Redaksi Pikiran Merdeka berkesempatan melakukan wawancara eksklusif melalui telepon seluler dengan Dr. Syahganda Nainggolan, akademisi dan pengamat politik dari Sabang Merauke Circle, pada Jumat malam di Jakarta 21/2/2025. Wawancara membahas keputusan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang secara mendadak melarang para kepala daerah dari PDIP untuk mengikuti retreat kepala daerah di Magelang, 21-28 Februari 2025. Keputusan ini muncul sehari setelah Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 20 Februari 2025.
Menurut Syahganda, langkah Megawati tersebut mengejutkan dan berpotensi menghambat jalannya pemerintahan daerah. Ia menilai bahwa Megawati seharusnya lebih bijaksana dalam menyikapi peristiwa hukum yang menimpa Hasto dan tidak mencampurkan kepentingan politik dengan urusan kenegaraan.
“Megawati harus lebih bijaksana dalam mengambil keputusan politik. Penangkapan Hasto adalah proses penegakan hukum, sedangkan retreat adalah agenda kenegaraan yang bertujuan menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah,” ujar Syahganda.
Ia juga menekankan bahwa penahanan Hasto tidak serta-merta bisa dikaitkan dengan intervensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, melainkan mungkin berasal dari dinamika internal PDIP sendiri. “Bisa saja ini bukan ulah kekuasaan Prabowo, tapi lebih kepada konflik internal PDIP di lapisan elite mereka,” lanjutnya.
Lebih jauh, Syahganda memperingatkan bahwa ketidakhadiran kepala daerah PDIP di retreat Magelang berpotensi menghambat pembangunan daerah, terutama di wilayah strategis seperti Jakarta dan Bali. “Jangan sampai kepala daerah absen dari retreat hanya karena faktor politik internal partai. Mereka telah dilantik oleh Presiden dan harus segera fokus pada pembangunan nasional di daerah masing-masing,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa para kepala daerah adalah pemimpin yang dipilih oleh rakyat melalui Pilkada, bukan sekadar perpanjangan tangan partai. “Kepala daerah adalah hasil dari suara rakyat dalam pemilu, dan tugas mereka adalah memastikan program pembangunan daerah sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat,” pungkasnya.
Sementara itu, sikap kepala daerah PDIP terhadap surat perintah Megawati beragam. Sebagian memilih mematuhi arahan Ketua Umum PDIP, sementara sebagian lainnya tetap menghadiri retreat Magelang dengan alasan demi kepentingan pembangunan daerah mereka.
Keputusan Megawati ini semakin menarik perhatian di tengah menguatnya gelombang aksi mahasiswa “Indonesia Gelap” yang terus berkembang di berbagai daerah. Situasi ini menunjukkan bahwa dinamika politik nasional semakin kompleks, dengan banyak faktor yang harus dipertimbangkan oleh para pemimpin dalam mengambil keputusan (Red)
(Agt/PM)