Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menepis isu yang beredar di media sosial bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menghentikan proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Kabar tersebut semakin ramai disorot usai anggaran pembangunan IKN diblokir oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Juru bicara IKN, Troy Pantouw, menegaskan bahwa pembangunan IKN terus berjalan sesuai dengan arahan Presiden. “Ini (kabar IKN dibatalkan Prabowo) tidak betul. Sesuai arahan Presiden, fokus kami adalah menyelesaikan pembangunan kantor-kantor legislatif dan yudikatif beserta ekosistem pendukungnya,” ujar Troy.
Klarifikasi tersebut merujuk pada hasil rapat terbatas antara Presiden Prabowo dengan Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, pada Selasa (21/1). Dalam pertemuan tersebut, Presiden menitipkan proyek pembangunan IKN sebagai ibu kota politik yang harus tetap berjalan. Lebih lanjut, Prabowo menegaskan komitmennya dengan menyetujui anggaran pembangunan sebesar Rp48,8 triliun untuk lima tahun ke depan. Komitmen tersebut diperkuat melalui rapat tentang IKN pada Senin (3/2).
Tak hanya itu, Presiden juga menyetujui penambahan anggaran pembangunan IKN khusus untuk tahun ini. “Kami diminta untuk berkirim surat kepada Menteri Keuangan guna menyesuaikan anggaran sesuai yang disetujui oleh Bapak Presiden, yaitu Rp6,3 triliun ditambah Rp.8,1 triliun,” jelas Basuki.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo sempat menyampaikan bahwa pembangunan di IKN belum menunjukkan progres. Ia mengungkapkan bahwa seluruh anggaran Kementerian PU saat ini sedang diblokir oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai bagian dari penyesuaian efisiensi anggaran. “Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya enggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya,” ujar Dody dengan nada canda di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/1).
Pemblokiran tersebut merupakan bagian dari upaya penyesuaian anggaran untuk efisiensi, dan anggaran baru dapat dibuka kembali setelah DPR menyetujui perubahan yang diajukan. Siang tadi, Komisi V DPR telah memberikan persetujuan terkait perubahan anggaran tersebut.
Meskipun berbagai isu beredar, penegasan dari OIKN dan komitmen Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan IKN akan terus dilanjutkan sesuai rencana, dengan fokus pada penyelesaian fasilitas legislatif, yudikatif, serta pendukung ekosistemnya.
Sumber: CNN INDONESIA.COM