Pikiranmerdeka.com, Jakarta – Jaringan Gerakan Lingkar Jakarta (JAGAKARTA) menyelenggarakan JAGA WACANA, sebuah forum diskusi publik yang mengangkat tema “Mengawal Efektivitas Program Pemerintah: Perspektif Kritis Rakyat untuk Kebijakan yang Tepat Sasaran.”
Forum yang digelar di Komunitas Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur pada Sabtu (31/10/2026) ini menjadi ruang dialog mahasiswa, pemuda dan masyarakat sipil untuk melihat berbagai program pemerintah secara objektif.
Forum ini mendukung setiap kebijakan yang berorientasi pada kepentingan rakyat, sekaligus memberikan catatan kritis terhadap pelaksanaannya,” ujar Zidan Haris, Koordinator Isu.
Dikatan Zidan, JAGAKARTA memandang bahwa kebijakan publik tidak cukup hanya dinilai dari keberadaan program maupun pelaksanaannya secara administratif.
“Setiap kebijakan harus dapat dipastikan efektif, transparan, akuntabel, inklusif, dan tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ucapnya.
Dalam forum JAGA WACANA, JAGAKARTA mengangkat lima isu strategis yang dinilai memiliki kepentingan langsung terhadap kesejahteraan publik, yaitu keadilan ekologis, tata kelola Makan Bergizi Gratis, demokrasi pendidikan, kedaulatan ekonomi desa, serta reformasi pemberantasan korupsi melalui percepatan RUU Perampasan Aset.
Atas lima isu tersebut, JAGAKARTA menyampaikan sejumlah catatan kritis, yakni:
Pertama, dalam isu keadilan ekologis, JAGAKARTA mendorong penguatan pendekatan preventif, pengawasan, koordinasi antarlembaga, serta penegakan hukum terhadap pihak yang menyebabkan atau berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan.
Kedua, terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG), JAGAKARTA mendorong agar program dilaksanakan secara tepat sasaran, transparan, berkualitas, bebas dari penyimpangan dan memberdayakan masyarakat sipil.
Ketiga, dalam bidang demokrasi pendidikan, JAGAKARTA mendorong terwujudnya pendidikan yang adil, terjangkau, berkualitas, dan partisipatif. Pendidikan harus tetap ditempatkan sebagai hak rakyat dan tidak terjebak dalam praktik komersialisasi yang dapat memperlebar ketimpangan.
Keempat, dalam isu kedaulatan ekonomi desa, JAGAKARTA menekankan penguatan Koperasi Desa Merah Putih dengan prinsip partisipasi, transparansi, demokrasi ekonomi, dan keberlanjutan.
Kelima, terkait reformasi pemberantasan korupsi, JAGAKARTA mendorong percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset sebagai instrumen pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi, dan memastikan partisipasi publik dalam proses pembentukannya.
Menutup Forum, Koordinator Isu dan Massa Aksi JAGAKARTA, Zidan Haris juga menyampaikan, Kami menyatakan sikap mendukung program pemerintah dengan sejumlah catatan kritis.
Ia menegaskan, setiap kebijakan dan program pemerintah harus berorientasi pada kepentingan masyarakat serta dilaksanakan secara efektif, transparan, akuntabel, inklusif, dan tepat sasaran
“Hal ini tentu dengan menempatkan masyarakat bukan sekedar sebagai penerima manfaat, melainkan sebagai subjek demokrasi yang berhak mengetahui, mengawasi, mengkritisi, memberikan masukan, serta terlibat dalam evaluasi kebijakan publik,” pungkas Zidan Haris.
Kontributor: Amhar Batu AttoZ