Kuasa Hukum Indah Megahwati Soroti Keterangan Saksi, Sebut Perintah Perjalanan Dinas Bukan Langsung dari Kliennya

Nov 18, 2026

Pikiran merdeka.com JAKARTA  17 November 2026 – Tim Kuasa Hukum terdakwa Indah Megahwati, mantan Direktur Pembiayaan Pertanian pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) RI, menyoroti sejumlah keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan perkara dugaan penyimpangan anggaran perjalanan dinas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kuasa Hukum terdakwa, Muhammad Nurul Fataa, S.H., mengatakan, keterangan saksi Bagus Putra yang memberikan kesaksian dalam persidangan tersebut merupakan kelanjutan dari pemeriksaan saksi sebelumnya, termasuk saksi dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementan RI. Selain itu, persidangan juga menghadirkan saksi Puguh yang menjabat sebagai Bendahara Sekretariat.

Menurut Muhammad Nurul Fataa, pihaknya telah mengajukan sejumlah pertanyaan kepada para saksi untuk mengklarifikasi berbagai hal yang berkaitan dengan perkara yang menjerat kliennya.

Saksi hari ini sama dengan saksi pada pekan lalu yang melanjutkan sidang pekan lalu. Sidang yang sempat dijeda. Pada intinya, saksi dari JPU, kita juga nanti akan menghadirkan saksi yang meringankan. Namun, dalam rangka pemeriksaan saksi tadi ini kan saksi yang kalau dari keterangannya, semua perintah dari terdakwa Deny, terkait perjalanan dinas, tidak langsung dari terdakwa Indah,” ujar Muhammad Nurul Fataa, S.H., didampingi anggota timnya, Ario Putra Mahal, S.H., kepada wartawan seusai persidangan.

Ia menegaskan, berdasarkan keterangan saksi yang diperiksa, komunikasi dengan pihak-pihak yang melakukan perjalanan dinas pada awalnya dilakukan oleh terdakwa Deny. Menurutnya, tidak terdapat keterangan bahwa perintah tersebut diberikan secara langsung oleh Indah Megahwati.

Hal itu, kata dia, menjadi salah satu poin penting yang perlu diklarifikasi dalam pemeriksaan saksi di persidangan.

Ada beberapa yang harus diklarifikasi juga. Keterangan saksi hari ini berbeda dengan keterangan saksi sebelumnya yang dari Itjen Kementan RI. Tadi bersaksi juga Bendahara Sekretariat, Puguh. Kalau dari saksi Itjen Kementan RI kemarin menyatakan bahwa Itjen Kementan RI tidak melakukan audit,” jelasnya.

Muhammad Nurul Fataa kemudian membandingkan keterangan tersebut dengan kesaksian Puguh selaku Bendahara Sekretariat. Menurutnya, Puguh menerangkan bahwa dalam satu tahun terdapat dua kali pemeriksaan atau audit, yakni setiap semester atau enam bulan sekali, yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI maupun Itjen Kementan RI.

Tapi keterangan saksi Puguh tadi dari Bendahara Sekretariat menyatakan bahwa ternyata di dalam satu tahun itu dilakukan audit dua kali. Per semester, jadi enam bulan sekali dilakukan audit. Baik itu dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) maupun dari Itjen Kementan RI,” paparnya.

Meski demikian, Muhammad Nurul Fataa menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan Puguh, pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI belum pernah meminta klarifikasi kepadanya terkait persoalan tersebut.

Ia menyebutkan, pemeriksaan yang selama ini dilakukan lebih sering berasal dari Itjen Kementan RI dan BPK RI. Selain itu, menurut keterangan saksi, terdapat laporan yang dibuat secara berkala setiap bulan maupun tahunan.

Karena yang sering melakukan audit adalah Itjen Kementan RI dan BPK RI. Ada laporannya tiap bulan dan tiap tahun untuk melakukan audit itu,” ungkapnya.

Soroti Penggunaan Aplikasi SAKTI dan Pagu Anggaran 2020–2024

Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Nurul Fataa juga menyoroti keterangan Puguh mengenai mekanisme pengelolaan anggaran melalui aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

Menurutnya, dari keterangan saksi yang telah diperiksa, Puguh menjelaskan tahapan-tahapan penggunaan aplikasi SAKTI yang pada prinsipnya memiliki mekanisme berjenjang, sebagaimana proses pengelolaan anggaran yang sebelumnya dilakukan secara manual.

Ia menilai, waktu mulai diberlakukannya aplikasi SAKTI menjadi hal penting untuk dicermati karena anggaran yang dipersoalkan dalam perkara tersebut mencakup rentang waktu 2020 hingga 2024.

Saksi Puguh menjelaskan mengenai tahapan-tahapan aplikasi SAKTI. Sama sih sebenarnya dengan yang dibuat secara manual. Aplikasi SAKTI berlaku sejak tahun 2023 ternyata. Sementara, pagu anggaran yang dipersoalkan tahun 2020 hingga 2024,” katanya.

Ia melanjutkan, dengan demikian, penggunaan aplikasi SAKTI dalam konteks jabatan terdakwa Indah hanya berlangsung sekitar satu tahun dalam rentang anggaran yang dipersoalkan.

Sebelum aplikasi tersebut digunakan, mekanisme penganggaran masih dilakukan secara manual dengan tahapan dan jenjang tertentu.

Sementara, kalau konteksnya terdakwa Indah itu berarti baru setahun menggunakan aplikasi SAKTI itu. Sebelum-sebelumnya masih pakai manual. Berjenjang karena ada tahapan-tahapannya untuk proses pendanaannya seperti apa melalui jenjang. Ada jenjang penganggarannya,” paparnya.

Tim Kuasa Hukum Siapkan Saksi yang Meringankan

Lebih lanjut, Muhammad Nurul Fataa menyampaikan bahwa dalam agenda persidangan berikutnya, JPU dijadwalkan menghadirkan sebanyak 15 orang saksi untuk memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim, JPU, dan tim Kuasa Hukum terdakwa.

Pihaknya menyatakan akan terus mengikuti proses persidangan serta mempersiapkan saksi-saksi yang meringankan untuk memperjelas fakta-fakta yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Ia juga berharap seluruh saksi yang dihadirkan dapat memberikan keterangan secara jujur dan berdasarkan fakta yang sebenarnya.

Semua saksi harus menceritakan fakta yang sebenarnya. Klien kita, terdakwa Indah, juga harus kooperatif dalam persidangan. Klien kita selama ini kooperatif di dalam persidangan. Tidak ada juga untuk mempersulit jalannya persidangan. Kooperatiflah,” tegasnya.

Klarifikasi Dana Rp5 Miliar sebagai Dana Talangan

Dalam keterangannya kepada wartawan, Muhammad Nurul Fataa turut menjelaskan mengenai pernyataan terdakwa Indah Megahwati di muka persidangan terkait adanya uang sebesar Rp1 miliar hingga Rp5 miliar yang disebut sebagai dana terpisah atau di luar anggaran.

Ia mengatakan, berdasarkan keterangan Indah dalam persidangan, uang sebesar Rp5 miliar tersebut merupakan dana pinjaman dari seseorang yang digunakan untuk menutupi kekurangan keuangan bendahara, yakni terdakwa Deny.

Menurut penjelasan yang disampaikan Muhammad Nurul Fataa, dana tersebut dimaksudkan sebagai dana talangan untuk memenuhi kebutuhan perjalanan dinas, termasuk pembayaran uang persekot yang belum dapat dipenuhi dari anggaran yang tersedia.

Menurut keterangan terdakwa Indah, uang Rp5 miliar itu dana terpisah. Dana yang di luar anggaran. Dana-dana itu menurut terdakwa Indah di muka persidangan, dana pinjam dari seseorang senilai Rp5 miliar. Tujuan dana itu untuk menutupi kekurangan keuangan dari terdakwa Bendahara, Deny. Jadi dana Rp5 miliar itu untuk menalangi semua kekurangan anggaran termasuk uang persekot,” urainya.

Ia kembali menegaskan bahwa penjelasan tersebut merupakan keterangan terdakwa Indah yang disampaikan di hadapan Majelis Hakim, bukan keterangan pribadi dari dirinya.

Dana yang belum cair, dana persekot digunakan. Ini keterangan dari terdakwa Indah, bahwa untuk menutupi kekurangan anggaran tadi. Terdakwa Indah pinjam kepada seseorang uang Rp5 miliar. Dana dari pinjaman itu yang digunakan untuk menutupi kekurangan-kekurangan anggaran di situ. Ini menurut keterangan terdakwa Indah di muka persidangan ya, bukan dari keterangan saya langsung,” ucap Muhammad Nurul Fataa.

Ario Putra Mahal: Keterangan Bendahara Perlu Dicermati

Sementara itu, anggota tim Kuasa Hukum terdakwa, Ario Putra Mahal, S.H., menambahkan bahwa keterangan saksi Puguh selaku Bendahara Sekretariat dalam persidangan dinilai memberikan sejumlah penjelasan yang menurut pihaknya perlu dicermati, terutama mengenai aliran dana yang diduga berkaitan dengan perjalanan dinas fiktif.

Menurut Ario, keterangan saksi tersebut justru menunjukkan bahwa dana-dana yang dipersoalkan tidak serta-merta mengarah kepada terdakwa Indah Megahwati.

Ia mencontohkan keterangan Puguh yang menyebut adanya penjelasan dari terdakwa Deny mengenai penggunaan dana untuk membantu kebutuhan lembur.

Jadi dana untuk perjalanan dinas diduga fiktif itu salah satunya untuk terdakwa Deny juga, bukan ke terdakwa Indahnya. Itu saja keterangan saksi yang bisa meringankan terdakwa Indah,” ujar Ario Putra Mahal, S.H., kepada wartawan seusai persidangan.

Ario juga menyoroti keterangan saksi Puguh mengenai praktik penggunaan dana yang disebut-sebut untuk membantu kebutuhan lembur. Menurutnya, keterangan tersebut memperlihatkan adanya kebiasaan atau praktik tertentu di lingkungan kerja yang perlu didalami lebih lanjut dalam proses pembuktian perkara.

Dengan keterangan saksi Puguh itu memang ada semacam entahlah apakah tradisi atau apa mereka, sehingga dugaan dana perjalanan dinas fiktif itu menjadi salah satu hal yang ‘lumrah’ buat mereka. Dengan perkataan buat lembur itu menunjukkan sesuatu yang ‘lumrah’ buat mereka. Belum tentu dari terdakwa Indah ini mengetahui,” ungkapnya.

Tim Kuasa Hukum menilai seluruh keterangan saksi, termasuk keterangan Bendahara Sekretariat, perlu diuji dan dicermati secara menyeluruh agar fakta mengenai mekanisme penganggaran, pelaksanaan perjalanan dinas, pemeriksaan keuangan, serta penggunaan dana dapat terungkap secara terang di persidangan.

Pihak Kuasa Hukum juga menegaskan akan terus mengikuti setiap tahapan persidangan dan menghadirkan keterangan yang dinilai dapat mendukung pembelaan terhadap terdakwa Indah Megahwati.

Dengan demikian, pembuktian perkara tersebut masih akan berlanjut melalui pemeriksaan saksi-saksi berikutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh fakta dan alat bukti dalam mengambil keputusan.(jfr)