Pikiranmerdeka.com, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar Forum Koordinasi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta Pusat pada Selasa, 1 September 2026.
Forum bertema “Optimalisasi Peran Humas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi DFK dan Disrupsi Informasi” ini digelar untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK) di ruang digital.
Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago dalam sambutan pembukaan menyebut ruang digital saat ini sebagai medan strategis yang menentukan opini dan karakter bangsa.
“Medan digital sekarang sangat strategis. Saya ibaratkan sebagai Padang Kurusetra atau medan tempur yang sangat besar. Ruang digital saya katakan juga sebagai medan kritik, medan yang siapa pun bisa menguasainya maka akan memenangkan pertempuran. Apabila tidak kita kuasai, maka akan dikuasai orang lain dengan tujuan tertentu,” tegas Menko Polkam.
Ia mengingatkan dampak DFK yang terus beredar di media sosial. Narasi negatif, kata-kata kasar, dan konten tidak senonoh berpotensi melemahkan cara berpikir masyarakat dalam jangka panjang.
“Media sosial sangat memengaruhi pikiran masyarakat. Apa yang ada di pikiran akan memengaruhi apa yang kita kerjakan, dan apa yang terus kita kerjakan akan membentuk karakter. Jangan sampai kita lengah sehingga karakter bangsa ini berubah menjadi lemah, mudah menyerah, dan pesimis. Kita tidak bisa menyerahkan negeri ini kepada orang-orang yang pesimis,” ujarnya.
Menko Polkam menekankan, jika ruang digital telanjur dikuasai pihak lain, maka upaya merebutnya kembali akan menelan biaya besar.
“Kalau sudah dikuasai orang lain, perlu upaya keras untuk merebutnya kembali. Perlu sumber daya, perlu alat, dan perlu anggaran. Padahal, kekuatan yang kita miliki sangat besar, maka harus bisa dikoordinasikan dengan baik.”
Merujuk arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pemberantasan kejahatan digital dan perlindungan data nasional, Menko Polkam menyatakan pengelolaan informasi publik kini menjadi bagian dari menjaga kedaulatan digital dan stabilitas nasional. Humas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah didorong bertransformasi dari fungsi publikasi menjadi pengelola komunikasi strategis dan penjaga public trust.
“Tidak ada orang lain lagi. Kita sendiri yang harus berjuang bersama-sama menguasai ruang digital untuk mencegah DFK,” pungkasnya.
Forum ini juga menghadirkan pembekalan dari Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari, dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Turut hadir Wamenko Polkam Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali.
Kemenko Polkam mengajak seluruh unsur pemerintah, TNI, Polri, humas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta masyarakat untuk bergerak bersama menghadirkan informasi yang benar, positif, dan membangun optimisme.
Kontributor : Amhar Batu AttoZ