Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Jumhur Hidayat mendukung langkah strategis Duta Besar RI untuk Kazakhstan merangkap Tajikistan Fadjroel Rachman untuk memulai pembahasan Nota Kesepahaman (MoU) antar pemerintah atau Government to Government (G to G) yang melibatkan Indonesia, Kazakhstan, dan Tajikistan.
Rencana tersebut menjadi tindak lanjut dari sejumlah pertemuan bilateral dan forum internasional yang berlangsung di Kazakhstan dan Tajikistan terkait isu air, hilangnya gletser, perubahan iklim, hingga persiapan Regional Ecological Summit 2026 di Kazakhstan.
Usai menerima kunjungan kerja Dubes Fadjroel di kantor Kementerian Lingkungan Hidup, Jumhur menegaskan bahwa ketiga negara memiliki kesamaan visi dan agenda strategis yang dapat dikembangkan menjadi kerja sama konkret di bidang lingkungan dan energi hijau.
“Praktis ketiga negara memiliki kesamaan tertentu dalam visi, misi dan rencana aksi terkait perubahan iklim, air, pengelolaan sampah, green energy, dan green investment,” ujar Jumhur Hidayat.
Menurutnya, peluang kerja sama itu mencakup berbagai sektor, mulai dari pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau waste to energy, dekarbonisasi industri smelter, hingga pengembangan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) berskala besar di Indonesia.
Jumhur menyebut potensi besar yang dimiliki Indonesia seperti proyek PLTA Kayan di Kalimantan Utara dan PLTA Mamberamo di Papua dapat menjadi bagian dari kerja sama strategis lintas negara tersebut.
Ia menilai kesamaan agenda antara Indonesia, Kazakhstan, dan Tajikistan menjadi fondasi kuat untuk membangun kerja sama selatan-selatan atau South-South Cooperation on Environment yang saling menguntungkan.
“Kami tidak hanya berbicara di atas kertas. Kami sepakat untuk merumuskan ruang lingkup MoU yang mencakup transfer pengetahuan, investasi hijau, dan proyek-proyek percontohan,” tegasnya.
Sementara itu, Dubes Fadjroel Rachman menjelaskan bahwa sektor energi air menjadi salah satu fokus utama pembahasan antara ketiga negara. Ia mengingatkan bahwa embrio kerja sama di bidang tersebut sebenarnya telah dimulai sejak 2024.
Menurut Fadjroel, Presiden Joko Widodo pernah bertemu Perdana Menteri Tajikistan Kokhir Rasulzoda dalam ajang World Water Forum ke-10 di Bali untuk membahas potensi kerja sama pengelolaan sumber daya air dan energi hijau.
“Tajikistan memiliki pengalaman teknis yang sangat kuat dalam pembangunan bendungan dan sistem hidroelektrik di kawasan pegunungan,” ujar Fadjroel.
Ia menyebut Tajikistan memiliki Bendungan Norak dengan kapasitas 3.000 MW, serta Bendungan Rogun yang dikenal sebagai bendungan tertinggi di dunia dengan kapasitas terpasang yang direncanakan mencapai 3.780 MW.
Fadjroel juga menilai peluang kerja sama semakin terbuka setelah ditandatanganinya Free Trade Agreement antara Indonesia dan Eurasian Economic Union pada 21 Desember 2025 lalu.
Selain memperkuat kerja sama antarpemerintah, ia berharap kolaborasi ini juga dapat melibatkan BUMN ketenagalistrikan, pemerintah daerah, dan sektor swasta melalui skema green investment atau investasi hijau.
Dubes Fadjroel turut mendorong agar Menteri Lingkungan Hidup Indonesia dapat menghadiri berbagai forum internasional mendatang, termasuk The 2026 UN Water Conference di Uni Emirat Arab dan KTT Perubahan Iklim PBB atau UNFCCC COP31 tahun 2026 di Turkiye.
“Ini bukan hanya diplomasi biasa. Ini adalah action-oriented partnership. Dunia sedang bergerak cepat menuju energi hijau dan ekonomi sirkular. Indonesia, Kazakhstan, dan Tajikistan dapat bergerak bersama menuju dunia yang lebih baik,” pungkasnya.
Editor: Agusto Sulistio