Pikiranmerdeka.com, Jakarta – Pemerintah mengevaluasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan pemegang hak guna usaha (HGU) sebagai tindak lanjut penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2026.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dudung Abdurachman, mengungkapkan 57 badan usaha di delapan provinsi memiliki area terbakar dalam konsesi seluas 33.514,01 hektare, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup.
Evaluasi ini memastikan perusahaan pemegang HGU dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) menjalankan kewajiban mencegah dan menanggulangi karhutla.
“Rapat ini bertujuan memastikan perusahaan pemegang HGU dan PBPH melaksanakan kewajibannya mencegah dan menanggulangi karhutla, sekaligus mengevaluasi kepatuhan, pengawasan, serta penegakan hukum atas pelanggaran,” kata Dudung dalam konferensi pers di Ruang Rapat Sadewa, Gd. A, Lt. 6, Kemenko Polkam, Senin, 9 November 2026.
Sinkronisasi data Kejaksaan Agung dan Polri mencatat 241 surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) terhadap perorangan dan 93 SPDP terhadap korporasi.
Kementerian Kehutanan menjatuhkan sanksi administratif kepada 32 subjek hukum, terdiri atas lima pencabutan, 19 pembekuan, serta delapan teguran tertulis atau paksaan pemulihan. Sebanyak 120 subjek hukum lain masih dalam proses pidana.
Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian Lingkungan Hidup telah menginspeksi lapangan terhadap 57 entitas tersebut.
Pemerintah menegaskan setiap lahan memiliki penanggung jawab. Perusahaan yang memperoleh manfaat ekonomi dari sumber daya alam wajib menjaga konsesinya, mencegah kebakaran, dan bertanggung jawab atas dampaknya. Kepatuhan perusahaan perlu diperkuat agar karhutla tidak terulang. (Ahr)