Oleh: Agusto Sulistio.
Menjelang tanggal 1 Juni 2026, ruang publik kembali dipenuhi suasana yang dikesankan mencekam. Media sosial dipenuhi narasi seolah-olah Indonesia sedang berada di ambang krisis besar. Bahkan muncul kesan bahwa akan ada gerakan politik besar yang dapat mengguncang bahkan menjatuhkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Belakangan ini, isu-isu yang diarahkan kepada Presiden juga terlihat semakin memanas. Sebagian kelompok aktivis terus membangun opini bahwa keadaan negara sedang berada dalam situasi genting. Berbagai tudingan inkonstitusional, kritik terhadap arah pemerintahan, hingga narasi “Indonesia darurat” kembali diproduksi secara massif di media sosial maupun ruang-ruang diskusi politik.
Situasi menjadi semakin menarik karena di tengah derasnya dinamika tersebut, Presiden Prabowo masih berada dalam agenda kunjungan kenegaraan ke Prancis. Kondisi ini ikut memunculkan berbagai spekulasi publik menjelang momentum Hari Lahir Pancasila 1 Juni.
Sebagian masyarakat bertanya-tanya, apa yang sebenarnya akan terjadi besok?
Apakah benar akan muncul gelombang besar yang dapat mengguncang stabilitas nasional? Ataukah suasana panas ini hanya bagian dari dinamika politik biasa yang selalu muncul menjelang momentum-momentum simbolik kenegaraan?
Narasi seperti ini sesungguhnya bukan hal baru dalam perjalanan politik Indonesia. Hampir setiap pergantian fase kekuasaan nasional, selalu muncul suasana psikologis yang dibangun sedemikian rupa, negara dianggap sedang tidak baik-baik saja, elite disebut pecah, rakyat disebut marah, dan pemerintah dipersepsikan kehilangan legitimasi.
Namun sejarah politik Indonesia justru sering memperlihatkan hal yang berbeda.
Saya teringat pada masa-masa akhir pemerintahan Joko Widodo di periode keduanya. Saat itu hubungan antara Jokowi dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri disebut-sebut sudah tidak mungkin membaik.
Publik saat itu dijejali berbagai analisis bahwa PDIP merasa dikhianati oleh Jokowi. Isu perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode menjadi pemicu utama. Isu tersebut ramai berkembang sejak tahun 2021 hingga 2022. Banyak aktivis, pengamat, hingga kelompok oposisi meyakini hubungan Jokowi dan PDIP sudah “selesai”. Bahkan berkembang keyakinan bahwa pintu maaf politik kepada Jokowi telah tertutup rapat.
Di berbagai media sosial saat itu, muncul opini bahwa Megawati kecewa terhadap berbagai manuver politik Jokowi menjelang Pemilu 2024. Banyak pihak menggambarkan hubungan keduanya retak permanen.
Tetapi politik sering kali tidak berjalan sesuai persepsi publik.
Yang terjadi justru mengejutkan banyak pihak.
Pada momentum Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2022, Presiden Jokowi memimpin langsung Upacara Kenegaraan Hari Lahir Pancasila di Kota Ende, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Peristiwa ini sangat simbolik secara politik maupun sejarah nasional.
Mengapa Ende begitu penting?
Karena Ende merupakan tempat pengasingan Presiden pertama RI, Soekarno, pada masa penjajahan Belanda tahun 1934–1938. Dalam sejarah Indonesia, Ende diyakini sebagai tempat Bung Karno merenungkan dan merumuskan nilai-nilai dasar Pancasila di bawah pohon sukun yang kini dikenal sebagai “Pohon Pancasila”.
Momentum 1 Juni 2022 itu menjadi sangat menarik karena dilaksanakan di tengah derasnya isu keretakan hubungan Jokowi dan PDIP.
Saat itu Jokowi hadir mengenakan pakaian adat Ende bersama Ibu Negara Iriana Jokowi. Upacara berlangsung di Lapangan Pancasila Ende dan dihadiri unsur TNI, Polri, pejabat kementerian, kepala daerah, tokoh agama, pelajar, dan masyarakat umum.
Walaupun Megawati tidak hadir secara fisik di Ende, ia tetap menjadi bagian penting dalam struktur acara sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila). Bahkan Megawati kala itu menjelaskan ketidakhadirannya karena menghadiri agenda kebangsaan lain terkait Pancasila.
Namun yang paling penting bukan sekedar hadir atau tidak hadirnya tokoh tertentu.
Yang menjadi pesan politik besar saat itu adalah, negara tetap terlihat solid di tengah narasi keretakan elite yang terus diproduksi di ruang publik.
Peristiwa tersebut ibarat petir di siang bolong bagi kelompok yang sebelumnya yakin konflik Jokowi dan PDIP sudah permanen. Banyak analisis politik sebelumnya akhirnya terlihat tidak sepenuhnya tepat.
Momentum tersebut memberi pelajaran penting bahwa politik nasional tidak selalu bergerak berdasarkan emosi publik media sosial.
Ada komunikasi elite. Ada kepentingan stabilitas nasional. Ada pertimbangan geopolitik, ekonomi, keamanan, dan ada pula kalkulasi kekuasaan yang tidak seluruhnya terbaca oleh publik.
Hari ini, pola yang hampir sama tampaknya kembali terulang.
Pemerintahan Prabowo oleh sebagian kelompok aktivis diposisikan sedang melakukan banyak tindakan yang dianggap inkonstitusional. Situasi dibangun seolah-olah negara berada dalam kondisi sangat genting. Demonstrasi, tekanan media sosial, hingga narasi “Indonesia darurat” kembali diproduksi secara massif.
Pertanyaannya, apakah benar kondisi politik Indonesia sedang sedemikian rapuh?
Jika dilihat secara objektif, realitas politik nasional justru menunjukkan hal berbeda.
Dukungan parlemen terhadap pemerintahan saat ini relatif besar. Koalisi politik masih solid. Stabilitas birokrasi berjalan. Aparat keamanan terkonsolidasi. Dunia usaha juga belum menunjukkan gejala kepanikan seperti yang biasanya terjadi menjelang krisis politik besar.
Dalam ilmu komunikasi politik modern, terdapat teori bahwa kekuasaan sering kali justru bertahan ketika ruang publik dipenuhi banyak isu secara bersamaan.
Mengapa? Karena banyaknya isu akan memecah fokus publik. Ketika perhatian masyarakat terpecah ke banyak titik mulai dari isu ekonomi, bantuan sosial, reshuffle kabinet, demonstrasi, elite partai, sampai polemik media sosial, maka energi publik tidak terkonsentrasi pada satu isu tunggal yang benar-benar mampu berubah menjadi gerakan besar.
Inilah yang dalam studi komunikasi massa sering disebut sebagai “fragmentasi perhatian publik”.
Fenomena ini terlihat jelas dalam politik global. Di Amerika Serikat misalnya, banyak prediksi menyebut Donald Trump akan tumbang akibat berbagai kontroversi politik dan hukum. Namun justru kontroversi yang terus-menerus muncul membuat basis dukungannya tetap hidup karena perhatian publik terus terpecah.
Hal serupa juga terjadi di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Era media sosial membuat persepsi krisis sering kali jauh lebih besar dibanding realitas krisis itu sendiri.
Media sosial bekerja dengan logika ledakan emosi, bukan selalu logika data.
Akibatnya, masyarakat mudah merasa bahwa negara sedang runtuh hanya karena linimasa dipenuhi kemarahan dan propaganda politik selama beberapa hari. Padahal di lapangan, roda pemerintahan tetap berjalan seperti biasa.
Ini bukan berarti kritik kepada pemerintah tidak penting. Kritik tetap diperlukan dalam negara demokrasi. Aktivisme juga bagian penting dari kontrol publik. Tetapi publik perlu membedakan antara kritik objektif dengan pembangunan persepsi ketakutan massal.
Sebab sejarah menunjukkan, tidak semua suasana gaduh otomatis berujung kejatuhan kekuasaan.
Bahkan semakin gaduh ruang publik, elite politik justru semakin aktif melakukan konsolidasi diam-diam di belakang layar.
Belajar dari pengalaman politik masa lalu, sejatinya ada banyak hikmah yang bisa diambil bangsa ini. Indonesia adalah negara besar yang dibangun dari keberagaman suku, agama, budaya, dan pandangan politik. Karena itu bangsa ini jauh lebih membutuhkan suasana damai, persatuan, dan kesejahteraan dibanding pertengkaran tanpa ujung.
Perbedaan pandangan politik tentu hal biasa dalam demokrasi. Kritik juga bagian penting dari kehidupan bernegara. Tetapi cara berpikir yang jujur, adil, dan benar tetap harus dikedepankan. Jangan sampai penilaian terhadap keadaan bangsa hanya dilandasi rasa tidak suka kepada tokoh tertentu, lalu semua hal dipandang salah tanpa objektivitas.
Momentum 1 Juni sendiri sebenarnya memiliki makna besar dalam politik Indonesia. Hari Lahir Pancasila bukan hanya seremoni kenegaraan, tetapi juga simbol persatuan nasional. Karena itu, setiap momentum 1 Juni selalu memiliki nilai simbolik bagi elite politik untuk menunjukkan stabilitas negara.
Maka menurut saya, publik perlu lebih tenang membaca keadaan. Jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa Indonesia sedang menuju kehancuran hanya karena intensitas isu politik meningkat menjelang momentum tertentu.
Politik nasional selalu bergerak dinamis. Kadang yang terlihat retak ternyata masih terhubung. Kadang yang tampak bermusuhan ternyata masih duduk satu meja, kadang yang terlihat genting di media sosial ternyata tidak segenting kenyataan di lapangan.
Dalam politik, persepsi memang penting. Tetapi membaca realitas secara jernih jauh lebih penting.
Selamat malam, selamat istirahat, menyosong esok pagi yang selalu setia Matahari menyinari dunia.
Kalibata, Minggu 31 Mei 2026, 20:18 Wib.