96 Organisasi Disabilitas Tolak Kewajiban Pemeriksaan Dokter Spesialis untuk SKD

Pikiranmerdeka.com, Jakarta – Sebanyak 96 organisasi penyandang disabilitas dan masyarakat sipil dalam Koalisi Nasional Disabilitas untuk Perlindungan Sosial yang Inklusif melayangkan surat terbuka kepada Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, dan Menko PMK.

Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers pada 19, November 2026 secara hybrid: melalui daring Zoom Meeting dan Offline yang bertempat di KOMNAS HAM – Gedung Cisadane, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat

Koalisi menolak rencana kewajiban pemeriksaan dokter spesialis sebagai satu-satunya mekanisme memperoleh Surat Keterangan Disabilitas (SKD). Kebijakan itu dinilai tidak realistis dan berpotensi mengecualikan jutaan penyandang disabilitas, terutama di wilayah kepulauan, pedesaan, terpencil, dan institusi sosial.

Dalam rancangan aturan, SKD menjadi syarat memperoleh Kartu Penyandang Disabilitas (KPD). Sementara Kementerian Kesehatan menyiapkan mekanisme penerbitan SKD yang mensyaratkan dokter spesialis untuk ragam disabilitas tertentu, termasuk netra, Tuli, intelektual, dan psikososial.

Akibatnya muncul rantai persyaratan yang sulit dipenuhi: untuk KPD perlu SKD, untuk SKD perlu dokter spesialis yang belum tentu tersedia atau terjangkau.

Koalisi mempertanyakan persyaratan nasional itu jika fasilitas dan tenaga medisnya belum merata.

Risal Assor, perwakilan disabilitas Maluku Utara, menyoroti kondisi kepulauan. Di provinsinya, sebagian besar dokter spesialis hanya ada di Kota Ternate.

“Apakah kebijakan SKD ini sudah mempertimbangkan tantangan kami sebagai penyandang disabilitas di wilayah kepulauan? Anggota kami di pulau lain harus menyeberang ke Ternate hanya untuk mengurus SKD. Ini butuh biaya, waktu, dan transportasi yang tidak mudah,” ujar Risal.

Maluku Utara memiliki 1.474 pulau, dengan 89 pulau berpenghuni. “Jangan sampai persyaratan administrasi justru menjadi hambatan baru bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pengakuan dan mengakses hak-haknya,” tegasnya.

Yeni Rosa Damayanti, Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS/IMHA), mempertanyakan kesetaraan akses.

“Masalah utamanya adalah apakah semua penyandang disabilitas netra di Indonesia, termasuk di wilayah terpencil, bisa memiliki akses dan menikmati hak yang sama dengan teman-teman netra di kota besar,” ujar Yeni.

Saiful Anam, perwakilan disabilitas Jawa Timur, menyoroti hambatan bagi penyandang disabilitas psikososial.

“Persyaratan SKD yang mengharuskan pemeriksaan psikiater akan menjadi hambatan bagi penyandang disabilitas yang tinggal jauh dari pusat kota. Tidak semua Puskesmas memiliki psikiater, sehingga harus dirujuk. Proses ini butuh biaya, waktu, dan transportasi yang tidak sedikit,” kata Saiful.

Ia juga mempertanyakan nasib penghuni panti rehabilitasi. “Bagaimana mereka dapat mengakses SKD jika pemeriksaan harus oleh psikiater, sementara mereka terisolasi dan terbatas untuk keluar dari panti?” tanyanya.

Koalisi mendesak pemerintah meninjau kembali kebijakan tersebut agar SKD tidak menjadi pintu tunggal yang menutup akses penyandang disabilitas terhadap KPD, konsesi, perlindungan sosial, pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik.

Kontributor : Amhar Batu AttoZ