Pikiran merdeka.com, Jakarta, 4 Mei 2026 — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menyoroti ancaman serius yang membayangi wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa akibat penurunan muka tanah dan kenaikan permukaan air laut. Kedua faktor tersebut dinilai sebagai “tekanan ganda” yang berpotensi memicu bencana besar jika tidak segera ditangani melalui intervensi infrastruktur terpadu.
Pernyataan itu disampaikan AHY dalam acara Kick-Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu yang digelar di Jakarta, Senin (4/5/2026).
Menurut AHY, data teknis menunjukkan laju penurunan muka tanah di sejumlah titik di Pantura Jawa telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, yakni antara 1 hingga 20 sentimeter per tahun. Kondisi terparah terjadi di wilayah perkotaan besar seperti Jakarta dan Semarang, meskipun fenomena serupa juga terjadi di berbagai daerah lain di sepanjang pesisir utara.
Telah terjadi penurunan permukaan tanah 1 hingga 20 cm per tahun. Paling buruk terjadi di Jakarta dan juga Semarang, tetapi di daerah lainnya juga terus terjadi land subsidence atau penurunan permukaan tanah,” ujar AHY.
Sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPUJ), AHY menambahkan bahwa kondisi tersebut diperparah oleh faktor global, yakni kenaikan permukaan air laut akibat pemanasan global. Ia menyebut fenomena ini sebagai twin pressure yang meningkatkan risiko banjir rob dan bencana pesisir.
Ini bisa dikatakan sebagai tekanan ganda, terjadi kenaikan permukaan air laut. Rising sea level ini juga mengkhawatirkan akibat pemanasan global,” katanya.
Penurunan muka tanah yang terus berlangsung menyebabkan wilayah pesisir semakin rentan terhadap genangan air laut. Tanpa langkah konkret, proyeksi menunjukkan bahwa pada 2050, area terdampak banjir rob akan meluas secara signifikan, mengancam infrastruktur publik maupun kawasan permukiman.
Tak hanya itu, AHY juga menyoroti potensi krisis air bersih di kawasan tersebut. Menurutnya, masyarakat pesisir menghadapi paradoks ekstrem: kelebihan air dalam bentuk banjir, namun kekurangan air layak konsumsi.
Bukan hanya menghadapi kelebihan air dalam bentuk banjir, tetapi juga kelangkaan dan krisis air. Ini juga harus kita tangani secara serius,” tegasnya.
Urgensi penanganan kawasan Pantura semakin kuat mengingat perannya yang strategis terhadap perekonomian nasional. Wilayah ini menyumbang sekitar 27 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menjadi tempat tinggal bagi sekitar 55 juta penduduk yang tersebar di 20 kabupaten dan lima kota.
Dalam konteks perlindungan jangka panjang, pembangunan Giant Sea Wall dinilai sebagai langkah mendesak untuk melindungi sekitar 26 persen masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir.
Oleh karena itu, ini adalah urgensi yang kita harapkan mendorong dan menggerakkan kita semua,” pungkas AHY.
Pemerintah diharapkan segera merealisasikan langkah-langkah strategis dan terintegrasi guna mengantisipasi dampak lebih luas dari ancaman lingkungan di kawasan Pantura Jawa(mta)