Sekitar 60 Aktifis senior dari berbagai kota di pulau Jawa dan lintas generasi hadir dalam forum gathering bertajuk Merajut Keberanian dan Persaudaraan, digelar kemarin Jumat petang (30/12/2022), di Pendopo Bumi Paniis – Indro Tjahyono, Bekasi Jawa Barat.
Para Aktivis Lintas Angkatan menganggap gerakan kembali ke UUD 45 yang asli adalah tidak tepat. Karena ide tersebut akan dipakai oleh elit politik yang ingin memperpanjang masa jabatan. Bahkan ide kembali ke UUD 45 asli yang muncul saat ini merupakan salah satu agenda para oligarki yang ingin mendapat kekuasaan dengan cara murah dengan menguasai MPR.
Persoalan yang terjadi saat ini bukan pada amandemen UUD 45 sebagai anak kandung reformasi tapi pada peraturan turunan yaitu UU yang dibuat oleh Pemerintah dan DPR. Parahnya, kesalahan tersebut disertai kecongkakan lembaga yang menyusun UU itu.
“Mereka menyusun UU yang menurut akal sehat jelas melanggar konstitusi dan kita diminta mengoreksi melalui MK. Sementara kita tahu MK sudah senafas dengan kekuasaan yang selalu menyetujui hal prinsip yang disodorkan penguasa,” ujar Jumhur Hidayat, dalam acara tersebut.
Jumhur, yang juga merupakan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), mencontohkan kasus MK yang menetapkan UU Omnibus Law Inkonstitusional bersyarat. “Bagaimana bisa MK melegalkan kejahatan negara pada rakyatnya selama 2 tahun,” pungkas mantan aktivis mahasiswa ITB era tahun 80-an.
Mereka sepakat bahwa gerakan memperpanjang masa jabatan harus dilawan secara tegas. Pertemuan itu pun menyepakati perlunya membentuk Front di berbagai kota yang melibatkan berbagai elemen dan tokoh masyarakat. Mereka beranggapan bila para pejuang reformasi dan demokrasi pada lengah maka akan menyesal dan sudah tidak bisa berbuat apa apa lagi.
Sementara itu aktivis 78 dari ITB, Indro Tjahyono yang menjadi tuan rumah menyatakan aktivis yang peduli terhadap masalah kenegaraan dan kebangsaan merupakan sumberdaya demokrasi dan politik yang utama. Ia berharap pertemuan aktivis ini dapat dikembangkan sebagai modal sosial agar negara mampu melawan kekuatan anti demokrasi dan tetap pro rakyat.