Oleh: Agusto Sulistio
Dalam diskusi rutin setiap hari Rabu di Indonesia Democracy Monitor (InDemo) tahun lalu, ketahanan pangan sebagai elemen penting untuk membangun demokrasi sehat, selain adanta Pers yang berimbang, civi society yang kuat dan aparatur negara yang profesional. Ketersediaan pangan menjadi pondasi penting dalam mencapai stabilitas sosial, mengurangi ketidaksetaraan, dan mendukung dasar ekonomi yang kuat.
Ekonom nasional Alm. Rizal Ramli menyoroti akan pentingan kebijakan ketahanan pangan pada September 2023, namun saran tersebut belum direalisasikan oleh pemerintah. Sehingga pada Februari 2024, kita menghadapi kenaikan harga beras yang signifikan, mencapai puncaknya dengan harga tertinggi dalam sejarah harga beras Indonesia.
Mengutip pernyataan para pakar, bahwa kenaikan harga ini diprediksi akan berlanjut hingga April 2024, akibat iklim El Nino sehingga menurunkan produksi padi. Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga, menegaskan kesiapan Kemendag untuk menjaga stabilitas harga dengan langkah-langkah strategis seperti operasi pasar.
Antrean panjang warga untuk mendapatkan beras murah terlihat di berbagai daerah. Operasi pasar menyediakan beras murah, tetapi antrean dan persyaratan seperti menunjukkan KTP membuat sebagian warga kecewa.
Kenaikan harga beras juga memberikan dampak pada pembeli, terutama ibu rumah tangga, yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Harga beras medium naik dari Rp9.000-Rp10.000 menjadi Rp13.000-Rp14.000 per kilogram, sementara beras premium mencapai Rp17.000-Rp18.000 per kilogram.
Presiden Joko Widodo menyebut perubahan iklim sebagai penyebab utama kenaikan harga beras, tetapi beberapa pengamat mempertanyakan argumen ini. Ahli pertanian menyoroti penurunan produksi padi akibat El Nino dan kebijakan ekspor beras India yang mempengaruhi pasar global.
Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, menjamin distribusi beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menjaga stabilitas harga. Harga beras SPHP berkisar Rp10.900-Rp11.000 per kilogram, dan pemerintah berencana meningkatkan distribusi menjadi 250.000 ton per bulan.
Sementara pemerintah berupaya mengatasi kenaikan harga beras melalui langkah-langkah strategis, penting bagi mereka untuk mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang dialami oleh masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah. Solusi yang holistik dan berkelanjutan perlu diupayakan untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan beras bagi seluruh lapisan masyarakat.
Gejolak Venezuela dan Situasi Negara Saat Ini
Gejolak akibat kelangkaan dan kenaikan harga beras menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan, seperti di Venezuela era pemerintahan Nicolás Maduro pada 2010-an.
Saat itu, Venezuela mengalami krisis ekonomi parah, di mana kelangkaan dan kenaikan harga pangan, termasuk beras, menjadi penyebab utama gejolak tersebut.
Masyarakat Venezuela kesulitan mendapatkan pangan pokok, menciptakan ketidakpuasan, demonstrasi, dan ketegangan sosial yang memperburuk situasi. Pemimpin negara, Nicolás Maduro, dihadapkan pada kritik dan protes massal akibat kebijakan pemerintah yang dianggap gagal mengatasi krisis.
Ketegangan politik tak terhindarkan, terjadi pembubaran parlemen, dugaan pelanggaran hak asasi manusia, dan tuduhan korupsi menciptakan ketegangan politik yang memperumit penyelesaian krisis.
Kasus semacam ini menunjukkan betapa pentingnya ketahanan pangan dalam mencapai stabilitas sosial dan ekonomi. Kebutuhan pokok sulit diakses, dibarengi harga yang melonjak, menciptakan gejolak sosial yang dapat meruntuhkan kepercayaan rakyat kepada Presiden Jokowi ditengah derasnya kritik dugaan curang penyelenggaraan pilpres 2024, dan berbagai persoalan krisis sektor ekonomi, politik, hukum yang saat ini melanda pemerintahan Jokowi.
Soal politik, Jokowi telah buktikan kemampuan penyelesaiannya, tapi untuk soal urusan perut rakyat, tentu bukan hal mudah bagi Jokowi dan jajarannya dalam memberikan solusi konkrit dan urgen kepada rakyat. Sementara gelombang protes terus bermunculan di berbagai wilayah Indonesia. Ini masalah serius, tidak bisa diselesaikan dengan hanya berbagi kue kekuasaan kepada lawan-lawan politik. Cepat atau lambat situasi dapat berubah seiring dengan meningkatnya suhu politik dalam negeri.
Kalibata, Jakarta Selatan, 23 Feb 2024 – 04.09 Wib.