PikiranMerdeka.com – Ketua DPD-RI, LaNyalla Mataliti, memenuhi undangan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan membahas krisis global yang terjadi di beberapa negara di dunia bersama para Ketua Lembaga Tinggi lainnya, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (12/8/2022).
Krisis yang dimaksud terdiri dari tiga sektor strategis, yakni krisis pangan, krisis energi dan krisis keuangan.
Pada kesempatan itu juga saya menyampaikan sebuah tulisan bertajuk “Peta Jalan” sebagai bentuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sekaligus mengembalikan kedaulatan rakyat. Saya menyerahkan langsung kepada Presiden.
Salah satu isinya adalah, negara harus kembali menguasai kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat. Bukan untuk segelintir orang, sesuai amanat UUD 1945 dan penjelasannya di naskah asli, sebelum diubah saat Amandemen 1999-2002 silam.
Terkait usulan kembali kepada UUD 45 naskah asli dengan addendum, sebelumnya Forum Alumni Perguruan Tinggi Indonesia (Forum API) bertemu dengan LaNyalla berdialog dan berdiskusi tentang hal ini. Saat itu LaNyalla berjanji akan sampaikan hal ini ke presiden.
Forum Alumni Perguruan Tinggi dan DPD-RI sepakat perang terbuka membasmi Oligarki
Selanjutnya saat bertemu Presiden, LaNyalla juga menyampaikan 7 poin usulan yang dirasa penting. Diantaranya, rekomendasi atas Keputusan MPR Nomor 8/MPR/2019 tentang rekomendasi MPR Masa Jabatan 2014-2019, terkait penataan sistem ketatanegaraan yang telah disahkan dalam Sidang Paripurna DPD RI.
Juga revisi UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, untuk memasukan substansi mengenai eksistensi penegakan hukum kelautan secara komprehensif. Dan, kebijakan Otonomi Khusus Papua dan persoalan Surat Ijo di Surabaya.
Juga aspirasi umat Islam, bahwa keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menetapkan tanggal 15 Maret sebagai hari melawan Islamophobia, seharusnya diratifikasi, dan pemerintah menetapkan tanggal tersebut sebagai kalender nasional hari melawan Islamophobia.
Terkait Islamophobia, sebelumnya Sekretaris Jenderal Syarekat Islam, Ferry Juliantono telah melakukan gerakan Islamphobia, dan bersama para tokoh dan cendikiawan muslim mendeklarasikan gerakan anti Islamophobia.
Berita terkait:
https://jalurdua.com/lanjutkan-resolusi-pbb-para-tokoh-ulama-cendikiawan-muslim-pimpin-ikrar-anti-islamophobia/
(Agt/PM)