Hartono Tanuwidjaja.S.H. M.Si., M.H.CBL.,C.Med., Kuasa Hukum Johnny Kalwani Soroti Hasil Digital Forensik dan Kejanggalan Transaksi Tanah Yayasan di Bali

Nov 18, 2026

Pikiran merdeka.com JAKARTA  17 November 2026– Kuasa Hukum terdakwa Johnny Kalwani, Hartono Tanuwidjaja, S.H., M.Si., M.H., CBL., C.Med., menyoroti sejumlah kejanggalan dalam pemeriksaan barang bukti digital forensik serta transaksi jual beli tanah milik Yayasan Gandhi Memorial Intercontinental School di Bali. Hal tersebut disampaikan setelah mengikuti sidang lanjutan perkara dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan terdakwa berinisial JK, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Jalan Bungur, Kemayoran, Selasa (17/11/2026).

Sidang yang berlangsung di Ruang Sujadi tersebut merupakan sidang lanjutan untuk ketiga kalinya. Dalam persidangan kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan seorang saksi, yakni Ajay Kumar Gobind Mulani, serta seorang Ahli Digital Forensik dari Tim Cyber Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Ajun Komisaris Polisi (AKP) Fitri Suryana Nur Hamdan.

Keduanya memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim, JPU, dan tim kuasa hukum terdakwa.

Usai persidangan, Hartono Tanuwidjaja menjelaskan, berdasarkan keterangan Ahli Digital Forensik, terdapat empat barang bukti yang diperiksa secara digital forensik, yakni satu unit telepon seluler (handphone), SIM card, flashdisk, dan memory card.

Namun, menurut Hartono, dari empat barang bukti tersebut, hanya tiga barang yang diakui berasal dari terdakwa JK, yaitu handphone, SIM card, dan memory card. Sementara flashdisk disebut bukan milik terdakwa, melainkan berasal dari penyidik.

Tapi yang diakui berasal dari terdakwa JK itu hanya tiga, yaitu HP, SIM card dan memory card. Sementara flashdisk itu dari penyidik, bukan dari kepemilikan terdakwa JK,” ujar Hartono kepada wartawan.

Ia mengungkapkan, hasil pemeriksaan digital forensik menunjukkan sejumlah akun dan dokumen sudah tidak terdeteksi lagi di perangkat handphone maupun memory card yang diperiksa.

Sebaliknya, rekaman komunikasi dalam grup WhatsApp (WA) SSE justru ditemukan di dalam flashdisk yang berasal dari penyidik.

Menurut Hartono, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena terdapat perbedaan antara data yang tersimpan dalam perangkat handphone dengan data yang terdapat dalam flashdisk.

Artinya, flashdisk itu memuat upaya daripada penyidik untuk merekam kembali percakapan di nomor HP terdakwa JK tersebut secara utuh, baik itu percakapan maupun upload dokumen. Tentunya hasilnya berbeda. Hasil berbeda kenapa? Karena yang muncul di dalam flashdisk itu merupakan dokumen yang disimpan pada tanggal dokumen itu disimpan,” jelasnya.

Ia menegaskan, data yang terekam dalam handphone seharusnya dapat menunjukkan waktu ketika dokumen tersebut diunggah, sedangkan data dalam flashdisk menunjukkan waktu penyimpanan dokumen.

Hartono kemudian menyoroti perbedaan tanggal yang terungkap dalam pemeriksaan Ahli Digital Forensik. Menurutnya, berdasarkan keterangan ahli, pada 12 November 2024 tidak ditemukan dokumen bukti yang diunggah. Sementara pada 12 Desember 2024 ditemukan dokumen-dokumen yang disebut diunggah.

Intinya, pada tanggal 12 November 2024 tadi menurut keterangan Ahli Digital Forensik tidak ditemukan dokumen bukti yang di-upload. Pada 12 Desember 2024 di situ ditemukan dokumen-dokumen bukti yang di-upload. Inilah perbedaannya, bahwa apa yang di-upload dalam grup WhatsApp SSE tersebut ternyata ada di dalam flashdisk-nya penyidik. Sudah tidak ditemukan lagi data digital forensik di dalam HP maupun di dalam memory card,” paparnya.

Soroti Keabsahan dan Kelengkapan Dokumen

Selain persoalan pemeriksaan digital forensik, Hartono juga mempertanyakan kelengkapan sejumlah dokumen yang diajukan sebagai barang bukti oleh JPU.

Ia menyebutkan, dokumen yang menjadi perhatian dalam persidangan meliputi sertifikat tanah, Akta Jual Beli (AJB), Surat Keterangan (Suket) Notaris, serta dokumen Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Menurut Hartono, terdapat perbedaan jumlah halaman dan bentuk dokumen yang perlu diperjelas, terutama terkait sertifikat tanah yang diajukan dalam persidangan.

Ia mengatakan, berdasarkan keterangan saksi sebelumnya, terdapat perbedaan penjelasan mengenai dokumen tersebut. Ada yang menyebutkan dokumen itu merupakan hasil pengambilan gambar atau capture foto, sementara keterangan lainnya menyatakan bahwa dokumen tersebut berbentuk PDF.

Sedangkan sertifikat itu masih menimbulkan keraguan, apakah itu merupakan sertifikat yang utuh sama yang lama atau hanya sebagian, karena dari keterangan saksi sebelumnya ada yang menyatakan itu merupakan capture foto dan ada yang menyatakan itu PDF,” ungkapnya.

Hartono juga mempertanyakan dokumen yang berkaitan dengan identitas perpajakan. Ia menyebutkan, setelah dilakukan verifikasi oleh pihaknya, nomor yang tercantum dalam dokumen tersebut bukan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik saksi pelapor Shyam Rupchand maupun Suresh Gobindram Vaswani.

Menurutnya, nomor yang tercantum adalah 000010 dan tidak ditemukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam dokumen Surat Keterangan Notaris maupun dokumen perpajakan yang dipersoalkan.

Hal tersebut, kata Hartono, menjadi bagian dari sejumlah hal yang perlu diklarifikasi lebih lanjut dalam proses persidangan.

Keterangan Saksi Ajay Kumar Dinilai Penting

Dalam persidangan yang sama, Hartono juga menyoroti keterangan saksi Ajay Kumar Gobind Mulani yang disebut menjabat sebagai Sekretaris Perhimpunan Gandhi Seva Loka (PGSL) sekaligus Pembina Yayasan Gandhi Memorial Intercontinental School.

Menurut Hartono, terdapat keterangan penting dari saksi mengenai riwayat transaksi pembelian tanah di Bali pada 2007.

Ia mengatakan, saksi Ajay Kumar menerangkan bahwa transaksi pembelian tanah pada 2007 dilakukan oleh Ketua dan Wakil Ketua yayasan. Namun, menurut keterangan yang disampaikan dalam persidangan, tidak terdapat data keuangan yayasan mengenai transaksi tersebut.

Hartono mengaku pihaknya memiliki bukti yang menurutnya menunjukkan bahwa pembelian tanah pada 2007 menggunakan uang yayasan.

Yang jelas diakui atau tidak, saksi tadi sudah menyebutkan bahwa transaksi pembelian tanah di Bali pada tahun 2007 itu dilakukan oleh Ketua dan Waket yayasan,” tegas Hartono.

Ia kemudian membandingkan transaksi tersebut dengan jual beli tanah pada 2017. Menurutnya, transaksi pada 2017 dilakukan oleh yayasan yang diketuai Shyam Rupchand, dengan Shyam Rupchand disebut sebagai pihak penjual sekaligus pihak yang berkaitan dengan pembeli melalui yayasan tersebut.

Hartono mempertanyakan sumber pembayaran transaksi senilai Rp16 miliar tersebut.

Tapi juga tidak diketahui, sumber uangnya dibayarkan ke mana itu yang Rp16 miliar?” tanyanya.

Menurut Hartono, persoalan transaksi tanah tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh agar diketahui asal-usul pembelian, sumber dana, serta kepemilikan tanah yang sebenarnya.

Ia juga menyoroti penggunaan tanah tersebut pada periode 2012 hingga 2016. Berdasarkan penjelasan Hartono, di atas tanah yang dipersoalkan telah dibangun mess guru untuk kepentingan Yayasan Gandhi Memorial Intercontinental School.

Bagi Hartono, penggunaan tanah sebagai fasilitas mess guru menjadi hal penting untuk menguji klaim kepemilikan pribadi yang sebelumnya disampaikan pihak pelapor.

Kalau itu milik pribadi, kenapa dipakai jadi mess guru yang tidak ada kaitannya dengan usaha ataupun kegiatan bisnis dia yang bersifat pribadi? Tapi jelas untuk kepentingan Yayasan Gandhi Memorial Intercontinental School,” ujarnya.

Hartono menilai, penggunaan tanah untuk fasilitas pendidikan tersebut perlu dikaitkan dengan riwayat transaksi pembelian tanah pada 2007 dan transaksi jual beli kembali pada 2017.

Ia juga mempertanyakan informasi mengenai Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yayasan pada 2016 yang menurutnya berkaitan dengan penyerahan dua bidang tanah di Bali kepada yayasan.

Menurutnya, apabila tanah tersebut memang telah diserahkan kepada yayasan pada 2016, perlu dijelaskan mengapa pada 2017 kembali terjadi transaksi jual beli dengan yayasan sebagai pihak pembeli.

Lucunya adalah dilakukan jual beli kepada Yayasan Gandhi Memorial Intercontinental School pada tahun 2017. Artinya, jual kedua kali dan beli kedua kali si yayasan. Yang terungkap apakah saksi tahu ada SPT yayasan pada tahun 2016? Kedua tanah di Bali tersebut diserahkan kepada yayasan. Aneh kan kalau tanahnya sudah diserahkan pada tahun 2016, kok tahun 2017 dijual kembali ke yayasan? Ada apa itu?” ungkapnya.

Hartono menegaskan, sejumlah hal tersebut merupakan kejanggalan yang akan terus didalami pihaknya dalam persidangan untuk memperjelas duduk perkara dan menguji keterangan yang disampaikan para saksi.

Kuasa Hukum Pertanyakan Kesempurnaan Pemeriksaan Digital Forensik

Sementara itu, anggota tim kuasa hukum terdakwa, Syamsudin, S.H., turut menyampaikan keberatan terhadap hasil pemeriksaan digital forensik yang dipaparkan ahli dalam persidangan.

Menurut Syamsudin, terdapat sejumlah pertanyaan yang tidak dijawab secara memuaskan oleh Ahli Digital Forensik, khususnya mengenai keterlibatan langsung terdakwa dalam dugaan perbuatan yang dituduhkan.

Maka, saya menegaskan, pemeriksaan forensik itu tidak sempurna. Ahli Digital Forensik juga tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Salah satunya, apakah terdakwa JK melakukan perbuatan itu? Apakah terdakwa JK telah melakukan sabotase elektronik atau tidak? Itu tidak bisa dijawab dengan baik oleh ahli. Apakah sudah dilakukan pengrusakan oleh terdakwa JK terhadap data elektronik pelapor? Itu juga tidak bisa dijawab oleh ahli,” ujar Syamsudin.

Menurutnya, pemeriksaan digital forensik seharusnya mampu memberikan penjelasan yang jelas dan terukur mengenai asal-usul data elektronik, jejak aktivitas digital, serta pihak yang melakukan tindakan terhadap data tersebut.

Sebab, menurut tim pembela, persoalan utama yang perlu dibuktikan bukan hanya keberadaan dokumen atau percakapan dalam perangkat elektronik, melainkan juga siapa yang mengunggah, bagaimana proses pengunggahan dilakukan, dan apakah benar tindakan tersebut dilakukan oleh terdakwa.

Hartono menambahkan, pemeriksaan digital forensik memiliki metode dan prosedur tersendiri yang harus dilakukan oleh penyidik atau pemeriksa yang mempunyai kualifikasi keahlian di bidang tersebut.

Namun, ia menilai masih terdapat sejumlah aspek yang menurutnya belum diperiksa secara menyeluruh.

Ia mencontohkan, ketika suatu akun diperiksa secara digital forensik, seharusnya dapat ditelusuri pula jejak komunikasi sebelumnya, termasuk asal-usul gambar atau dokumen yang diunggah ke dalam grup WhatsApp.

Ketika ada satu akun diperiksa secara digital forensik, apakah jejak postingan dari A, misalnya, apakah itu juga terekam lalu lintas WA sebelumnya? Dari mana upload-an gambar ini? Capture foto dan saya bilang forward? Ini sebetulnya masih bisa dipertanyakan. Tapi itu tidak diminta oleh penyidik,” jelas Hartono.

Ia juga menyoroti bahwa pemeriksaan digital forensik merupakan proses yang membutuhkan biaya dan harus dilakukan dengan ketelitian serta kelengkapan metode pemeriksaan.

JPU Disebut Masih Akan Menghadirkan Ahli

Lebih lanjut, Hartono menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang diperolehnya dalam persidangan, masih terdapat lima nama saksi yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang menurut pihaknya belum dihadirkan.

Salah satunya Gobind Saptani selaku Ketua Umum PGSL saat ini, kemudian seorang notaris dari Bali bernama Ida Ayu, serta beberapa saksi lainnya, termasuk satu saksi yang disebut sebagai saksi meringankan dalam BAP.

Namun, menurut Hartono, JPU menyampaikan bahwa kelima saksi tersebut tidak perlu dihadirkan dan pihaknya akan melanjutkan pembuktian dengan menghadirkan dua orang ahli.

Hartono menyatakan, pihaknya tetap berharap seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan dapat dipertimbangkan secara objektif oleh Majelis Hakim, termasuk keterangan saksi Ajay Kumar dan Ahli Digital Forensik AKP Fitri Suryana Nur Hamdan.

Ia berharap hasil pemeriksaan dan keterangan para saksi maupun ahli tidak hanya dilihat dari satu sisi, tetapi juga memberikan ruang bagi pembelaan terdakwa untuk mengungkap fakta-fakta yang menurutnya belum terjawab.

Kami berharap hasil pengungkapan keterangan saksi dan ahli pada hari ini tetap memberikan kesempatan yang lebih menguntungkan bagi terdakwa JK,” pungkas Hartono.

Bagi tim kuasa hukum, pokok persoalan yang perlu diuji dalam perkara ini meliputi kejelasan asal-usul dokumen elektronik, validitas hasil pemeriksaan digital forensik, siapa yang sebenarnya melakukan pengunggahan dokumen dalam grup WhatsApp SSE, serta riwayat kepemilikan dan transaksi tanah yayasan di Bali.

Tim pembela berharap seluruh persoalan tersebut dapat terungkap secara terang melalui proses pembuktian di persidangan sehingga Majelis Hakim dapat menilai perkara berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap.(jfr)