Pikiranmerdeka.com, Jakarta – Aliansi Penegak Demokrasi Indonesia (APDI) yang terdiri atas Pengurus Pusat Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (PP IA ITB), Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Pergerakan Advokat (Perekat) Nusantara, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Forum API Perubahan, dan Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (Yakin), menggelar talk show mengupas kebocoran data nasional.
Sebuah Talk Show yang di kemas dalam diskusi bertajuk “Pusat Data Nasional Ambyar! Apa Solusinya” itu diselenggarakan di Heyoo Coffee, Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (9/7/2024).
Turut hadir sebagai pembicara dalam diskusi yang dipandu moderator Sekretaris Jenderal PP IA ITB Hairul Anas Suaidi, yakni Koordinator APDI yang juga Ketua Umum PP IA ITB Akhmad Syarbini, pakar telematika yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo
Selain itu hadir juga Koordinator TPDI dan Perekat Nusantara Petrus Selestinus SH, pakar Information Technology (IT) yang juga dosen Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, Dr Soegianto Soelistiono, pakar IT Dr Ridho Rahmadi, dan Ketua Yakin Ted Hilbert.
Terkait Kebocoran Data, kemungkinan pemulihan data dalam kasus kebocoran pusat data nasional (PDN) sangat kecil. Karna itu sistem back up bisa jadi solusi.
Demikian dikatakan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Pusat Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (PP IA – ITB) Hairul Anas Suaidi, kepada media usai memoderatorin talkshow menyikapi kisruh peretasan pusat data nasional
Lebih lanjut kata Hairul, prinsipnya yang harus diterapkan adalah sistem backup-nya. Karena jaminan tidak bobol itu tidak mungkin.
Hairul menjelaskan, bahwa dalam ilmu IT terjadinya pembobolan ada tata caranya yaitu standar ISMS. Persoalannya standar tersebut belum diterapkan oleh instansi terkait.
“Intinya adalah utamakan pengamanan data, lalu pengamanan akses. Untuk pengamanan data harus dibackup dan ini ada teknologinya. Anggaran untuk ini tidak sebesar yang dipakai oleh Kemenkominfo,” tambahnya.
“Dalam hal ini, Pemerintah melalui Kemenkominfo sebagai penanggung jawab, harus lebih diperhatikan lagi sistem kerja yang dibagikan tugasnya ke pihak lain jelas itu sangat berbahaya karena kemungkinan bisa bocor datanya,” ungkap Hairul Anas Suaidi.
Ditempat yang sama, Ketua Umum Partai Umat, Ridho Rahmadi mengungkapkan, adanya kebocoran Pusat Data Nasional (PDN), seharusnya pemerintah mengusut kasus tersebut untuk meminta pertanggungjawaban dengan harapan ke depan jangan sampai terjadi lagi.
Ketua Umum Partai Umat juga mengatakan dan menegaskan, bahwa kebocoran data nasional merupakan sebuah ancaman kedaulatan digital.
Menurutnya, salah satu upaya untuk mengatasi kebocoran pusat data nasional (PDN) adalah menggunakan teknologi blockchain
“Blockchain, yaitu desentralisasi, artinya data-data tersebut tidak disimpan di satu tempat, namun dibanyak tempat,” ungkap Ridho Rahmadi.
Kontributor : Amhar