Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, mengungkapkan bahwa pembobolan Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merupakan bukti nyata jebloknya kinerja Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi.
Sebagai informasi, PDN Kominfo diretas oleh hacker pada Kamis, 20 Juni 2024. Serangan ini mengakibatkan sejumlah layanan publik, termasuk layanan keimigrasian, terganggu.
“Saya kira pembobolan PDN berawal saat Menkominfo Budi Arie Setiadi memblokir judi online. Begitu bangganya dia menerima perintah langsung dari Presiden Jokowi tanpa adanya koordinasi dengan lembaga negara lain,” kata Fernando dalam keterangan tertulis pada Selasa (25/6/2024).
Menurut Fernando, seharusnya Menkominfo ketika memblokir judi online bekerja sama secara matang dan melakukan pengamanan dini dengan lembaga lain, seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), PPATK, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lainnya.
“Ini kan tidak, Menkominfo merasa jumawa menerima perintah langsung dari Jokowi untuk memberantas judi online dan ingin terlihat bekerja sendiri tanpa melibatkan pihak lain. Ini kan konyol. Beginilah jadinya,” tegas Fernando.
Fernando menegaskan bahwa pembobolan PDN oleh hacker merupakan tamparan keras bagi Menkominfo dan meminta Budi Arie untuk bertanggung jawab atas insiden tersebut.
“Negara seperti tak berdaya menghadapi serangan siber ransomware. Menkominfo harus bertanggung jawab soal ini. Jika perlu, Menkominfo mengundurkan diri dari jabatannya,” ungkap Fernando.
Fernando menambahkan bahwa seharusnya Menkominfo dipimpin oleh seorang profesional yang memahami betul kemajuan teknologi, terutama di bidang IT.
“Saya kira Presiden Jokowi salah menempatkan Budi Arie menjadi Menkominfo. Saya meminta Jokowi untuk mengkaji ulang posisi Menkominfo di akhir jabatannya. Ini penting dilakukan agar negara tidak merugi akibat serangan hacker,” terangnya.
Selanjutnya, Fernando meminta Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, untuk menempatkan orang-orang profesional dalam memimpin kementerian.
“Jangan hanya balas budi lantas seseorang ditempatkan di posisi yang tidak paham. Jangan seperti ini jadinya,” pungkasnya.
Sebelumnya, aktivis pro Demokrasi dan praktisi IT, Agusto Sulistio, mengecam pernyataan Menkominfo Budi Arie yang mengatakan bahwa WhatsApp lebih berbahaya dibandingkan dengan Starlink.
Artikel terkait: Agusto Sulistio Ajak Debat Terbuka Menkominfo, Jangan Batasi Kebebasan Berpendapat Netizen