Pikiranmerdeka.com, Jakarta – Sore ini, Rabu (24/9), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto S.Sos., M.M., menyambangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) di Jalan Merdeka Barat, Jakarta. Kehadirannya langsung disambut hangat oleh Menko Polkam, Djamari Chaniago, yang baru saja dilantik Presiden RI Prabowo Subianto belum lama ini.
Pertemuan keduanya berlangsung akrab namun penuh isi. Menko Polkam mengaku pertemuan ini seperti “mendahului jadwal”, karena sejatinya ia tengah merancang kunjungan ke kementerian/lembaga di bawah koordinasinya, termasuk BNPB.
“Terima kasih sudah datang. Sebenarnya saya yang berencana bersilaturahmi ke BNPB, tapi justru hari ini Kepala BNPB yang lebih dulu hadir,” ujar Menko Polkam Chaniago.
Bencana Dominan dan Fokus Karhutla
Di ruang kerja Menko Polkam, Kepala BNPB memaparkan data bencana 2021–2024. Sebanyak 76 persen kejadian didominasi bencana hidrometeorologi basah, seperti banjir (5.998 kejadian) dan cuaca ekstrem (4.646 kejadian). Namun sorotan utama pertemuan kali ini adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di enam provinsi prioritas.
Dasar penanganan karhutla sendiri mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 dan Keputusan Kemenko Polkam Nomor 29 Tahun 2025. Melalui regulasi tersebut, BNPB memegang peran kunci sebagai penanggung jawab tertib pelaksanaan “Desk Karhutla”, mulai dari operasi darat, operasi udara (heli patroli dan water bombing), hingga modifikasi cuaca.
“Sinergi ini penting agar setiap kementerian dan lembaga bergerak selaras, tidak jalan sendiri-sendiri,” ungkap Suharyanto.
Capaian dan Tantangan ke Depan
Kepada Menko Polkam, Kepala BNPB melaporkan, situasi karhutla 2025 di enam provinsi prioritas sejauh ini terkendali berkat kerja sama lintas sektor. Operasi udara, operasi darat, dan penegakan hukum yang tegas menjadi kunci keberhasilan.
Dengan kondisi yang relatif aman, Kemenko Polkam memutuskan membubarkan Desk dan Satgas Karhutla, dan pengendalian selanjutnya diserahkan kembali ke masing-masing kementerian dan lembaga. Pencapaian ini tentunya patut diapresiasi, namun Menko Polkam tetap memberikan saran agar hal itu tidak membuat kita semua lengah.
“Pencapaian ini patut diapresiasi, tapi jangan sampai membuat kita lengah,” pesan Menko Polkam.
Kepala BNPB sepakat. Terlebih, potensi ancaman ke depan masih ada. Berdasarkan pola fenomena El Nino yang berulang setiap empat tahun (2015, 2019, 2023), peluang cuaca kering ekstrem diperkirakan muncul lagi pada 2027.
“Kami sepakat dengan apa yang menjadi arahan Menko Polkam. Kalau kita tidak bersiap sejak sekarang, risiko kebakaran bisa kembali besar,” ungkap Suharyanto.
Komitmen Bersama
Menko Polkam Chaniago menyambut baik seluruh laporan yang disampaikan oleh Kepala BNPB. Dalam diskusi ini, Menko Polkam menegaskan dukungan penuh pemerintah. Menurut Menko Polkam, sekecil apapun, api harus dipadamkan dan jangan tunggu api membesar. Antisipasi sejak dini menjadi modal yang harus terus dimaksimalkan.
“Sinergi pusat dan daerah, termasuk peran masyarakat, harus terus diperkuat. Ini bagian dari ketahanan negara,” ujarnya.
Pertemuan ditutup dengan komitmen untuk terus meningkatkan koordinasi, memperkuat mitigasi, dan memastikan kesiapsiagaan tak berhenti hanya karena kondisi saat ini terkendali.
Hadir mendampingi Kepala BNPB antara lain Sekretaris Utama BNPB Rustian, Deputi Bidang Penanganan Darurat Mayjen TNI Budi Irawan, Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat Agus Riyanto, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Abdul Muhari, serta Tenaga Ahli BNPB. (Amhar)