Survei nasional Poltracking Indonesia, yang dilakukan pada 14–20 Agustus 2026, menunjukkan Gerindra memperoleh elektabilitas 23,2 %, disusul PDI Perjuangan 11,6 %, Golkar 10,4 %, PKB 6,2 %, dan Demokrat 6,1 %. Survei terhadap 1.220 responden di 38 provinsi ini memiliki margin of error ±2,9 % dan tingkat kepercayaan 95 %. (Sumber: Poltracking Indonesia, 23 September 2026).
Ketua Umum PPJNA 98 Anto Kusumayuda (melansir mediaonline 24/9/2026) menilai tingginya elektabilitas Gerindra menunjukkan perhatian publik terhadap program pemerintah, terutama yang dirasakan langsung masyarakat. Namun, ia mengingatkan bahwa angka survei hanya menggambarkan preferensi responden saat penelitian dilakukan, bukan hasil pemilu.
Menurut Anto, hasil survei dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan partai politik. Dukungan publik perlu dijaga melalui kerja politik yang konsisten dan program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Sebagai citizen journalist, penulis melihat pandangan Anto relevan, karena mengaitkannya dengan realitas kehidupan masyarakat sehari-hari. Bahwa elektabilitas menggambarkan pilihan politik, tetapi rakyat juga menghadapi persoalan harga kebutuhan pokok, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan pendapatan.
Pada periode yang sama, Poltracking mencatat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran sebesar 63,2 % sementara kepuasan berada pada 55,1 % dan cenderung menurun dibandingkan Maret, Mei, serta Juli 2026. (Poltracking Indonesia, 31 Agustus 2026).
Data tersebut menunjukkan bahwa respons masyarakat tidak dapat diukur dari satu indikator. Sebuah keluarga mungkin terbantu oleh program makanan bergizi, tetapi tetap harus memenuhi kebutuhan beras, listrik, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan penghasilan. Manfaat program dapat dirasakan tanpa otomatis menyelesaikan seluruh persoalan keluarga.
Pemerintah menjalankan sejumlah program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis dan Cek Kesehatan Gratis. Namun, secara jurnalistik perlu dibedakan antara fakta survei dan penafsiran mengenai penyebabnya. Fakta menunjukkan Gerindra memperoleh 23,2 persen, sedangkan kaitannya dengan program pemerintah merupakan pandangan yang berbeda. Namun hubungan sebab-akibat tersebut tidak dibuktikan langsung oleh survei Poltracking. (Poltracking Indonesia, 23 September 2026).
Poltracking juga mencatat 53,3 % publik lebih cenderung memilih calon legislatif daripada partai secara langsung, sementara 66,8 % tidak merasa dekat dengan partai politik. Selain itu, 25,3 % responden tidak tahu atau tidak menjawab dalam simulasi pilihan partai.
Angka-angka ini menunjukkan bahwa pilihan politik dipengaruhi figur, pengalaman, program, pemberitaan, kondisi ekonomi, dan lingkungan sosial.
Karena survei merupakan potret opini pada 14–20 Agustus 2026, hasilnya tidak dapat dianggap sebagai hasil pemilu atau kepastian pilihan masa depan.
Perubahan persepsi publik tetap mungkin terjadi, bergantung pada isu dan langkah partai politik.
Catatan Penulis
Hasil survei ini menunjukkan Gerindra memperoleh 23,2 persen, tetapi masyarakat juga memiliki persoalan dan penilaian lain terhadap pemerintah. Karena itu, survei lebih tepat dipahami sebagai bahan membaca kondisi masyarakat pada suatu periode, bukan pembenaran atau penolakan terhadap pihak tertentu.
Program pemerintah perlu dinilai dari manfaat yang benar-benar dirasakan, sementara persoalan harga, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan pendapatan tetap harus diperhatikan.
Tantangan pemerintah dan partai politik adalah menjaga kepercayaan publik melalui kerja konsisten dan kebijakan yang berdampak nyata.
Bagi masyarakat, kepercayaan tidak hanya ditentukan oleh pernyataan politik, tetapi oleh pengalaman mereka dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan mengatur penghasilan sehari-hari. Sejauh mana rakyat merasakan langsung manfaat, serta lapangan pekerjaan tersedia.
Oleh: Agusto Sulistio – Citizen Journalist.