Pikiranmerdeka.com, Jakarta – Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Provinsi DKI Jakarta menggelar Diskusi nasional Paskibraka Pasukan Penjaga Merah Putih bertajuk “Jangan Nodai Kebhinekaan Indonesia” di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jalan Imam Bonjol Nomor 1, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2024)
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi telah membuat kegaduhan atas aturan yang dibuat semaunya sendiri dengan melarang penggunaan jilban bagi para anggota paskibraka putri saat upacara HUT ke-79 2024.
Merespons persoalan tersebut dalam paparan diskusi, Ketua Umum Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Gousta Feriza menyesalkan kejadian tersebut karna telah menimbulkan kegaduhan dan merusak kebinekaan Indonesia. PPI sebagai duta Pancasila wajib menjaga kebinekaan.
“Seharusnya BPIP paham bahwa anggota paskibraka yang masih kategori anak itu dilindungi perundangan-undangan. Hasil konsultasinya, KPAI dan Komnas HAM menyatakan aturan itu merupakan pelanggaran hukum,” ujarnya.
Ia menegaskan, jika bicara paskibraka itu adalah wujud nyata pancasila dan itulah Indonesia. Termasuk wujud nyata Bhinneka Tunggal Ika. Yang mengelola paskibraka kembalikan paskibraka ke khittahnya
“Bahkan anggota paskibraka telah menjadi duta pancasila. Sebab, dari simbol kepala sampai kaki itu sarat dengan simbol pancasila. Salah satu poinnya, menghormati keberagamaan,” imbuhnya.
Nampak hadir mengisi diskusi adalah Anggota DPR Komisi X Himmatul Aliyah dari Partai Gerindra, aturan yang melarang penggunaan hijab itu adalah pelecehan, karna hijab menurut Islam suatu aturan yang ditaati. Harusnya BPIP menghormati.
“terkait larangan anggota paskibraka putri saat upacara HUT ke-79 RI itu pelecehan dan melanggar pancasila, ini tidak layak dilakukan BPIP,” pungkas Himmatul Aliyah.
Kontributor : Amhar