Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mencatat pembiayaan utang negara telah mencapai Rp349,3 triliun hingga 31 Mei 2025. Angka ini setara 45% dari total target utang dalam APBN 2025 yang sebesar Rp775,9 triliun.
Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, realisasi utang ini melonjak tajam—naik 164,3% dari posisi Rp132,16 triliun per 31 Mei 2024.
Namun tak semua pembiayaan berasal dari utang. Tercatat pembiayaan non-utang justru negatif sebesar Rp24,5 triliun, yang artinya pemerintah telah mengalokasikan dana untuk investasi strategis yang tidak menambah beban utang. Dengan demikian, total pembiayaan anggaran hingga akhir Mei 2025 mencapai Rp324,8 triliun.
“Pembiayaan non-utang itu bentuk investasi, bukan tambahan utang,” jelas Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dalam konferensi pers, Selasa (17/6/2025).
Thomas menegaskan bahwa langkah pembiayaan utang sejauh ini berjalan sesuai rencana. Pemerintah disebut menerapkan strategi kehati-hatian dan fleksibilitas dalam waktu, jumlah, dan instrumen pinjaman, termasuk pemilihan mata uang.
Ia juga menyebut langkah mitigasi risiko telah dilakukan melalui mekanisme pendanaan awal (pre-funding), cadangan kas (cash buffer) yang memadai, serta pengelolaan kas dan utang yang aktif.
(Agt/PM)