri secara mendalam oleh aparat penegak hukum.
Dolfie Rompas menyampaikan pandangannya saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Menurutnya, segala bentuk penyadapan terhadap Kepala Negara, terlebih apabila dilakukan tanpa dasar hukum dan kewenangan yang sah, merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan.
Ia menegaskan, persoalan tersebut bukan perkara biasa karena pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan adalah Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
Semua bentuk penyadapan tidak bisa dibenarkan apabila dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, apalagi terhadap seorang kepala negara atau Presiden. Ini merupakan persoalan serius yang harus mendapatkan perhatian,” jelas Dolfie Rompas.
Dolfie juga menyoroti informasi mengenai dugaan penyadapan yang disebut-sebut berlangsung sejak 2025 hingga 2026 dan dikaitkan dengan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Menurutnya, apabila dugaan tersebut benar, perlu dipertanyakan bagaimana mekanisme, kewenangan, serta pihak-pihak yang terlibat sehingga tindakan penyadapan terhadap seorang Presiden dapat terjadi.
Bagaimana mungkin seorang bawahan, apalagi dalam struktur institusi penegak hukum, diduga melakukan penyadapan terhadap Presiden? Kalau memang benar terjadi, ini sangat tidak etis dan harus dilihat dari aspek hukum. Itu yang utama,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa dugaan penyadapan tidak boleh hanya berhenti pada persoalan siapa yang melakukan. Aparat penegak hukum juga harus mendalami alasan, motif, serta tujuan di balik tindakan tersebut.
Menurut Dolfie, dugaan penyadapan tentu perlu ditelusuri apakah mempunyai tujuan tertentu, termasuk kemungkinan adanya kepentingan di balik pengumpulan informasi dari pihak-pihak yang menjadi sasaran.
Karena itu, ia meminta Bareskrim Mabes Polri yang saat ini menangani persoalan tersebut agar melakukan penyelidikan secara menyeluruh, profesional, transparan, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Ini yang harus ditelusuri dan didalami oleh aparat penegak hukum, khususnya Bareskrim Mabes Polri. Apa motivasinya, apa tujuannya, dan untuk kepentingan siapa penyadapan tersebut dilakukan. Jangan hanya melihat siapa yang disadap, tetapi juga harus mengungkap apa maksud dan tujuan di balik tindakan itu,” ujarnya.
Lebih jauh, Dolfie menyebut bahwa informasi mengenai dugaan penyadapan tersebut tidak hanya berkaitan dengan Presiden. Ia juga menyinggung adanya dugaan bahwa sejumlah tokoh politik, ketua umum partai politik, hingga tokoh aktivis turut menjadi sasaran penyadapan.
Menurutnya, apabila informasi tersebut benar, aparat penegak hukum harus mengusut seluruh rangkaian peristiwa secara menyeluruh. Hal itu penting agar persoalan tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.
Ia menilai, penyadapan terhadap sejumlah tokoh publik harus menjadi perhatian serius karena menyangkut perlindungan hak, kepastian hukum, serta penggunaan kewenangan oleh pihak-pihak yang memiliki akses terhadap sarana penyadapan.
Yang disadap ini bukan hanya Presiden. Ada informasi mengenai tokoh-tokoh politik, ketua umum partai, bahkan tokoh aktivis. Semua itu harus didalami. Bareskrim harus mengungkap apakah benar terjadi penyadapan, siapa yang melakukannya, serta apa motif dan kepentingannya,” ungkap Dolfie.
Minta Diungkap Kepada Siapa Hasil Penyadapan Diberikan
Selain meminta aparat penegak hukum mengungkap pelaku dan motif penyadapan, Dolfie menekankan pentingnya menelusuri ke mana hasil penyadapan tersebut disalurkan.
Menurutnya, pengusutan tidak boleh berhenti pada pihak yang diduga melakukan penyadapan. Aparat juga harus mengungkap siapa saja yang menerima, menyimpan, menguasai, atau memanfaatkan hasil penyadapan tersebut apabila memang terbukti ada.
Ia mengatakan, informasi yang diperoleh melalui penyadapan dapat memiliki dampak besar apabila digunakan untuk kepentingan tertentu. Oleh sebab itu, alur distribusi informasi harus menjadi salah satu fokus pemeriksaan.
Harus diusut tuntas kepada siapa hasil penyadapan itu diberikan. Ini penting. Jangan hanya pelakunya yang dicari, tetapi siapa yang menerima hasilnya juga harus diungkap. Untuk kepentingan apa informasi tersebut digunakan, semuanya harus didalami,” tegasnya.
Dolfie juga meminta aparat penegak hukum menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, baik pejabat yang masih aktif, mantan pejabat, maupun pihak-pihak lain yang diduga mempunyai hubungan dengan tindakan penyadapan tersebut.
Menurutnya, apabila dalam proses penyelidikan ditemukan bukti yang menunjukkan adanya keterlibatan pihak tertentu, siapa pun orangnya harus diproses sesuai hukum yang berlaku.
Siapa aktor-aktor yang terlibat harus dibuka secara terang. Apakah ada pejabat, mantan pejabat, atau pihak lain yang ikut terlibat, semuanya harus diperiksa berdasarkan bukti. Kalau memang terbukti melakukan pelanggaran hukum, harus ditindak. Jangan sampai ada tebang pilih dalam penegakan hukum,” katanya.
Dugaan Makar Harus Dibuktikan, Jangan Menjadi Spekulasi Politik
Dalam keterangannya, Dolfie juga menyinggung kemungkinan munculnya dugaan tindak pidana yang lebih serius, termasuk apabila terdapat indikasi makar dalam rangkaian peristiwa tersebut.
Namun, ia mengingatkan bahwa tuduhan makar merupakan persoalan hukum yang sangat serius sehingga tidak boleh disampaikan atau disimpulkan tanpa didukung alat bukti yang cukup.
Menurutnya, aparat penegak hukum harus bekerja secara objektif dan tidak boleh terburu-buru menarik kesimpulan. Setiap dugaan tindak pidana harus dibuktikan melalui proses hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ia menilai, apabila benar ditemukan unsur tindak pidana, termasuk dugaan makar, maka penegakan hukum harus dilakukan secara tegas. Sebab, persoalan yang menyangkut keselamatan Presiden dan stabilitas negara merupakan hal yang sangat penting.
Kalau memang ada dugaan tindakan melanggar hukum atau indikasi makar, harus benar-benar didalami dan ditindak sesuai ketentuan hukum. Jangan dianggap sepele karena persoalan makar sangat berbahaya, bukan hanya bagi kepala negara atau Presiden, tetapi juga bagi bangsa dan seluruh masyarakat,” jelasnya.
Meski demikian, Dolfie kembali menegaskan bahwa penegakan hukum harus didasarkan pada bukti yang cukup, bukan asumsi, tekanan, ataupun kepentingan politik tertentu.
Ia mengingatkan agar aparat tidak menjadikan dugaan penyadapan sebagai dasar untuk membangun spekulasi politik tanpa adanya fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penegakan hukum itu harus cukup bukti. Kalau ada indikasi makar, harus dibuktikan dengan bukti-bukti yang kuat. Jangan sampai muncul spekulasi politik. Kita ingin persoalan ini murni ditangani sebagai perkara hukum, bukan ditarik ke kepentingan politik,” ujarnya.
Minta Penegakan Hukum Tidak Tebang Pilih
Pada bagian akhir keterangannya, Dolfie Rompas kembali meminta aparat penegak hukum, khususnya Bareskrim Mabes Polri, agar menuntaskan penanganan dugaan penyadapan tersebut sampai menemukan pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai benar atau tidaknya dugaan penyadapan, siapa pelakunya, siapa yang memberikan perintah apabila memang ada, apa motifnya, serta kepada siapa hasil penyadapan diserahkan.
Ia berharap seluruh proses penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, independen, dan tidak dipengaruhi oleh kedudukan maupun jabatan seseorang.
Harapan saya sebagai aktivis hukum dan advokat, perkara dugaan penyadapan ini harus diusut sampai tuntas. Siapa pelakunya harus diungkap, siapa yang terlibat harus diperiksa, dan apabila ditemukan bukti pelanggaran hukum harus diproses sampai ke tahap hukum sesuai aturan yang berlaku. Tidak boleh ada tebang pilih,” tutup Dolfie Rompas.
Dolfie menegaskan, pengungkapan perkara ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum sekaligus memastikan bahwa setiap tindakan yang berpotensi melanggar hukum dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.
Baginya, prinsip utama dalam penanganan dugaan penyadapan tersebut adalah mengungkap fakta secara menyeluruh, memastikan kecukupan alat bukti, serta menindak siapa pun yang terbukti bersalah tanpa memandang jabatan dan kedudukan.(jfr)