Pikiranmerdeka.com, Jakarta – Kinerja keuangan PT Venteny Fortuna International Tbk (VTNY) menunjukkan sejumlah tekanan yang patut dicermati. Di tengah pertumbuhan pendapatan sepanjang 2025, laba bersih perseroan justru merosot tajam.
Pada saat yang sama, jumlah liabilitas meningkat signifikan, sementara struktur pendanaan grup memperlihatkan ketergantungan besar pada utang yang dihimpun melalui anak usaha di luar negeri.
Persoalan tersebut semakin mengemuka setelah Bursa Efek Indonesia (BEI) meminta penjelasan kepada perseroan mengenai sejumlah transaksi, laporan keuangan, serta keterbatasan pemeriksaan auditor.
Jawaban yang disampaikan Venteny bersama Kantor Akuntan Publik (KAP) Andi Ruswandi Wisnu dan Rekan membuka sejumlah catatan penting mengenai tata kelola dan transparansi perusahaan.
Dalam laporan keuangan 2025, Venteny membukukan pendapatan konsolidasian sebesar Rp327,31 miliar, meningkat sekitar 7,83 persen dibandingkan Rp303,54 miliar pada 2024.
Namun, pertumbuhan pendapatan itu tidak diikuti peningkatan keuntungan. Laba bersih perseroan justru turun dari Rp8,68 miliar menjadi Rp2,09 miliar, atau merosot sekitar 75,98 persen.
Penurunan tersebut membuat margin laba bersih menyusut dari 2,86 persen menjadi hanya 0,64 persen. Perseroan sebelumnya menjelaskan bahwa penurunan laba terutama dipengaruhi kenaikan beban lain-lain serta beban umum dan administrasi.
Tekanan terhadap kinerja keuangan juga terlihat pada struktur permodalan. Total liabilitas Venteny meningkat dari sekitar Rp774,80 miliar pada 2024 menjadi Rp1,36 triliun pada 2025.
Sebaliknya, ekuitas hanya bergerak tipis dari Rp407,72 miliar menjadi Rp409,10 miliar. Rasio liabilitas terhadap ekuitas pun meningkat dari 1,90 kali menjadi 3,32 kali.
Gambaran yang lebih terperinci muncul dalam tanggapan perseroan kepada BEI terkait laporan keuangan per 30 Juni 2026.
Sorotan utama tertuju pada dua anak usaha Venteny, yakni Venteny Pte. Ltd. (VEN) yang berdomisili di Singapura dan Venteny GK (VGK) di Jepang. Kedua entitas tersebut tidak diaudit oleh auditor independen setempat pada periode pelaporan tersebut.
Dalam penjelasannya, KAP Andi Ruswandi Wisnu dan Rekan menyebutkan bahwa auditor grup telah melakukan prosedur alternatif berupa konfirmasi atas utang-piutang berelasi yang menjadi dasar eliminasi, serta menelaah laporan keuangan manajemen yang belum diaudit.
Namun, prosedur tersebut dinilai tidak dapat menggantikan keyakinan yang diperoleh melalui audit independen.
“Prosedur tersebut secara substansi profesional tidak dapat menggantikan keyakinan penuh yang diperoleh dari suatu proses audit yang independen,” demikian penjelasan KAP dalam tanggapan kepada BEI.
Auditor juga menyatakan bahwa keterbatasan tersebut terutama menyangkut risiko salah saji pada asersi keberadaan dan kelengkapan saldo di tingkat entitas anak.
Kondisi inilah yang menjadi salah satu dasar pemberian opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas laporan keuangan konsolidasian perseroan.
Yang membuat persoalan ini semakin signifikan adalah besarnya kontribusi kedua anak usaha tersebut terhadap struktur keuangan grup.
Berdasarkan rincian yang disampaikan KAP, total aset VEN dan VGK secara agregat mencapai sekitar Rp35,33 miliar atau 2,37 persen dari total aset konsolidasian. Akan tetapi, total liabilitas keduanya mencapai sekitar Rp756,42 miliar, setara dengan 70,66 persen dari total liabilitas konsolidasian.
VEN tercatat memiliki liabilitas sekitar Rp316,79 miliar atau 29,59 persen dari total liabilitas grup. Sementara VGK memiliki liabilitas sekitar Rp439,63 miliar atau 41,07 persen. Kedua entitas itu juga membukukan kerugian tahun berjalan dengan nilai gabungan sekitar Rp49,29 miliar.
KAP secara eksplisit menyatakan bahwa kontribusi VEN dan VGK terhadap aset maupun liabilitas perseroan bersifat material. Bahkan, setelah melakukan peninjauan kembali terhadap struktur risiko, auditor mengakui bahwa pertimbangan awal yang menempatkan pengecualian opini pada akun aset perlu dievaluasi.
“Mengingat nilai proporsi liabilitas yang signifikan 70,66%, kami menyimpulkan bahwa potensi dampaknya signifikan terhadap laporan keuangan,” demikian penjelasan KAP.
Auditor selanjutnya menyatakan perlunya langkah korektif melalui mekanisme penerbitan ulang laporan auditor atau re-issued agar sesuai dengan ketentuan Standar Audit 705.
Peninjauan tersebut juga memungkinkan adanya penyajian kembali atas sejumlah pos laporan keuangan lainnya.
Dalam dokumen yang sama, Venteny menjelaskan bahwa VEN dan VGK berfungsi sebagai perpanjangan tangan strategis grup dalam menghimpun pendanaan eksternal dan membangun kemitraan di Singapura serta Jepang.
Dana yang dihimpun kemudian disalurkan melalui pinjaman antarperusahaan kepada entitas operasional di Indonesia untuk membiayai penyaluran pembiayaan kepada debitur pihak ketiga, termasuk UMKM dan ekosistem bisnis.
Dengan demikian, kedua anak usaha tersebut memiliki peran penting dalam struktur pendanaan grup. Perseroan juga menjelaskan bahwa pendapatan VEN dan VGK terutama berasal dari transaksi intragrup, seperti bunga pinjaman dan jasa manajemen, sehingga dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasian.
Namun, auditor juga memberikan catatan terkait transaksi antarperusahaan tersebut. Saat diminta menjelaskan apakah seluruh transaksi intragrup telah diuji kewajaran dan kelengkapan pengungkapannya, KAP menyatakan bahwa “seluruh transaksi intragroup tidak sepenuhnya diuji kewajarannya lewat prosedur standar sehingga berdampak pada opini auditor.”
Struktur pendanaan Venteny di luar negeri juga berkaitan dengan penerbitan obligasi oleh anak-anak usahanya.
Dalam dokumen tanggapan kepada BEI disebutkan bahwa VEN menerbitkan obligasi sebesar 200 juta yen Jepang pada 28 Agustus 2023 dengan tingkat bunga 10 persen per tahun.
Sementara VGK menerbitkan obligasi sekitar 5,94 miliar yen pada 2025, setara kurang lebih Rp638,97 miliar, dan sekitar 5,90 miliar yen pada 2026, setara kurang lebih Rp650,95 miliar.
Ketika diminta menjelaskan rencana pelunasan obligasi, perseroan menyatakan telah berkomunikasi dengan mayoritas kreditur dan memperoleh kesepakatan untuk memperpanjang kewajiban tersebut.
Adapun dana hasil penerbitan obligasi disebut digunakan untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan dan pendapatan perseroan.
Transaksi Bermasalah
Di luar persoalan audit dan pendanaan, BEI juga meminta penjelasan mengenai transaksi penjualan dan pengembangan sistem manajemen berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).
Venteny menyebut produk tersebut sebagai Venteny Management System (VMS), yang mencakup modul otomasi operasional lembaga pembiayaan, sistem pencatatan keuangan, administrasi persediaan dan dokumen, serta perangkat analitik untuk membantu pengambilan keputusan.
Akan tetapi, jawaban perseroan mengenai proses pemeriksaan calon pelanggan atau Know Your Customer (KYC) turut memunculkan pertanyaan.
Manajemen menyatakan tidak melakukan pengecekan KYC terhadap pihak-pihak pembeli sistem tersebut karena produk yang dijual dianggap menyasar pasar khusus atau niche market.
Dalam dokumen yang sama, auditor menyatakan tidak melakukan pengujian substantif atas pendaftaran pihak-pihak tersebut di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), termasuk evaluasi pendaftaran pemilik manfaat atau Ultimate Beneficial Owner (UBO).
Persoalan lain menyangkut pengalihan piutang melalui skema cessie senilai Rp147 miliar kepada satu pihak ketiga independen.
Venteny menjelaskan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk memitigasi risiko kredit dan mengoptimalkan struktur neraca. Pengalihan hak tagih itu juga dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian liabilitas pendanaan jangka panjang tanpa membebani arus kas operasional.
Namun, ketika diminta mengungkap identitas pembeli piutang, perseroan menyatakan belum dapat menyampaikannya karena terikat perjanjian kerahasiaan atau Non-Disclosure Agreement (NDA).
Perseroan juga mengakui bahwa nilai transaksi pengalihan piutang dan kompensasi liabilitas tersebut melampaui batasan transaksi material.
Manajemen menyatakan sedang berkoordinasi dengan tim hukum untuk meninjau pemenuhan kewajiban administrasi dan menyiapkan keterbukaan informasi perbaikan kepada publik maupun Bursa.
Tersandung Kasus Hukum
Di tengah berbagai catatan keuangan dan tata kelola tersebut, perhatian juga tertuju pada pengangkatan Hosea Sanjaya sebagai Wakil Direktur Utama Venteny.
Nama Hosea sebelumnya tercantum dalam perkara perdata sengketa tanah di Sampit, Kalimantan Tengah, yang telah diputus hingga tingkat kasasi Mahkamah Agung.
Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2205 K/Pdt/2023, majelis hakim menolak permohonan kasasi dan mempertahankan putusan pengadilan sebelumnya.
Dalam amar putusan tingkat pertama yang dikuatkan pada tingkat berikutnya, Hosea dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Putusan tersebut antara lain “Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).”
Selain itu, majelis menyatakan sertifikat hak milik Nomor 07636/Kelurahan Mentawa Baru Hulu atas nama Drs. Hosea Sanjaya, yang tumpang tindih dengan tanah milik para penggugat, “dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum”.
Awak media telah berusaha meminta konfirmasi kepada Hosea mengenai putusan Mahkamah Agung tersebut, Namun, Hosea menyebut hal ini bukan menjadi urusan media.
“Bukan tempatnya saya bahas sama bapak. Itu kerjaan ulah serupa mafia tanah,” ujarnya kepada awak media, Senin (9/11/2026).
Ia juga mengirimkan sejumlah dokumen administratif terkait tanah, peta lokasi, serta dokumen perizinan. Namun, dokumen tersebut belum menjawab secara langsung pertanyaan mengenai amar putusan Mahkamah Agung dan implikasinya terhadap rekam jejak yang bersangkutan.
Redaksi juga telah meminta penjelasan kepada Direktur Utama Junichiro Waide dan Direktur sekaligus Group CFO Kaleb Solaiman mengenai sejumlah persoalan keuangan, transaksi, serta tata kelola yang menjadi perhatian. Namun, hingga berita diterbitkan, keduanya belum memberikan tanggapan.
Di tengah sorotan tersebut, Venteny pada 9 November 2026 mengumumkan telah menerima surat pengunduran diri tiga anggota pengurus dan komisaris, yakni Direktur Utama Junichiro Waide, Wakil Direktur Utama Hosea Sanjaya, serta Komisaris Utama Katsuya Kitano.
Surat pengunduran diri itu tertanggal 5 November 2026 dan akan diproses melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan pada 23 November 2026.
Perseroan menyatakan pengunduran diri tersebut tidak berdampak material terhadap kegiatan usaha maupun keberlangsungan perusahaan.
Dalam keterbukaan informasinya, perseroan menegaskan bahwa “pengunduran diri ini tidak memiliki dampak material terhadap kegiatan operasional, kondisi hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha Perseroan.”
Kontributor: Amhar Baru AttoZ