Foto: Ketua DPP KSPSI, Jumhur Hidayat – ist
PikiranMerdeka.com – Untuk menjaga posisi ketidaksetujuan kaum buruh terhadap segala kebijakan yang merugikannya maka diperlukan kewaspadaan semua pimpinan buruh terhadap upaya moderasi yang dilakukan penguasa.
Ini berlaku bagi pimpinan buruh dari semua tingkatan baik pada level perusahaan, cabang, daerah bahkan nasional. Demikian diungkapkan Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat saat menyampaikan sambutan pada acara Rakernas FSP Transport Indonesia (FSPTI KSPSI) di Bandung 16-17 September lalu.
Tidak boleh gegara menerima bantuan apapun dari penguasa termasuk BSU (Bantuan Subsidi Upah) akibat kenaikan BBM atau menerima sembako murah dan bantuan kegiatan lainnya misalnya maka pimpinan buruh jadi lemah dan lupa memperjuangkan tuntutan utamanya.
“Kalau gara-gara itu semua pimpinan buruh berubah dan tidak lagi berjuang keras menuntut perubahan kebijakan yang merugikan kaum buruh ya itu namanya sudah tersogok, baik disadari atau tidak”, tegas Jumhur wanti-wanti.
Semua pimpinan buruh, menurut Jumhur yang mantan aktivis mahasiswa ITB tahub 80-an ini, silahkan saja berhubungan baik dengan pejabat seperti dengan Gubernur, Bupati/Walikota, bahkan dengan Menteri atau Presiden tapi jangan berubah sikap dan harus tetap menuntut agenda utama kaum buruh yaitu cabut UU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah menjadi monster bagi kaum buruh Indonesia.
Selanjutnya Jumhur mengatakan sudah banyak pimpinan buruh yang disogok penguasa sehingga tidak lagi militan memperjuangkan nasib anggotanya. “Kalau demo atau unjuk rasa pun hanya sekedar tampil dengan jumlah massa ala kadarnya bagai karnaval dan setelah mejeng sejam dua jam terus pulang. Ini namanya demo sekedar menggugurkan kewajiban”, pungkas Jumhur menutup keterangannya.
(agt/PM – MJH)