Pikiranmerdeka.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar menyebut pesantren memiliki potensi besar untuk menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru di perdesaan.
Dengan kekuatan jaringan sosial, sumber daya, santri, dan alumni yang tersebar di berbagai daerah, pesantren dapat menjadi basis lahirnya pelaku usaha baru sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar.
“Tantangannya adalah menghubungkan berbagai potensi tersebut dalam satu ekosistem yang mampu melahirkan kegiatan ekonomi produktif dan berkelanjutan,” ujar ujar Menko Muhaimin dalam kegiatan Simposium Nasional Pemberdayaan Ekosistem Sosial-Ekonomi Pesantren di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, pengembangan ekonomi pesantren perlu melampaui aktivitas internal lembaga. Pesantren harus terhubung dengan rantai pasok UMKM, kebutuhan konsumsi, dan berbagai kegiatan usaha di lingkungan sekitarnya sehingga mampu membuka kesempatan kerja dan usaha bagi masyarakat desa.
“Kalau pesantren yang ada di desa, dana desa, dan pemerintahan tingkat bawah bisa melahirkan pelaku-pelaku ekonomi yang ditopang ekosistem yang kuat, saya yakin kemajuan masyarakat desa bisa kita wujudkan,” tegasnya.
Menko Muhaimin menilai, penguatan ekonomi pesantren juga menjadi bagian dari upaya mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Karena itu, pemberdayaan ekonomi diperlukan agar pesantren semakin mandiri sekaligus mampu memperluas manfaat bagi masyarakat.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2026 mencapai 22,93 juta orang atau 8,07 persen. Tingkat kemiskinan perdesaan tercatat 10,67 persen atau 12,10 juta orang, lebih tinggi dibandingkan perkotaan sebesar 6,34 persen atau 10,83 juta orang.
Menko Muhaimin menegaskan, pemberdayaan harus menjadi bagian dari cara kerja pembangunan nasional. Mengacu pada Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945, pembangunan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan kewajiban negara dalam meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat.
“Setiap rupiah dari APBN harus bernuansa dan bermakna pada pemberdayaan,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PM Abdul Haris, mengatakan pesantren memiliki modal sosial dan jaringan yang dapat menjadi kekuatan dalam memperluas pemberdayaan masyarakat.
“Pesantren kami pandang sebagai simpul pemberdayaan karena skala jejaringnya yang sangat besar,” ujarnya.
Menurutnya, pengembangan ekonomi pesantren perlu mencakup peningkatan kompetensi santri dan alumni, pengembangan kewirausahaan, penguatan kelembagaan usaha, pemanfaatan teknologi, serta perluasan akses pembiayaan dan pasar. Berbagai program yang telah berjalan juga perlu dihubungkan agar manfaatnya menjangkau masyarakat sekitar pesantren.
Untuk itu, simposium yang mempertemukan pemerintah, akademisi, pengelola pesantren, praktisi usaha, dan lembaga pembiayaan tersebut menghasilkan Komitmen Aksi Bersama yang melibatkan Kementerian Agama, UI, dan PP ISNU.
Kolaborasi diarahkan pada penguatan kebijakan, riset dan pendampingan, serta pengembangan jejaring ekonomi pesantren.
Sebagai tindak lanjut, Kemenko PM bersama Kementerian Agama dan mitra terkait akan mengidentifikasi pesantren potensial sebagai lokasi percontohan pengembangan ekosistem ekonomi.
“Hasil simposium ini akan kami bawa ke identifikasi kandidat lokus percontohan agar pesantren menjadi simpul pemberdayaan yang terukur, berkelanjutan, dan dapat direplikasi,” pungkas Haris.
Kontributor: Amhar BA